Raker kali ini mengagendakan pembahasan laporan keuangan Kemensetneg tahun anggaran 2014.
“Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Kemensetneg sepanjang tahun 2014, disusun secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan dan menggunakan aplikasi yang ditetapkan Kementerian Keuangan,†papar Seskemensetneg.
Laporan Keuangan Kementerian Keuangan merupakan konsolidasi dari laporan keuangan 16 Satuan Kerja (Satker) yang berasal dari 8 unit organisasi.
1.   Unit Organisasi Kementerian Sekretariat Negara,
-Â Â Â Satker Sekretariat Negara
-Â Â Â Satker Komisi Hukum Nasional (KHN)
-Â Â Â Satker Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
-Â Â Â Satker Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
2.   Unit Organisasi Sekretariat Presiden,
-Â Â Â Satker Istana Kepresidenan Jakarta
-Â Â Â Satker Istana Kepresidenan Bogor
-Â Â Â Satker Istana Kepresidenan Cipanas
-Â Â Â Satker Istana Kepresidenan Yogyakarta
-Â Â Â Satker Istana Tampaksiring Bali
3.   Sekretariat Wakil Presiden,
-Â Â Â Satker Sekretariat Wakil Presiden
-Â Â Â Satker Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)
4.   Unit Organisasi Sekretariat Militer Presiden,
-Â Â Â Satker Sekretariat Militer Presiden
5.   Unit Organisasi Pasukan Pengamanan Presiden,
-Â Â Â Satker Pasukan Pengamanan Presiden
6.   Unit Organisasi Dewan Pertimbangan Presiden,
-Â Â Â Satker Dewan Pertimbangan Presiden
7.   Unit Organisasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan,
-   Satker Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
8.   Unit Organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
-Â Â Â Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam kesempatan tersebut Seskemensetneg juga menjelaskan bahwa dari 16 satker tersebut, 3 diantanya telah dilikuidasi yaitu Satker KHN, Satker UP4B, Satker UKP4.
Pada pegelolaan anggaran tahun 2014, perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemensetneg sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dari estimasi sebesar Rp258.108.799.000 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) telah tercapai sebesar Rp362.311.783.551 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), atau melebihi target sebesar 140,37 persen.
Untuk realisasi belanja Kemensetneg sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, terealisasi sebesar Rp2.003.239.044.124 (dua triliun tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar 85,23 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.350.385.456.000 (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
Realisasi sebesar 85,23 persen tersebut, lanjut Seskemensetneg, disebabkan beberapa hal, antara lain:
Pertama, kebijakan efisiensi atau penghematan di hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan satker di lingkungan Kemensetneg.
Kedua, beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa dan modal yang nilainya lebih rendah dari anggaran yang telah dialokasikan.
Selain itu yang Ketiga, adalah karena berakhirnya masa bakti anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada bulan Oktober 2014 yang menyebabkan belanja gaji, dana operasional dan kegiatan-kegiatan anggota dewan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun tidak teralisasi.
Terakhir, Keempat, adanya penyerapan anggaran pada satker LPSK yang besarannya tergantung pada jumlah kasus, wilayah kasus, dan kebutuhan penanganan bagi saksi dan/atau korban yang akan dilindungi. (Humas Kemensetneg)
“Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Kemensetneg sepanjang tahun 2014, disusun secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan dan menggunakan aplikasi yang ditetapkan Kementerian Keuangan,†papar Seskemensetneg.
Laporan Keuangan Kementerian Keuangan merupakan konsolidasi dari laporan keuangan 16 Satuan Kerja (Satker) yang berasal dari 8 unit organisasi.
1.   Unit Organisasi Kementerian Sekretariat Negara,
-Â Â Â Satker Sekretariat Negara
-Â Â Â Satker Komisi Hukum Nasional (KHN)
-Â Â Â Satker Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
-Â Â Â Satker Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
2.   Unit Organisasi Sekretariat Presiden,
-Â Â Â Satker Istana Kepresidenan Jakarta
-Â Â Â Satker Istana Kepresidenan Bogor
-Â Â Â Satker Istana Kepresidenan Cipanas
-Â Â Â Satker Istana Kepresidenan Yogyakarta
-Â Â Â Satker Istana Tampaksiring Bali
3.   Sekretariat Wakil Presiden,
-Â Â Â Satker Sekretariat Wakil Presiden
-Â Â Â Satker Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)
4.   Unit Organisasi Sekretariat Militer Presiden,
-Â Â Â Satker Sekretariat Militer Presiden
5.   Unit Organisasi Pasukan Pengamanan Presiden,
-Â Â Â Satker Pasukan Pengamanan Presiden
6.   Unit Organisasi Dewan Pertimbangan Presiden,
-Â Â Â Satker Dewan Pertimbangan Presiden
7.   Unit Organisasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan,
-   Satker Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
8.   Unit Organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
-Â Â Â Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam kesempatan tersebut Seskemensetneg juga menjelaskan bahwa dari 16 satker tersebut, 3 diantanya telah dilikuidasi yaitu Satker KHN, Satker UP4B, Satker UKP4.
Pada pegelolaan anggaran tahun 2014, perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemensetneg sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dari estimasi sebesar Rp258.108.799.000 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) telah tercapai sebesar Rp362.311.783.551 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), atau melebihi target sebesar 140,37 persen.
Untuk realisasi belanja Kemensetneg sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, terealisasi sebesar Rp2.003.239.044.124 (dua triliun tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar 85,23 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.350.385.456.000 (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
Realisasi sebesar 85,23 persen tersebut, lanjut Seskemensetneg, disebabkan beberapa hal, antara lain:
Pertama, kebijakan efisiensi atau penghematan di hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan satker di lingkungan Kemensetneg.
Kedua, beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa dan modal yang nilainya lebih rendah dari anggaran yang telah dialokasikan.
Selain itu yang Ketiga, adalah karena berakhirnya masa bakti anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada bulan Oktober 2014 yang menyebabkan belanja gaji, dana operasional dan kegiatan-kegiatan anggota dewan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun tidak teralisasi.
Terakhir, Keempat, adanya penyerapan anggaran pada satker LPSK yang besarannya tergantung pada jumlah kasus, wilayah kasus, dan kebutuhan penanganan bagi saksi dan/atau korban yang akan dilindungi. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?