Tahun ini, program tersebut dilanjutkan agar mencakup daerah yang lebih luas lagi. Program dimaksud terdiri dari tiga hal pokok yakni penguatan modal usaha, pemberian sarana usaha dan pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan, serta menyangkut pendukung lainnya. (Lengkapnya lihat boks). Seluruh program ini menjadi bagian keberpihakan pemerintah kepada nelayan yang dilaksanakan melalui Departemen Kelautan dan Perikanan.
Berikut ini kutipan beberapa pengaduan dan saran yang telah diterima Presiden berkaitan dengan kehidupan nelayan.
08xx75802xxx Yth Bapak Presiden, mohon diterbitkan Surat Izin Berlayar (SIB) kapal perikanan (kapal nelayan), karena saat ini ada 2 SIB yang harus diurus oleh agen/pemilik kapal setiap akan berlayar. SIB tsb diterbitkan oleh syahbandar Dep Perhubungan dan syahbandar Dep Kelautan & Perikanan. Hal ini menambah panjang birokrasi. Terima kasih atas perhatiannya.
08xx85414xxx: Assalamualaikum wr. wb Pak Presiden. Saat ini di daerah kami Labuan Pandeglang langka minyak tanah & harganya pun di atas kewajaran. Menurut Infomasi yang saya peroleh dikarenakan Pertamina melakukan pengurangan jatah untuk Propinsi Banten. Nelayan kami sudah beberapa hari tidak melaut, mohon ditindaklanjuti Pak. Trims.
08xx3461xxx: Bpk Presiden, dengan kondisi geografis negara kita yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, juga banyak pemukiman nelayan yang padat dan miskin sangat rawan abrasi untuk mencegah kerusakan bibir pantai yang padat pemukiman nelayan, saya mohon Bapak presiden memberi instruksi ke Pemda Tingkat I atau II, untuk menanam bakau.
08xx87701xxx: Banyak keluhan dari masyarakat tani dan nelayan di pedesaan tentang rentenir dan sistem ijon begitu juga dengan fasilitas kredit yang rumit.
08xx71127xxx: Nelayan tidak bisa menangkap ikan, laut sudah keruh, anak-anak banyak kelaparan.
08xx16708xxx: Pak, concern saja petani dan nelayan juga industri yang berhubungan dengan keduanya. Kalau mereka kenyang semua pasti aman. Pupuk murah, obat hama murah, harga gabah bagus, pasti mereka senang.
08xx96807xxx: Kami anak dari nelayan mengharapkan penghapusan pukat tarik atau pukat harimau yang merajalela di pantai timur sehingga nelayan kecil seperti ayah kami sulit mendapatkan hasil yang berakibat uang sekolah sering nunggak alias tidak bayar.
08xx6393xxx: Pak SBY, kehidupan nelayan sangat prihatin. Nelayan perlu diberi modal usaha agar dapat berlayar mencari ikan. Tolong pungutan liar kepada nelayan diberantas pemerintah.
Pengaduan melalui PO BOX 9949 JKT 10000 yang telah ditindaklanjuti adalah dari Lembaga Swadaya Masyarakat Front Pembela Rakyat. Mereka menyampaikan aspirasi para nelayan yang tidak dapat mencari ikan di Teluk Adang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur akibat beroperasinya 24 jam ponton pengangkut batu bara PT Kideco Jaya Agung. Disamping itu, kegiatan operasional perusahaan tersebut juga telah mencemari dan merusak lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kendilo dan DAS Teluk Adang.
Sehubungan pengaduan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan telah melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) dan wakil nelayan. Selanjutnya pihak Departemen Kelautan dan Perikanan akan mengkoordinasikan penyelesaiannya dengan Pemda setempat serta melibatkan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral.
Berbagai partisipasi masyarakat sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan clean government. Namun bila ada organisasi maupun perorangan yang mengatasnamakan Presiden SBY atau para pembantunya dengan meminta dana dan fasilitas, perlu diwaspadai. Untuk mendapat kejelasan atas kegiatan-kegiatan yang diragukan kebenarannya, dapat menelpon (021) 3811044. Demikian juga dalam rangka mengetahui lebih mendalam tentang program Pro-Rakyat, dapat membaca Pidato Awal Tahun Presiden yang bukunya telah didistribusikan, atau bagi yang memerlukan dapat memesan melalui SMS 9949.
Partisipasi masyarakat sangat membantu dan setiap pengaduan yang akurat dan lengkap melalui SMS 9949 dan PO BOX 9949 Jakarta 10000, atau melalui rubrik ini, akan ditindaklanjuti.
Sardan Marbun
Staf Khusus Presiden
*) Sebagaimana dikutip dari koran Rakyat Merdeka, edisi Senin, 4 Juni 2007
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/06/04/1902.html