PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL V HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI INDONESIA, DI ISTANA NEGARA, 19 JUNI 2008

Kamis, 19 Juni 2008
Di baca 1161 kali

SAMBUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PERESMIAN PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL V
HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI INDONESIA
DI ISTANA NEGARA, JAKARTA
TANGGAL 19 JUNI 2008

 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

 

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang saya hormati Saudara Menteri Perindustrian, para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu,

 

Kapolri, yang semestinya tadi siang berangkat ke Aceh, tapi setelah saya beritahu bahwa acara ini penting ada sejumlah isu keamanan yang harus kita selesaikan, beliau menunda keberangkatannya beberapa jam sebelum menuju ke Aceh. Juga hadir para Menteri meskipun saya tahu ada kegiatan yang lain tetapi mengingat ada masalah-masalah yang berkaitan dengan portfolio, beliau-beliau hadir pula pada acara sore hari ini. Saya ingin ini tidak menjadi acara seremonial, tetapi forum kebijakan, forum untuk mengatasi masalah,

 

Yang saya hormati, Saudara Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, para Pimpinan Dunia Usaha, bersamanya industri dan industri manufaktur,

 

Para Peserta Musyawarah Nasional yang saya muliakan,

 

Marilah sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita bersama untuk negara dan bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta Munas dari seluruh tanah air, selamat ber-Munas, semoga Musyawarah Nasional V ini berhasil dengan baik sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum HKI.

 

Saudara-saudara,

 

Saya senang mendengar catatan kemajuan yang tadi disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Posisi industri kita, HKI kita tahun 2004, dan posisi pada tahun 2008 ini setelah berjalan selama 4 tahun. Saya pun juga memiliki catatan. Catatan saya tentang yang dilaksanakan oleh Saudara-saudara serta Pemerintah, baik pusat maupun daerah, ada yang bagus sehingga saya sebut itu good news, biru rapornya, tapi terus terang ada juga yang masih merah, yang saya sebut dengan bad news. Bayangkan kalau yang merah ini sudah menjadi biru semua, tentu lebih berhasil lagi, lebih banyak dan tinggi lagi capaian dari industri nasional kita, terutama dalam kawasan industri.

 

Kalau kita mendengar sejumlah hal telah kita capai dengan baik, sejumlah permasalahan telah dapat kita atasi sedangkan sebagian lagi belum. Itulah sebabnya kita terus membangun. Kalau semuanya sudah baik, tentu tidak lagi kita harus bersusah payah melakukan pembangunan dengan intensitas, ekstensitas seperti sekarang ini. Ini kondisi khas negara berkembang, termasuk negara kita yang tidak boleh berhenti sedetik pun untuk membangun diri menuju masa depan yang lebih baik. Kita tentu tidak bisa membandingkan sektor industri di Indonesia ini, kawasan industri di negeri ini, sama dengan apa yang berlaku di negara maju atau negara industri lainnya, seperti di Eropa, Amerika, dan di kawasan-kawasan lain. Mereka sudah membangun, mereka sudah mengembangkan kawasan industri sejak revolusi industri pada abad 18. Namun ini tidak boleh menjadi excuse bahwa kita boleh santai-santai saja, kita membiarkan sesuatu yang harus kita atasi demi masa depan kawasan industri dan industri secara keseluruhan di negeri ini. Saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan oleh, baik Ketua umum HKI maupun Menteri Perindustrian, achievement Saudara sejak 2004 sampai 2008. Saya juga punya catatan yang saya katakan good news tadi, achievement, progress, meskipun nanti akan saya angkat hal-hal yang belum baik yang saya minta segera kita perbaiki bersama-sama. Itulah sekali lagi mengapa para Menteri saya hadirkan di sini karena beliau-beliaulah yang mengembangkan kebijakan operasional yang menyelesaikan berbagai masalah di lapangan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Apalagi dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang paling depan itu para Bupati, para Walikota, di belakangnya baru Gubernur, baru kalau yang menyangkut sesuatu yang bersifat sektoral dan bukan regional, Pemerintah Pusat yang berdiri di depan untuk menanganinya.

 

Kawasan-kawasan industri berskala besar, menurut saya meskipun selalu kita tidak puas, belum puas, masih kurang ini kurang itu, tapi sesungguhnya perkembangannya positif. Saya sebut saja, di Jawa Barat, di Bekasi, di Karawang, di Purwakarta, di Banten: ada di Tangerang, ada di Serang. Di Sumatera Utara: ada di Medan, di Sumatera Barat, Padang. Lampung, Riau, ada Pulau Batam, ada Pulau Bintan, Sulawesi Selatan, ada Makassar, dan Kalimantan Timur ada Bontang. Hampir sebagian besar selama saya mengemban amanah sebagai Presiden empat tahun ini, hampir, telah saya k tahun ini, hampir, telah saya k saya berada di Bontang. Saya sempat menerima laporan dan presentasi dari Direktur Utama PT. Elektri Badak , dan juga PT. Pupuk Kaltim, sekaligus permasalahan apa yang dihadapi dan solusi apa yang harus kita tempuh dan carikan secara bersama. Nilai ekspor yang disumbang oleh Gugus Kawasan Industri ini juga cukup baik, 70,6% dari total ekspor non migas disumbang oleh kawasan industri dengan nilai, tolong dikoreksi kalau tidak akurat, catatan saya adalah US$ 46,928 milyar. Saya kira perlu tepuk tangan sumbangannya cukup besar. Jangan merasa tidak berhasil terus. Ada juga yang perlu kita syukuri karena berhasil. Allah itu senang mendengar umatnya yang pandai bersyukur. Kalau ada keberhasilan dan tentunya terbuka kalau belum ada yang berhasil kita capai untuk kita perjuangkan bersama-sama.

 

Saudara-saudara,

 

Tema Munas kali ini adalah Membangun Industri Melalui Penataan Ruang, Lingkungan, dan Infrastruktur yang Lebih Baik. Mari kita implementasikan. Saudara sudah memilih tema ini, saya juga harus bersetuju, cocok, dan mendukung. Yang penting mari kita jalankan. Jangan sampai empat tahun lagi pada Munas VI masih menjadi tema. Harus kita tuangkan dalam langkah yang nyata di lapangan. Kalau kita bicara sedikit bad news, sesuatu yang belum baik, saya harus terbuka dan jujur keadaan belum baik menyangkut kawasan industri yang harus kita perbaiki. Saya membaca keluhan-keluhan, saya mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul di kawasan industri. Namun, sebelum satu per satu kita lihat hakekat masalahnya dan apa yang bisa kita selesaikan bersama jangka pendek, jangka menengah, saya ingin Saudara-saudara betul-betul memahami untuk menjadi perhatian Saudara bahwa kalau ada masalah misalnya menyangkut listrik, masalah itu bukan hanya dihadapi oleh HKI, tapi ini juga masalah nasional yang terus menerus kita carikan solusinya. Bahkan sesungguhnya masalah yang dihadapi oleh banyak negara. Ketika saya berkunjung ke Afrika Selatan pada bulan Maret yang lalu, salah satu tema penting pembicaraan saya dengan Presiden Thabo Mbeki juga masalah listrik, something to talk: power electricity, dan tidak semua negara senang membangun teknologi nuklir. Mereka juga menghadapi masalah-masalah serius. Harga minyak bumi sekarang meroket, tentu harga fuel, harga BBM di negara-negara itu juga ikut meroket. Jadi, itu juga dihadapi oleh pihak yang lain. Terhadap permasalahan a,b, c, d, e,f itu, pemerintah telah berupaya maksimal tapi ada kendala anggaran atau dana untuk dengan cepat kita membangun infrastruktur yang Saudara harapkan. Ada kendala itu, nanti kita jelaskan.

 

Pemerintah juga telah berusaha mengatasi seperti masalah keamanan, masalah kepastian hukum, masalah perizinan yang masih juga agak panjang, telah berusaha, namun hasilnya belum signifikan. Ini juga menjadi catatan kita semua. Ada juga masalah yang seolah-olah persoalan pemerintah pusat. Bolak-balik unjuk rasa di depan Istana, SBY harus bertanggung jawab. Padahal masalah itu ada pada Kabupaten dan Kota yang harus diselesaikan dengan baik. Namun, meskipun saya mengatakan seperti itu, pemerintah yang saya pimpin bertanggung jawab dan akan terus mengatasi permasalahan ini. Percayalah, bahwa kita tidak akan membiarkan sesuatunya tidak baik, terus berlangsung hingga bertahun-tahun. Dengan segala daya akan kita selesaikan permasalahan itu. Mengapa? Mengapa saya harus mengatakan bahwa kita harus mengatasi masalah itu dan pemerintah harus memperbaikinya secara sungguh-sungguh? Ya, kita ingin kawasan industri dan industri manufaktur terus berkembang. Kalau Saudara berkembang, ekspor non migas, kalau itu untuk komoditas ekspor, juga akan meningkat. Tenaga kerja tersedia lebih banyak. Tahun 2004 baru 600-an, tahun 2008 hampir 900-an ribu. 600-an ribu, 900-an ribu, ini tentu menolong saudara-saudara kita yang dulunya menganggur. Penerimaan negara makin bertambah. Saudara membayar pajak yang lebih besar lagi. Penduduk lokal juga mendapatkan keuntungan, manfaat dengan program CSR (Corporate Social Responsibility), dengan harapan jalankan betul CSR-nya. Jangan sampai usahanya naik tajam, masyarakat sekitar dapatnya biasa-biasa saja. Padahal kalau masyarakat sekitar Saudara diberikan manfaat yang nyata, mereka akan menjadi benteng, menjadi pengaman, menjadi modal sosial, yang bagus.

 

Saudara-saudara,

 

Paling tidak ada empat pengelompokkan utama permasalahan yang kita hadapi, yang Saudara hadapi, satu: infrastruktur; kedua: perizinan; ketiga: perpajakan; keempat: keamanan. Saya tidak melihat Kepala BKPM, dimana? Ke mana? Afrika Selatan. Ada yang mewakili? Nah, ini BKPM nggak boleh, tidak enggage. Luar negeri penting. Dalam negeri juga penting. Tolong sampaikan nanti kepada Saudara Lutfi untuk ditangani dengan cekatan.

 

Saudara-saudara,

 

Mari kita lihat satu per satu. Infrastruktur, permasalahan utama kita listrik, betul? Yang kedua jalan, ketiga pelabuhan. Saya persilakan nanti para Menteri menjelaskan satu menit dua menit kepada Saudara. Kebijakan pemerintah, APBN, ini sesungguhnya terus menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. Saya ingin memberikan contoh kepada Saudara. Infrastruktur yang dikelola, ditangani Departemen Pekerjaan Umum sebagai contoh, tahun 2004 anggarannya Rp. 12,5 trilyun, tahun 2007 karena anggarannya naik terus tiap tahun, sudah mencapai Rp. 27 trilyun, tahun ini Rp. 32, 7 trilyun. Besar, tetapi tentu harus dibagi ke seluruh Indonesia karena yang menganggap infrastruktur mereka sangat terbelakang juga banyak. Oleh karena itu tentu ada tahapan-tahapan tertentu.

 

Infrastruktur perhubungan, Saudara mengeluhkan pelabuhan yang tidak cukup memiliki kapasitas yang memadai untuk memperlancar ekspor barang-barang kita utamanya. Tahun 2004 Rp. 2 trilyun anggarannya. Tahun 2007 karena naik terus, sudah naik 500% menjadi Rp. 10 trilyun. Tahun 2008 ini Rp. 15,4 trilyun. Sesungguhnya sudah kita berikan alokasi yang besar. Tapi sekali lagi, karena sepuluh tahun yang lewat kita tidak membangun, tidak merawat dengan baik karena krisis ekonomi, sadar bahwa banyak sekali yang harus kita bangun, kita rawat kembali. Oleh karena itu, walaupun anggaran sudah kita naikkan luar biasa tetapi masih ada kekurangan dihadapkan dengan kebutuhannya. Listrik, kita sudah melaksanakan crashed program 10.000 megawatt, yang tadinya 25.000 megawatt sejak kita merdeka, kita ingin tambah 10.000 megawatt, dan sekarang pun kita merancang tambahan 10.000 megawatt yang baru. Ini menunjukkan kita tidak henti-hentinya, tapi membikin pembangkit listrik sekarang kita tancapkan tiangnya, bulan depan sudah menyala, ada waktu, tetapi kita akan terus meningkatkan itu.

 

Perizinan. Perizinan ini sesungguhnya dibandingkan tahun 2004 yang 150 hari untuk menyelesaikan perizinan juga drop sekitar 30 hari rata-rata. Kita pun ingin untuk lebih cepat lagi. Departemen/Kementerian juga sudah ingin mempercepat stream lining, memendekkan rantai perizinan. Provinsi, Kabupaten dan Kota, konon berusaha. Di ruangan ini sering saya memberikan penghargaan kepada Walikota/Bupati yang bagus di dalam memberikan perizinan satu atap, one stop system, one day service misalnya. Oleh karena itu, tadi saya setuju, baik Pak Menteri maupun Ketua HKI untuk dipikirkan one stop system, tapi yang betul. Pastikan betul ada proses seperti itu. Ajak semua, pusat dan daerah.

 

Perpajakan. Sesungguhnya perpajakan sudah mengalami reformasi yang luar biasa, lebih fleksibel tetapi juga harus akuntabel. Kalau dulu ada yang selaman-selumun-selamat, kongkalikong, untuk mendapatkan penghasilannya yang lebih besar, bayar pajaknya kecil. Tidak adil. Sekarang sudah makin tertib. Penghasilannya besar, bayar pajaknya besar. Penghasilannya kecil, bayar pajaknya sedikit. Itu namanya adil. Menteri Keuangan, Dirjen Pajak juga sudah melaksanakan berbagai perubahan agar sektor riil tumbuh dengan baik tetapi tentu dengan akuntabilitas, sekali lagi, yang cocok, transparansi yang tinggi, diperlukan akuntabilitas bersama. Jangan ada dusta di antara kita. Sudah kita berikan fiskal, kemudahan di sana-sini, ada saja selan-selumun-selamat tadi, akal-akalan. Ini tidak bisa untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Saya ingin terang, saya ingin sistem ini bersih. Kalau bersih semua beruntung, tapi kalau masih berusaha untuk cari jalan ke sana sini, nggak maju-maju negara kita. Bukan itu yang kita bikin. Kalau begitu, krisis lagi nanti, krisis lagi. Ayo kita perbaiki bareng bersama-sama. hubungan yang baik, politik bisnis, pemerintah dunia usaha. Jangan ada mesin-mesin yang membikin penyimpangan. Ini memerlukan kerja sama yang baik.

 

Keamanan. Keamanan ini, saya mendengar, katanya Pak Tanto, katanya masih ada gangguan-gangguan preman, gangguan-gangguan tempat. Bayangkan kalau negara dikuasai preman. Preman apapun. Ada UUD, ada UU, ada aturan main. Tidak boleh, susah nanti. Bagaimana mau low cost economy, bagaimana mau efisiensi kalau pungli-pungli masih ada di mana-mana. Saya itu ingin ikut truk dari Surabaya ke Jakarta, tapi para Menteri nggak kasih. Saya mau menyamar, pakai kacamata, pakai kumis, saya ingin lihat di mana cegatan-cegatan itu. Di mana saja, berapa cegatannya itu. Siapa tahu dilebih-lebihkan tetapi siapa tahu benar. Ada pungutan di sana, di sini. Tapi Paspampres nggak kasih. Padahal ingin betul, saya ingin lihat seperti apa sih. Itu empat masalah yang saya kelompokkan yang nanti minta beliau-beliau, para Menteri, nanti ke saya, mic-nya di bawa di sini saja untuk singkat saja saya persilakan untuk menyampaikan kepada semuanya apa yang telah kita lakukan bersama. Untuk timbal balik kalau pemerintah tidak tidur, teman-teman yang di HKI juga begitu sama-sama menyukseskan. Pak Fahmi, bagi saya makin sedikit masalah yang sampai ke Presiden, makin berhasil sebetulnya kerja dari para Menteri, para Pejabat Pemerintah, para Gubernur, Bupati, Walikota. Makin banyak yang sampai ke saya, 12 isu, 36 isu, ya, berarti banyak yang tidak selesai. Pada tingkat, berlapis-lapis di bawah Presiden. Gampangnya begitu, bahasa terangnya begitu. Oleh karena itu, semua pihak harus konklusif. Ada masalah harus konklusif sampai betul-betul berubah. Bukan sekali-kali kita ingat, selesaikan, lupa lagi. Nanti Munas VI muncul lagi. Capek. Capek, karena pekerjaan kita banyak.

 

Saudara-saudara,

 

Apa langkah kita ke depan. Pertama, tolong diingat oleh para pengelola HKI, yang pertama sesuai dengan tema Munas yang Saudara pilih, mari terus kita pelihara dan tingkatkan kawasan industri tanah air kita ini dengan tata ruang yang baik. Jangan berantakan, lah. Lingkungan yang baik. Menteri Lingkungan Hidup ada di sini. Infrastruktur yang memadai, sebagian tanggung jawab pemerintah, sebagian tanggung jawab swasta dengan partnership yang baik.

 

Yang kedua, mari kita kembangkan pula kawasan industri di luar pulau Jawa supaya lebih seimbang, supaya kawasan itu bisa didukung oleh sumber-sumber yang ada di tempat itu, resources yang ada. Saya melihat Priok misalnya, baik, kalau itu dikembangkan. Ingat Johor sudah berkembang demikian cepat. Tidak cukup dengan yang ada di Batam, Bintan, dan Karimun yang berhadap-hadapan dengan Selat Malaka. Itu juga dikembangkan. Pilihlah tempat-tempat yang lain di Kalimantan, di Sulawesi, dan di daerah-daerah yang lain. Kembangkan terus.

 

Yang ketiga, kaitkan pengembangan kawasan industri itu, industrial cluster, special industrial zone, special economic zone, itu dengan logistik, baik itu nasional, Indonesia, Regional, Asia Pasifik, dan global. Kaitkan dengan supply change agar pada jangka menengah dan jangka panjang yang kita produksi barang dan jasa ini compatible dengan global logistic. Jangan hanya melihat tahun depan, lihatlah lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan. Harus saling tahu apa yang diperlukan negara ASEAN, China, Jepang, Korea, India, dan negara-negara lain sehingga produk supply change yang bagus dalam konteks global logistic. Tentu pertama-tama dengan national logistic kita. Perhatikan aspek geoekonomi. Pahami, ketahui Free Trade Area karena ada kaitannya dengan supply change, ada kaitannya dengan kemudahan-kemudahan ekspor dan impor, misalkan free trade area yang bersifat bilateral, ataupun free trade area yang bersifat regional dan multilateral meskipun kita tunduk patuh dan mengikuti WTO. Tapi realitasnya, di samping WTO sebagai pilar utama, tentu kita harus paham adanya regional economic grouping dan ada juga bilateral trade arrangement, seperti free trade area tadi. Itu yang ketiga.

 

Yang keempat, dalam pengembangan kawasan industri sejak awal libatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terutama untuk jajaran pemerintah pusat duduk bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang atau pelaku-pelaku industri. Pastikan tidak saling menghambat, justru bersinergi, saling mempercepat, saling memberikan kemudahan, ini yang kita harapkan.

 

Yang kelima, Peraturan Pemerintah tentang kawasan industri, saya minta dipercepat penyelesaiannya. Tadi Pak Fahmi Idris sudah bisik-bisik kepada saya, sudah finalisasi, para menteri terkait sudah diajak bicara, mudah-mudahan segera terbit. Berapa lama kurang lebih? 1 bulan bisa? Maksimal 2 bulan, kalau 2 bulan belum terbit, kirim SMS 9949. Tolong jangan lupa juga saya, kalau nggak saya juga ikut lupa karena banyaknya pekerjaan rumah. Silahkan, tetapi kalau sudah terbit kirim juga SMS, nanti yang saya marahi Pak Lambok nanti, padahal sudah terbit.

 

Dengan Peraturan Pemerintah kita harapkan makin sinergis semuanya. Kepastian makin nyata, termasuk kepastian hukum, dan juga pembangunan infrastruktur makin terpadu, jangan saling tunggu antara Pak Purnomo, Pak Joko Kirmanto, Pak Jusman saling-saling menutup di situ, dan yang penting pengaturan kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha sendiri, para pimpinan industri. Tetapi yang sering diingat kewenangan, bolak-balik kalau saya ketemu para Gubernur, Bupati, Walikota, selalu yang dipertanyakan kewenangan, “kewenangan kami ini apa?” otoritas, jarang yang mengingatkan kewajiban kami, obligation, tugas jarang. Lah yang baik berpasangan, ada hak, ada kewajiban, ada kewenangan, ada yang dikerjakan sesuai dengan kewenangannya itu.

 

Yang terakhir, khusus menghadapi permasalahan minyak dunia, inflasi pangan, resesi ekonomi, saya minta para patriot dan pejuang industri jangan terus mengeluh, karena persoalan ini juga dihadapi oleh industri-industri di negara lain. Situasinya sama, bahkan harga BBM di Asia yang paling murah di Indonesia, paling murah, dengan Singapura saja jauh sekali, dengan negara-negara lain. Jadi jangan “habis BBM mahal,” lebih mahal negara-negara lain, jangan keker your competitiveness, daya saing karena BBM di sini lebih mahal, karena harga BBM naik, karena di sana juga mahal.

 

Teruslah kreatif dan inovatif. Terus tingkatkan produktivitas dengan aplikasi teknologi. Saya senang, saya mendorong, saya pernah datang ke Jababeka, ada center-center di situ, tolong bangun innovation center. Saya tidak tahu apakah masing-masing kawasan industri punya innovation center, yang terus-menerus bekerja secara practical, jangan teoritis, practical. Waktu saya ketemu dengan Bill Gates, beberapa minggu yang lalu, itu juga begitu, negara berkembang itu kalau membangun innovation center lebih cepat majunya. Jadi, dari pada berjam-jam digunakan untuk mengeluh, menyalahkan pemerintah, memaki-maki SBY, gunakan untuk berkreasi, berinovasi, mencari akal, mencari jalan keluar, itu pahalanya tinggi, hasilnya nyata. Marah, protes, nggak berubah keadaan, memang dunia begini, siapa yang bisa mengontrol harga minyak, siapa yang bisa mengontrol inflasi pangan, siapa yang bisa mencegah resesi, global financial shock, bukan dari Indonesia juga, tapi kita tidak berdaya, itulah globalisasi. Oleh karena itu, manusia yang cerdas, yang berpikir positif, yang bersikap optimis, sampai ada masalah bangkit, kita mesti tidak boleh berhenti, mesti dicari solusinya sampai masalah itu kita atasi secara cepat dan tepat.

 

Seperti judul film: Nikmat Membawa Sengsara, karena daya beli naik, membeli kendaraan, mobil, motor, sehingga luar biasa pertumbuhan angkutan kita, transportasi kita di luar kemampuan daya dukung jalan. Ini salah satu ya senang, mereka kayak kita bisa membeli kendaraan tapi konsekuensi seperti itu. Oleh karena itu, ya perlu solusi komprehensif, solusi jangka menengah bagaimana mengatasi itu.

 

Saya teruskan Saudara Menteri Perhubungan menyangkut infrastruktur pelabuhan tadi.

 

Menteri Perhubungan:

Terima kasih Bapak Presiden, saya kira seperti yang lain saya kenalkan Yusman Safi’i Jamal, baru 1 tahun Pak diangkat menjadi Menteri Perhubungan, tapi seperti diketahui Menteri Perhubungan itu mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk menjadi Ketua Tim untuk mempercepat arus barang. Jadi kalau ada arus barang yang lambat, mengecewakan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, maka yang bertanggung jawab itu Menteri Perhubungan, Pak. Dan beliau, Bapak Presiden telah mengarahkan bahwa, pertama, memang kalau melihat keinginan semua Bapak-bapak sekalian juga pemerintah daerah untuk menciptakan dan memperbaiki infrastruktur perhubungan, maka selalu ada gap di antara jumlah permintaan dengan dana dan alokasi anggaran. Jadi, kurang lebih setiap tahun itu ada kebutuhan kurang lebih Rp. 30 trilyun. Jadi, hanya 50% yang bisa dialokasikan melalui pendekatan APBN. Oleh karena itu, Bapak Presiden telah menggariskan supaya kita melakukan reform di dalam bidang UU-nya, karena itu supaya ada partisipasi antara swasta di dalam ikut membangun pelabuhan, bandar udara, dan juga jalan raya kereta api. Oleh karena itu ada UU No.23pi. Oleh karena itu ada UU No.23 2008 yang memberikan kesempatan kepada swasta untuk ikut membangun pelabuhan dan swasta juga untuk ikut membangun jalan kereta api. Oleh karena itu, kami tawarkan kepada kawasan industri juga jikalau misalnya, contohnya adalah dari Cikarang ingin membawa langsung, kalau menggunakan jalan raya mungkin mengalami kemacetan, mungkin kita bisa berpikir bersama untuk mengalokasikan sebagian daripada investasi kita untuk mengembangkan jalur kereta api dari JABABEKA langsung ke Tanjung Priok. Dan itu semua trasenya sudah tersedia. Dengan demikian, nanti kita berbicara return on investment yang atas dasar itu nanti semua ada win-win situation. Jadi, untuk landasan untuk partisipasi swasta utuk mengisi gap dan mempercepat arus barang itu sudah tersedia.

 

Kedua, untuk jangka pendek tentu kita akan menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Memang ada keluhan tentang kompetisi yaitu bahwa di Indonesia kalau biasanya kawasan industri punya satu truk, di negara lain bisa pulang balik tiga kali, di Indonesia hanya satu kali. Karena itulah, Bapak Presiden membentuk tim percepatan arus barang, saya Ketuanya dan Ketua Hariannya Bapak Lambok. Dan untuk itu telah dilakukan perbaikan oleh yang dijelaskan oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum, jalan-jalan sudah diperbaiki, dan kemudian juga di dalam, contoh misalnya Tanjung Priok yang paling sentral itu juga di dalam Pelindo II telah memperbaiki infrastruktur atas instruksi dari Bapak Menteri Negara BUMN. Jadi dengan demikian, sebetulnya upaya untuk melakukan perbaikan dan upaya untuk memenuhi harapan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang telah diupayakan tetapi kami paham memang mungkin belum sempurna atau masalahnya lebih cepat dibandingkan solusinya. Untuk itu kami mohon maaf.

 

Wabillahittaufiq wal hidayah,

wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

 

Presiden:

Terima kasih. Saya suka yang terakhir tadi, public-private partnership. Saudara kalau hanya mengharapkan negara untuk membangun infrastruktur apalagi yang punya nilai komersial di samping tidak realistik, juga tidak adil. Saudara tahu, untuk memberikan subsidi listrik dan BBM karena kondisi sosial ekonomi rakyat kita yang tidak memungkinkan kita lepas subsidi itu, berapa Ibu Ani sekarang? Kalau harganya US$ 110 per barrel, itu Rp. 135 trilyun. Apalagi harga sekarang US$ 135 per barrel, menjadi Rp. 170 trilyun. Kalau itu bisa kita alokasikan untuk infrastructure building, banyak yang shock di tanah air kita. Tetapi that’s impossible untuk tiba-tiba kita drop jumlah subsidi atau kita cabut subsidi sama sekali. Oleh karena itu saya minta understanding dari semua. Di tengah-tengah seperti inilah bagaimana kita membangun public-private partnership, semua sudah tahu. Apa yang bisa kita lakukan sehingga win-win. Ini yang menurut saya lebih realistis. Kita bisa bicara disitu. Fiskal bisa bicara. Insentif bisa bicara tetapi mesti ada sharing Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan private sectors sendiri.

 

Perizinan, ini bukan hanya BKPM sebetulnya, tapi juga semua Departemen, Provinsi, kabupaten, dan Kota. Ada para Bupati/Walikota di sini saya lihat. Ayolah kita bikin mudah setiap urusan. Saya masih mendengar SMS masih masuk ke saya, “Pak, ini belum bergerak kabupaten kami, begitu-begitu saja kota kami.” Mengeluh masih ada. Ada juga yang luar biasa, cepat sekali. Senang saya. Oleh karena itu kalau musim PILKADA, calon-calon Bupati, calon-calon Walikota, calon-calon Gubernur harus dikejar. Kalau Bapak terpilih jadi Bupati, Walikota bagaimana perizinan, bagaimana listrik, bagaimana infrastruktur, bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan? Konkret. Itu urusan daerah. Tidak usah bicara Asia Pasifik, tidak usah bicara situasi nasional yang berlebihan. Urus itu Kabupaten/Kota supaya maju, supaya solved sosialnya, politiknya, ekonominya, lingkungannya dan seterusnya. Demokrasi harus makin begitu, sistem harus makin begitu sehingga rakyat tahun siapa Bupati/Walikota yang cekatan untuk mengatasi masalah itu. Tidak bolak-balik sampai Jakarta, sampai di depan Istana. Betul, nggak? Harus begitu. Adil namanya.

 

Perpajakan. Ada usulan-usulan masalah perpajakan. Silakan Ibu Ani Menteri Keuangan merangkap Pelaksana Tugas Menko Perekonomian. Silakan!

 

Menteri Keuangan:

Terima kasih. Bapak, tadi kalau tidak salah untuk kawasan industri, Ibu dan Bapak sekalian mungkin masalah pajak tapi juga di dalamnya ada masalah bea dan cukai. Namun, ada juga beberapa masalah yang menyangkut koordinasi di dalam pelaksanaan atau kebijakan pemerintah. Pada dasarnya, untuk pajak ini memang tugas dari Menteri Keuangan maupun untuk bea cukai itu selalu ada di antara dilema dua hal. Di satu sisi adalah memberikan pelayanan yang terbaik, tapi di sisi lain kami harus melakukan enforcement atau pelaksanaan dari Peraturan-peraturan yang kadang-kadang dirasa mungkin tidak menyenangkan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kami, dalam hal ini sesuai dengan policy yang di pernah digariskan oleh Bapak Presiden melalui beberapa produk , Apakah itu Peraturan Pemerintah, siap melaksanakan berbagai paket untuk memberikan insentif, itu satu hal dan itu sudah dibahas oleh para Menteri, dan itu nanti akan diumumkan revisinya karena PP Nomor 1 tahun 2007 karena sudah ada kriteria industri seperti apa yang bisa mendapatkan insentif dan juga di kawasan mana. Tentu, dalam hal ini, lobby dari bapak dan Ibu sekalian sangat penting kepada Menteri terkait. Tapi lobby itu satu hal karena keputusan terakhir adalah kepada kami semua secara koordinatif untuk menetapkan apakah manfaat yang diberikan dari insentif itu melebihi dari hilangnya penerimaan negara karena kita tidak memberikan atau memungut pajak.

 

Kedua, tadi Bapak Presiden menekankan, dan saya ingin mengulangi, jangan ada dusta di antara kita karena banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu mungkin apakah sengaja sering sengaja, jarang yang tidak sengaja, itu menghindari pajak dan bea cukai. Kalau pas kami tangkap terus menghadapnya kepada Menteri yang lain atau bahkan sudah sampai ke Presiden, bilangnya, “Saya sudah berjasa menghasilkan tenaga kerja banyak.” Jadi, menghasilkan tenaga kerja banyak tetap jalan tapi bayar pajak juga tetap jalan supaya tidak menimbulkan persoalan di antara kita. Kalau memang mendapat insentif, kami akan berikan.

 

Ketiga, seperti sering kami sampaikan juga himbauan tolong Bapak dan Ibu sekalian jangan merusak birokrat kita dengan memberikan seperti di Tanjung Priok. Kami dengan Pak Jusman mulai dengan meng-introduce berbagai perbaikan pelayanan. Terus dengan Bu Marie, Pak Jusman, dan kami untuk national single window di dalam rangka memperkecil berbagai interaksi. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk bisa dilayani secara jauh lebih cepat dan pasti, tapi tetap saja Bapak dan Ibu sekalian pasti akan bertemu dengan staf saya di jalan, di lapangan dalam bentuk para petugas untuk memeriksa dokumen. Walaupun kita computerized, tetap itu adalah satu yang sangat sulit untuk saya hilangkan sama sekali karena memang harus ada, terutama untuk bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tidak masuk dalam jalur hijau atau jalur prioritas. Yang harus ketemu itu, tolong tidak usah pakai amplop selamat siang, selamat datang, atau terima kasih karena itu mengganggu sama sekali. Berbagai hal penertiban yang ingin kita lakukan. Kalaupun mereka minta, laporkan saja, Pak, karena itu merupakan tugas kami untuk merapikan administrasi. Kalau Bapak menganggap, Ah, Ibu, saya laporkan tapi tetap nggak kelar, pasti salah laporannya. Kalau ke tempat saya atau ke tempat saya sudah, untuk Tanjung Priok, waktu itu kami dengan Pak Jusman dan lain memasukkan nomor-nomor di mana Bapak dan Ibu sekalian bisa menyampaikan.

 

Terakhir untuk kawasan industri, karena sering kami sedang merapikan beberapa hal yang berhubungan dengan lalu lintas barang, tolong hal itu jangan dianggap itu sebagai sesuatu itu mempersulit atau mengurangi daya kompetisi. Banyak kawasan industri yang memang benar baik tadi yang disampaikan, ada juga kawasan industri yang memang digunakan sebagai tempat untuk berbuat sesuatu yang jelek.

 

Biarkan mereka berada di luar kawasan industri jelek itu supaya saya juga mudah untuk menindaknya karena mereka itu tempat penyelundupan, tempat untuk melakukan berbagai hal, penghindaran pajak, dan bea cukai. Untuk hal itu tentu kami akan bekerja sama karena Pak Fahmi sering komplain kepada saya kalau ada penyelundupan barang, pasti Ibu Menteri Keuangan sebagai Kepala-nya bea cukai yang disalahkan duluan. Oleh karena itu, mohon dalam hal itu biasanya masuknya melalui kawasan industri di antara Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kalau memang bisa dibedakan antara kawasan industri yang baik, pasti biasanya kami akan memberikan semacam MoU, memberikan berbagai fasilitas kemudahan, dan kawasan industri yang jelek yang memang harus kita curigai sama-sama sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mempunyai bisnis yang legal dan sah itu bisa mendapatkan benar-benar pelayanan yang baik dari kita. Mungkin dari saya adalah begitu. Mohon maaf kalau dari aparat saya di lapangan masih ada yang kurang baik, tapi saya masih akan mencoba memperbaiki terus, tapi tolong jangan dirusak aparat kami.

 

Presiden:

Terima kasih, Bu Ani.

 

Saudara-saudara,

 

Itu mendasar. Jangan merusak, mengganggu apa yang sudah kita lakukan membikin sistem kita bersih. Mungkin Saudara ada yang sinis, ada yang, ah, nggak perlu begitu-begitu. Ya, kalau Saudara begitu-begitu terus, nggak berubah. Saudara tidak percaya, lapor, ada tanggapan atau tidak. Saya, terus terang, laporan-laporan yang masuk itu banyak yang benar. Sebagai contoh, karena tiap dua minggu saya me-review SMS dan surat yang masuk ke saya. Saudara tahu jumlahnya 2 juta lebih sejak bulan Juni tahun 2005. Tiap dua minggu kita review. Rata-rata begini, dari 10 SMS yang masuk, yang enam tidak perlu kita tindak lanjuti, komentar-komentar, dukungan, kritik. Yang empat ini kita tindak lanjuti. Dari empat yang kita tindak lanjuti, paling tidak satu yang benar. Yang tiga tidak akurat. Saya berikan contoh yang ekstrim, satu saja. Pernah laporan masuk SMS malam hari. “Tolong ditangkap ada orang yang sedang judi malam ini, tempatnya di sini, kemudian uangnya sekian.” Singkat kata kita teruskan kepada polisi. Itu hanya dalam hitungan jam kena dan ketakutan. Contoh ekstrim. Cuma sampai sekarang saya berpikir, yang lapor ini pasti ikut judi. Cuma kalah mungkin dia. Kok, tahu jumlahnya sekian, begitu. Ada lagi, contoh satu lagi biar lengkap. Saya sedang berkunjung ke Malaysia, baru mendarat di Kuala Lumpur. Dilapori ada perdagangan wanita yang diselundupkan dari Medan. Sampai ke Kuala Lumpur melibatkan orang Indonesia, tukang dagangnya juga ada orang Indonesia. Kemudian ada pihak Malaysia juga yang terlibat. Malam itu juga saya beritahu Kapolri. Hanya berapa jam kena. Jadi jangan menganggap ringan kalau laporan Saudara akurat, timely, jangan fitnah, mengada-ada. Banyak yang kena. Jadi, maksud saya kalau saudara sudah memenuhi aturan, dihambat, tidak jalan, ini itu, yang menghambat si fulan minta Rp. 500 juta atau 1 M. Dikasih tahu, kena, kok. Jangan tidak percaya pada sistem. Makin baik. Masih ada juga gombal mukiyo. Masih ada, tapi sesungguhnya kita sudah bergerak banyak untuk menertibkan semuanya itu. OK, yang terakhir sekarang Kapolri. Tolong direspon tak hanya masalah preman-preman, masih ada pungli-pungli di situ, Pak Tanto.

 

Kapolri:

Terima kasih, Bapak Presiden.

 

Bapak, Ibu sekalian,

 

Tugas Polri tentunya mengamankan supaya jalan Bapak aman dan lancar. Ada dua sasaran yang menjadi pengamanan. Pertama adalah lokasi kawasan industri. Kedua, jalur distribusi hasil produksi. Kawasan industri di berbagai tempat sudah ada kerja sama antara manajemen kawasan industri setempat dengan pihak Kepolisian yang ini tentu sangat baik bisa menampung permasalahan yang ada di tiap-tiap daerah. Kami menyarankan untuk bisa di tingkat nasional kita bentuk manakala ada masalah di daerah yang tidak tuntas oleh daerah, bisa kita selesaikan di tingkat atas sehingga kepentingan Bapak-bapak tidak akan terganggu. Gangguan keamanan di kawasan lokasi industri yang sering terjadi adalah misalnya pencurian, premanisme dan sebagainya. Sudah banyak yang kita tangani mereka-mereka ini tapi kembali mereka ini adalah penduduk sekitar yang tidak punya lapangan kerja. Di sinilah kita memerlukan kepedulian sosial kita bersama bagaimana kita juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak yang ada di sekitar tersebut karena tidak menyelesaikan masalah. Keluar dari penjara, berbuat seperti itu lagi karena memang kebutuhan perut. Kita tangkap, lho. Mungkin dengan kepedulian Bapak, Ibu sekalian membantu lapangan kerja yang tidak memerlukan skill yang tinggi. Bisa Bapak, Ibu menyiapkan atau membuka hal lain di luar industri yang Bapak siapkan tadi.

 

Dalam pengamanan juga, kami berterima kasih juga atas kerja sama yang dilakukan karena di satu kami siapkan kekuatan cukup besar, Bapak. Misalnya di JABABEKA, itu satu detasemen kami siapkan di sana untuk membantu pengamanan Bapak, disamping Satpam yang sudah disiapkan internal oleh masing-masing perusahaan. Juga ada tenaga dari polisi yang jumlahnya satu detasemen, tentu ini sangat cukup besar untuk mengamankan kawasan tersebut.

 

Yang kedua, untuk distribusi, yaitu pengangkutan hasil-hasil produksi atau bahan-bahan baku. Ini ada dua pelakunya di sini. Mungkin pungli oleh berbagai aparat yang ada di jalan dan juga banjing loncat yang dilakukan oleh para preman. Untuk pungli, terus terang, sudah kami tekankan ke dalam karena saya kumpulkan seluruh Kasatlantas seluruh Indonesia, seluruh Polres-polres, saya tekankan betul tidak terjadi lagi pungli-pungli dan dilakukan operasi bersih internal Polri manakala menjumpai ada anggota yang menyimpang. Termasuk operasi premanisme yang ada di jalan-jalan terhadap bajing loncat. Ini saya perintahkan dan sudah banyak contoh, misalnya Jawa Barat saja 700 lebih pelaku-pelaku preman yang sudah ditangkap. Saya yakin kodisinya berbeda dengan masa-masa yang lalu. Demikian juga di pelabuhan. Pelabuhan pun diadakan operasi karena memang terjadi juga pungutan-pungutan oleh petugas satpamnya atau siapa pun di pelabuhan, dan ini sudah kami tangani yang di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Hanya mungkin Bapak juga perlu kontrol kadang karyawan Bapak, sopir Bapak, karena pengalaman ini, Pak, misalnya sopir mengisi bensin Bapak. Si petugas pom bensin bertanya, “Mau ditulis berapa liter, Pak?” ini terjadi, Pak, gitu lho. Disamping ada juga perilaku anggota atau aparat yang menyimpang, ada preman-preman, ada juga karyawan kita yang memanfaatkan situasi tadi, Pak. Situasi sudah aman, sudah turun drastis, kenyataan di luar, kok, uang jalannya masih tetap sama. Berarti perlu Bapak kontrol jangan sampai di manfaatkan oleh anggota-anggota kita tersebut.

 

Kami tetap menerima masukan Bapak, Ibu sekalian. Maka dari itu kalau bisa segera nanti di tingkat pusat kami di sini menyertakan Kababinkam yang membawahi masalah pengamanan Bapak untuk bisa menindaklanjuti, koordinasi dengan Bapak, Ibu sekalian.

 

Terima kasih, Bapak Presiden.

 

Presiden:

Terima kasih Kapolri.

 

Ya, menertibkan penyimpangan di seluruh negeri, besar kecil, itu perlu waktu. Saya ingin berlari lebih cepat. Ternyata tidak bisa. Tetapi percayalah, kalau terus kita konsisten seperti ini makin banyak penertiban sehingga makin banyak yang kita tindak karena menyimpang akan makin baik. Yang penting dukungan dari semua pihak dan kebersamaan.

 

Saudara akhirnya tahu mengapa tiap tahun kita naikkan gaji pegawai kita, aparat kita, terutama golongan bawah. Tiap tahun supaya penghasilannya layak. Kalau penghasilannya layak tidak terlalu tergoda mereka untuk melakukan penyimpangan. Ini upaya komprehensif kita mencegah korupsi, penyimpangan dari sisi hulu, bukan hilir. Tetapi sekali lagi, ini pekerjaan rumah yang harus kita lakukan terus-menerus ke depan.

 

Demikianlah, saya berterima kasih kepada para Menteri yang memberikan jawaban dan sekaligus penjelasan apa yang sedang dan terus akan kita lakukan. Saya satu jam berdiri di sini, Ketua HKI-nya cuma tiga menit berdiri.

 

Terima kasih, Saudara-saudara. Dengan pesan, harapan, dan ajakan tadi, dengan terlebih dahulu memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dan saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional V Himpunan Kawasan Industri dengan resmi saya nyatakan dibuka.

 

Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

 

Biro Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan,
Sekretariat Negara RI