Langkah-langkah reformasi yang dikerjakan, yakni sistem penempatan dan perlindungan TKI, disederhanakan dari 24 meja menjadi 11 meja. Lalu, proporsi penempatan TKI Profesional ditingkatkan dari 30 % menjadi 70 %. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi calon TKI agar mampu bersaing dibantu melalui pembentukan manajemen pemasaran TKI.
Di luar itu, Pemerintah juga melakukan Penataan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPPTKIS), pembenahan one roof services pintu embarkasi dan debarkasi, desentralisasi pembenahan di propinsi dan penerbitan paspor di daerah mendekati kantung-kantung calon TKI dengan waktu selesai maksimum 3 hari.
Sejauh ini, permasalahan sering terjadi pada TKI yang pemberangkatannya non prosedural, yaitu melalui calo/ sindikat yang menggunakan dokumen aspal. Akibatnya, negara tujuan TKI tidak jelas, TKI diterima oleh sindikat dan tidak tercatat di perwakilan RI atau tidak terjangkau perlindungan dan menjadi korban trafficking.
Adalah kewajiban setiap Kedutaan RI untuk melindungi warga negara RI di wilayah akreditasinya. Namun, pihak kedutaan mengalami kesulitan bila tidak ada pendaftaran/ pelaporan. Seharusnya setiap TKI yang bekerja ilegal/ non prosedural, berusaha dengan berbagai cara untuk melaporkan diri. Selain itu, Perwakilan RI juga berkewajiban proaktif mendata warga Indonesia di wilayahnya, agar bisa dilakukan pembenahan dan perlindungan.
Berbagai permasalahan TKI seperti, melanggar hukum negara setempat, pemerasan dan penganiayaan serta pemerkosaan, sebenarnya dapat dicegah dan diatasi bila TKI mengikuti prosedur yang berlaku. Kesulitan birokrasi penempatan TKI telah dibenahi, dan kini mari kita bertanggung jawab melaksanakannya, serta memberantas pihak-pihak yang mempersulit pemberangkatan TKI. Untuk bahan pengetahuan bagi calon TKI, dilampirkan komponen dan besarnya biaya penempatan dan perlindungan yang ditanggung TKI di beberapa negara tujuan.
Sedangkan beberapa pengaduan masyarakat melalui SMS dan PO BOX 9949 menyangkut TKI adalah sbb :
08xx7685xxx: Maaf Pak SBY, di Dumai-Riau masih marak Pengiriman TKI non prosedural, tanpa ada pengawasan Pemerintah pusat/ daerah dan tidak perhatikan aspek perlindungan kepada TKI, sesuai amanat Bpk SBY (Inpres No 6/ 2006).
08xx1118xxxx: Pak Presiden saya dukung pemberantasan calo TKI, namun Bapak ketahui otak calo itu adalah aparat pemerintah menggunakan tangan preman yg sulit diberantas
08xx1833xxxx: Pak Persiden yg di harapkan rakyat, untuk perubahan bangsa dan negara, tolong perhatikan nasib TKI, banyak yg kena jual dan kena tipu duit puluan juta.
08xx812xxx: Aparat Polres di Bandara Soekarno Hatta meresahkan TKI/ PJTKI krn maksa minta uang dalam jumlah besar. Jika tidak dikasih, TKI ditahan tidak boleh berangkat. Padahal dokumen lengkap.
08xx9717xxx: Pak untuk bikin paspor biayanya sangat mahal, padahal ketentuannya cuma Rp 200 ribu. Itu di semua kantor imigrasi. Tolong pak, apalagi calon TKI sering dipalak.
08xx1009xxxx: Kepada Bpk Presiden. Saya kerja di salah satu PJTKI di Jkt bagian berkas yang berurusan di BP2TKI di Ciracas. Saya lihat petugas yang di sana terang-terangan minta duit.
08xx3455xxxx: Yth Bpk Presiden RI mohon diberi kemudahan dalam birokrasi & keringanan biaya untuk TKI/W di Depnaker maupun PJTKI (mengingat pengangguran kita banyak). Terima kasih.
08xx828xxx: Yth Pak Presiden, masalah TKI ada solusi dengan tidak hanya mengirim TKI, tetapi dipilih dan dipilah mereka yang akan dikirim.
08xx3584xxxx: Bapak, tolong buka jalan permudah proses TKI untuk ke Korea, pulangkan TKI ilegal yang ada di sana, mohon tunjukkan fungsi bapak sebagai Bapak Rakyat.
Adapun pengaduan melalui PO BOX yang telah ditindaklanjuti adalah pengaduan Dudung Setia Pandu di Bandar Lampung yang menyampaikan kondisi isterinya sedang sakit parah. Isterinya adalah TKI di kediaman Faizal yang beralamat di Villa Flora Jalan Burhanudin Helmi Taman Tun Dr Ismail 6000 Kuala Lumpur, Malaysia. Ida Sidariah diberangkatkan ke Malaysia oleh PJTKI Ceger Sari Buana. Dudung Setia memohon kiranya Presiden dapat membantu agar istrinya, Ida Sidariah bisa dipulangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menindaklanjuti pengaduan ini Direktorat Perlindungan WNI & BHI telah meneruskan laporan tersebut, dan sudah ditangani oleh Perwakilan RI terkait dalam penanganan kembali ke tanah air.
Berbagai partisipasi masyarakat sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan clean government. Namun bila ada organisasi maupun perorangan yang mengatasnamakan Presiden SBY atau para pembantunya dengan meminta dana dan fasilitas, perlu diwaspadai. Untuk mendapat kejelasan atas kegiatan-kegiatan yang diragukan kebenarannya, dapat menelpon (021) 3811044. Demikian juga dalam rangka untuk mengetahui lebih mendalam tentang program Pro-Rakyat, dapat membaca Pidato Awal Tahun Presiden yang bukunya telah didistribusikan, atau bagi yang memerlukan dapat memesan melalui SMS 9949.
Partisipasi masyarakat sangat membantu dan setiap pengaduan yang akurat dan lengkap melalui SMS 9949 dan PO BOX 9949 Jakarta 10000, atau melalui rubrik ini, akan ditindaklanjuti.
Sardan Marbun
Staf Khusus Presiden
*) Dikutip dari harian Rakyat Merdeka, edisi Senin, 23 Juli 2007
ÂÂ