Para Ulama Sepakat Pilkada Damai

"Menghadapi pilkada damai, kami juga sepakat dengan apa yang diimbau Presiden supaya dilakukan dengan damai, tidak ada konflik, dan masing-masing calon supaya siap untuk menang maupun kalah, sehingga apabila sudah selesai, tidak ada lagi konflik yang terjadi," ujar Ma'ruf Amin kepada wartawan usai pertemuan.

 

Kepada Presiden, para ulama juga menyepakati untuk siap membela negara dan tetap mengupayakan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

 

"Kita memang siap untuk membela negara dan bagi kami NKRI final dan kita tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini," imbuh Ma'ruf Amin.

 

Terkait isu kemungkinan adanya demonstrasi, para ulama juga menyerukan kepada pihak yang melakukan demonstrasi, untuk mengikuti peraturan, dilakukan secara santun, damai, dan tidak anarkis.

 

"Kita sepakat dengan pernyataan presiden, bahwa di negara republik ini bahwa demonstrasi tidak dilarang sepanjang sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi," kata Ketua MUI tersebut.

 

Dalam pertemuan singkat tersebut, Ma'ruf Amin juga sempat membahas mengenai permasalahan yang menyangkut Gubernur DKI Jakarta tentang pernyataannya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Menurut Ma'ruf Amin, isu tersebut kini bergulir dan berkembang menjadi tidak menentu dan menjadi masalah bagi khalayak. Untuk itu, pihaknya menyetujui bahwa masalah tersebut dapat diproses secara terhormat dan proporsional melalui proses hukum.

 

"Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini," ujarnya.

 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Ketua Umum MUI yang juga Rais Am PB NU K.H. Dr. Ma'ruf Amin dan Rais Am PBNU, Ketua Umum PB NU K.H Said Aqil Siroj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, dan sejumlah pengurus lainnya. (Humas Kemensetneg)