Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat Prima, Kemensetneg Kembali Meraih Predikat Badan Publik Informatif

Acara tahunan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kembali digelar  oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun ini pada Selasa (26/10). Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berhasil meraih Badan Publik Kualifikasi Informatif Kategori Kementerian dari 24 Kementerian lainnnya, 10 Badan Publik Kategori Pemerintah Provinsi, 16 Badan Publik Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 2 Lembaga Non Struktural, 6 Badan Usaha Milik Negara dan 21 Perguruan Tinggi Negeri serta 4 Partai Politik.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana, menghaturkan terima kasih atas dukungan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia atas komitmen yang besar dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tanah air.

“KIP bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rayat Republik Indonesia (DPR RI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Gede.

Lebih lanjut Gede menjelaskan bahwa pada tahun 2021, KIP telah melaksanakan salah satu program prioritas nasional yaitu penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Nilai keterbukaan informasi secara nasional tahun 2021 diperoleh sebesar 71,37. Menunjukkan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tanah air berada pada posisi sedang.  

“Terdapat sejumlah 337 badan publik yang mengikuti monitoring dan evaluasi terkait implementasi keterbukaan informasi public. Dari 337 badan publik, terdapat 83 badan publik yang mencapai kelas informatif, 63 badan publik pada kelas menuju informatif, 54 badan publik pada kelas cukup informatif, 37 badan publik pada kelas kurang informatif, dan 100 badan publik pada kelas tidak informatif. Melihat dari presentase tersebut harus digarusbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia mengalami perubahan mengarah ke perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik,” lanjut Gede.

Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin yang turut hadir dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2021, menyampaikan bahwa hasil penilaian ini dapat dijadikan sarana introspeksi semua badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitasnya walaupun di tengah masa pandemi Covid-19.

“Penganugerahan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi badan publik, untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi, melalui inovasi yang tiada henti. Pengelolaan keterbukaan informasi publik ini dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan,” ujar Wapres.

Wapres juga mengimbau agar semua badan publik terbuka dengan dengan kritik, saran dan masukan dari masyarakat dengan menyikapi secara santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis.

“Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di antaranya adalah prinsip keterbukaan informasi. Sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan inovatif, Indonesia juga turut menjadi inisiator berdirinya open government partnership (OGP),” jelas Wapres.

Turut hadir secara daring dalam acara penganugerahan, pimpinan Komisi I DPR RI, perwakilan kementerian Kabinet Indonesia Maju, gubernur se-Indonesia, pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga non struktural, rektor perguruan tinggi negeri, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pimpinan partai politik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), komisioner Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia serta kelompok masyarakat sipil. (SAL/KHA – Humas Kemensetneg)