Pemerintah Jamin Aliran Dana Dalam Kondisi Aman

 
bagikan berita ke :

Selasa, 08 April 2008
Di baca 1305 kali


"Posisi `cash` (dana) pemerintah saat ini mencapai Rp64 triliun, jadi tidak ada kesulitan `cash flow`. Yang dilakukan pemerintah melakukan `buy back` salah satu kunci untuk jaminan stabilisasi dari harga surat utang negara," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, usai rapat kabinet paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama Sekretariat Negara , Jakarta, Senin.

Ia juga menepis anggapan bahwa SUN yang banyak dibeli oleh investor asing tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional. "Asing membeli obligasi maka tentunya uang itu kan masuk ke kas pemerintah, jadi tidak ada masalah," katanya.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah saat ini masih menunggu penetapan APBN Perubahan (APBNP) 2008 yang rencananya akan ditetapkan oleh DPR pada Kamis (10/4).

"Itu merupakan satu landasan baru bagi pemerintah untuk menjalankan anggaran 2008. Di dalam APBNP sudah ditetapkan berbagi parameter perhitungan termasuk besaran subsidi," katanya.

Ia menambahkan, besaran subsidi merupakan salah satu perhatian pemerintah dan merupakan bagian dari postur APBN yang selama ini disusun antara pemerintah dan DPR.

Menkeu menyatakan, kesulitan "cash flow" pun tidak terjadi mengingat, penerimaan negara dari migas maupun non migas seperti pajak dan pemasukan lainnya yang bukan berasal dari pajak ke kas negara, jumlahnya baik dan signifikan.

"Bila ada masalah, itu terkait dengan kekhawatiran atas inflasi pada bulan Maret yang meningkat. Namun pemerintah sudah memberikan penjelasan cukup mengenai program-program stabiltias harga terutama pangan yang jadi pemicu inflasi," kata Sri Mulyani.

Ia mengharapkan pasar melihat pondasi ekonomi serta juga dari data-data statisitk yang ada, dan bukan dari spekulasi atau rumor.

Disinggung adanya kekhawatiran bahwa APBNP 2008 memiliki defisit hingga 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), Sri Mulyani juga menepis kekhawatiran itu.

"Dari APBNP 2008, yang sudah kita bahas dengan DPR, memang memberikan indikasi adanya tambahan defisit sampai 2,1 persen dari PDB dengan nilai nominalnya Rp93,4 triliun," katanya.

Ia menjelaskan, angka itu merupakan salah satu cara pemerintah dan DPR untuk bersepakat dalam menghadapi suasana global termasuk akibat kenaikan harga minyak yang tinggi dan juga kenaikan harga pangan serta potensi terjadinya kelesuan perekonomian negara-negara di kawasan barat seperti AS.

"Oleh karena itu desain dari APBNP memang ditujukan untuk dua hal yang kita harapan positif yaitu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memfokuskan pada pengurangan kemiskinan serta pembukaan lapangan kerja," kata Menkeu.

Ia menjelaskan dengan desain seperti itu maka jika ada kenaikan APBN dalam hal ini angka subsidi, maka kenaikan itu bisa ditutupi dari penerimaan negara yang berasal dari dari penjualan BBM yang juga meningkat.

"Namun bila tidak mencukupi dapat dilakukan efisien atau pengurangan pengeluaran dari sejumlah kementrian dan lembaga negara yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR yaitu 10 persen yang setara dengan Rp30 triliun," kata Sri Mulyani.

Untuk menutupi defisit dengan secara aman, Menkeu mengatakan, setidaknya ada dua hingga tiga sumber yang dicari. Pertama dari penjualan SUN.

"Jumlah yang ada mencakup untuk pembayaran defisit tahun ini ditambah SUN yang jatuh tempo. Namun dalam hal ini pemerintah telah meminta persetujuan DPR untuk adanya suatu penerbitan (SUN) sekitar Rp12 triliun," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, penerbitan SUN Rp12 triliun itu adalah `insurance` (jaminan) bagi pemerintah yang akan digunakan untuk menjaga "cash flow" pada awal 2009.

Sumber yang kedua adalah berasal dari utang luar negeri. Menkeu menyatakan, dari hasil kunjungannya ke Tokyo beberapa waktu lalu, pemerintah Jepang telah sepakat untuk menambah bantuan atau pinjaman sebesar 500 juta dolar AS. Selain itu Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) sudah menyatakan komitmen untuk memberikan bantuan 2,6 miliar dolar AS.

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah pun tetap berhati-hati dalam menerbitkan obligasi dengan memperhitungkan kondisi pasar yang ada. Obligasi tersebut dibagi menjadi dua yaitu internasional dan nasional.

"Pekan ini DPR rencananya akan mengesahkan UU terkait surat berharga syariah nasional. Ini adalah instrumen baru yang akan kita persiapkan untuk mengurangi tekanan terhadap harga obligasi terutama di pasar domestik," katanya.

Sri Mulyani menyakinkan, pemerintah akan melakukan beberapa perbaikan dari sisi instrumen dan juga sumber pendanaan untuk menutup defisit APBN, tentunya dengan pola dan kapasitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan terukur.
 
 
 
 
 
 
Sumber:
http://www.antara.co.id/arc/2008/4/7/pemerintah-jamin-aliran-dana-dalam-kondisi-aman/

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0