Pemda Diminta Bersama Masyarakat Padamkan Api Sumber Kabut Asap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur, Bupati, dan Walikota di daerah bencana kabut asap untuk tetap berada di tengah masyarakat dan melaksanakan kegiatan mendesak memadamkan sumber api yang menjadi penyebab kabut asap. “Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan masyarakat agar mengerahkan segala kemampuan untuk memadamkan api secepatnya dan menjaga keselamatan dan kesehatan warga”, kata Presiden dalam arahannya kepada Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, Mendagri, Menteri ESDM, Kepala BNPB, dan Sekjen KemenLHK di Jakarta, Jumat (4/9). Di saat bersamaan, Presiden Jokowi juga mengajak masyarakat berpartisipasi untuk memadamkan api.

 

Setelah masa darurat kabut asap reda, Presiden meminta Pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan masyarakat bekerja sama untuk sesegera mungkin membuat terobosan solusi permanen untuk mengatasi bencana kabut asap. Sumber api penyebab asap yang menutup langit telah mengganggu aktivitas warga masyarakat harus dimatikan selamanya.

 

“Sudah saatnya kebiasaan land clearing tidak boleh dilakukan dengan pembakaran. Land clearing yang mau gampangnya saja dengan pembakaran bila terbukti ada pelanggaran hukum harus dilakukan penegakan hukum yang terukur”, kata Presiden.

 

Sebelum sesaat bertolak meninjau lokasi kebakaran di Banyuasin, Sumatera Selatan, Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas untuk “Tindak tegas pelakunya, saya sudah perintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau dibiarkan kebakaran akan terus berlanjut. Ini praktek tidak betul dalam pengelolaan negara yang harus dihentikan. Tahun depan saya ingin tidak ada lagi kebakaran hutan”, kata Presiden. Menurut Presiden kebakaran hutan selain merusak lingkungan juga mengganggu perekonomian masyarakat.

 

Pemerintah telah berupaya terus menurunkan jumlah titik kebakaran. Terhitung sepanjang Januari-September 2015 tercatat ada penurunan jumlah titik api yang signifikan dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2014, jumlah titik api telah turun 52-58%. Namun demikian, perlu kewaspadaan penuh mengingat kemarau yang masih panjang, bencana asap akan mencapai puncaknya pada bulan September hingga Oktober.

 

Dalam jangka pendek, Pemerintah memanfaatkan model hujan buatan dan pemadaman dari udara dan dari darat. Saat ini jumlah pesawat dan helikopter yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman dari udara terdiri atas Riau 1 pesawat dan 3 helikopter, Sumatera Selatan 1 pesawat dan 2 helikopter, Kalimantan Barat 1 pesawat, 1 helikopter, dan 1 Camov, Kalimantan Tengah 2 helikopter dan 1 unit MI-171, Kalimantan Selatan 1 unit Camov, dan Jambi 2 unit MI-8 dan Superpuma.

 

Presiden Jokowi juga telah menugaskan panglima TNI untuk membantu mengerahkan tambahan pesawat TNI dan personilnya. Bagi kementerian dan lembaga terkait, Presiden meminta agar berkonsentrasi dan mengerahkan program kerja pemerintah ke provinsi terdampak. Beberapa program pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi daerah bencana asap. Kebakaran hutan telah merugikan negara lebih dari Rp 50 triliun dan menyebabkan protes keras Negeri Jiran yang menerima asap. (Humas Kemensetneg)