Rapat tersebut dihadiri juga oleh Menko Polhukam Tedjo
Edhi Purdijatno, Menhamkam Ryarmirzad Ryacudu, Panglima TNI Jenderal
Moeldoko, Wakil Kapolri (Plt. Kapolri) Komjen Pol. Bardodin Haiti,
Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
Pratikno, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan, dan Sekretaris
Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto.
Dalam rapat tersebut, TNI-Polri mengajukan struktur organisasi baru yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. Namun, Presiden tidak langsung memutuskan karena akan pelajari lebih lanjut.“Tadi dipaparkan dalam bentuk perencanaan. Belum diputuskan segera dilaksanakan, masih dalam satu rencana strategi (renstra) 5 tahun,†ujar Tedjo Edhi kepada wartawan seusai ratas, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3) sore.
TNI-Polri, lanjut Menkopolhukan, membutuhkan penambahan infrastruktur, personil, dan sebagainya. Namun demikian, organisasi baru yang diusulkan TNI-Polri itu tidak bisa serta merta dilaksanakan. “Bentuk-bentuk yang ditawarkan, seperti bagaimana mengajukan pendidikan, pelatihan, dan secara garis besar seperti itu,†jelas Menko Polhukam.
Wakil Panglima TNI
Sementara itu Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui telah mengajukan usulan organisasi baru TNI, di mana di dalamnya akan ada Wakil Panglima TNI serta Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Angkatan Udara (AU) yang akan dibagi menjadi tiga.
Â
Selain itu, lanjut Moeldoko, Armada bisa menjadi Armada Timur, Tengah, dan Barat. “Terus Pangkoops AU I, II, III, dan Divisi Kostrad I, II, III,†terang Moeldoko seraya menyebutkan pertimbangannya, organisasi itu harus bersifat dinamis.
Selain itu, lanjut Moeldoko, Armada bisa menjadi Armada Timur, Tengah, dan Barat. “Terus Pangkoops AU I, II, III, dan Divisi Kostrad I, II, III,†terang Moeldoko seraya menyebutkan pertimbangannya, organisasi itu harus bersifat dinamis.
Menurut Panglima TNI, TNI pasti dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis, dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Ditinjau dari aspek manajemen – kendalinya bagaimana, dan dengan anggaran, kalau anggarannya sudah mulai bagus akan disesuaikan.
“Seperti Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) Bapak Presiden setuju dilaksanakan secara bertahap. Mungkin Kogabwilhan I dulu kita bentuk, setelah itu berikutnya II dan III,†terang Moeldoko.
Yang tengah laut dan udara di mana nanti? “Akan disesuaikan, bisa di Makassar, udaranya bisa di Sorong, Papua,†jelas Moeldoko.
Adapun mengenai Wakil Panglima TNI, Moeldoko menjelaskan, bahwa organisasi TNI itu adalah organisasi yang bersifat penggunaan, bukan pembinaan sehingga diharapkan Wakil Panglima TNI itu kalau tidak ada Panglima TNI dia bisa act sebagai Panglima TNI. “Kalau Kasum fungsinya hanya sebagai koordinator staf,†pungkas Moeldoko.
Mengenai nama calon Panglima TNI, Moeldoko belum bisa menjawab, karena yang dibicarakan baru seputar organisasi. (Humas Setkab/Humas Setneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?