Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2019
RUU APBN 2019 disusun untuk lebih memberikan prioritas anggaran bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Namun, saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2019 di hadapan Rapat Paripurna DPR, Kamis, 16 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah akan berupaya melanjutkan dan menyelesaikan target pembangunan infrastruktur yang telah dirintis sejak 2014. Alokasi anggaran infrastruktur di APBN mendatang diupayakan untuk tetap meningkat guna menyelesaikan target tersebut, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 yang hanya sekitar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015, dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp420,5 triliun," kata Presiden.
Di samping membangun SDM, menyelesaikan target pembangunan infrastruktur juga merupakan hal yang penting mengingat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan di daerah-daerah memerlukan konektivitas antardaerah yang kuat. Wilayah-wilayah di Indonesia yang saling terhubung pada akhirnya akan memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, dan meningkatkan distribusi barang dan jasa.
"Hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," tutur Presiden.
Kepala Negara menguraikan, sejak tahun 2015, pemerintah telah membangun, merekonstruksi, atau melakukan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, membangun 11 bandara baru, dan membangun 369 kilometer rel kereta api.
Sementara dalam hal penyediaan perumahan bagi masyarakat, pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.
Presiden Jokowi melanjutkan, pihaknya akan berupaya mengejar target pembangunan infrastruktur pada 2019 nanti. Sejumlah fasilitas pendukung konektivitas dan pertanian akan terus dibangun di tahun mendatang.
"Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi," kata Presiden.
Meski demikian, di tengah situasi ekonomi global yang masih bergejolak, Presiden menyatakan akan berhati-hati untuk menjaga pembiayaan infrastruktur agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan negara.
"Kita akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta," kata Presiden. (Humas Kemensetneg)