Pemerintah perlu sampaikan protes kepada Malaysia

“ Dikhawatirkan kasus-kasus kekerasan itu bisa mendistorsi rencana pembentukan Komunitas Asean, yang salah satunya adalah pilar sosial dan budaya,� tegas Ketua DPR Agung Laksono kepada pers Senin (27/8) di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Wasit karate Donald Luther dipukuli polisi Malaysia seusai melakukan pertemuan dalam rangka Kejuaraan Karate Asia. Dalam perjalanan menuju hotel menginap, secara mendadak dipukuli dengan alasan sebagai tersangka teroris.          

Menurut Agung, tindakan semena-mena polisi Malaysia itu sangat melukai hati bangsa Indonesia. Karena itu pemerintah khususnya Deplu menyampaikan nota protes kepada pemerintah Malaysia. Kasus ini hampir sama dengan yang dialami Gubernur DKI Jakarta Soetiyoso ketika ditangkap polisi Australia.

Namun lanjutnya, pemerintah Australia begitu kejadian berlalu dan diketahui karena ketelodaran aparat, langsung meminta maaf. Dalam kasus Donald Luther, pemerintah Malaysia belum menyampaikan permintaan maafnya. “ Karena itu saya mendesak pemerintah menyampaikan protes keras. Jangan sampai kita selalu menjadi korban arogansi kebangsaan yang berlebihan,� tegasnya.

Juga dalam kasus TKI, Ketua DPR menyebutkan sekarang ini ada sekitar 1,2 juta TKI resmi berada di Malaysia ditambah 800 ribu yang tidak resmi, maka terdapat 2 juta TKI di negara itu. TKI yang formalpun sering mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya, apalagi yang ilegal bisa mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi.

Dikatakannya, sebenarnya majikan yang menahan paspor pekerja asal Indonesia adalah melanggar HAM. Seharusnya,  para majikan yang mempekerjakan TKI dengan berbagai pelanggaran juga dihukum. Meski serumpun, kalau sesama negara tetangga perlakuannya seperti itu, kita tidak bisa terima. “ Kalau perlu masalah ini segera dibicarakan pada tingkat pimpinan pemerintahan kedua negara,� ungkapnya.

Segera lantik Mendagri

Menjawab pertanyaan pers mengenai kursi Mendagri yang hingga kini masih lowong, Ketua DPR mengharapkan dalam minggu ini Presiden sudah melantik Mendagri pengganti M. Ma’roef. Menurut Agung, pengganti Mendagri juga sudah dibicarakan dalam rapat konsultasi baru-baru ini dan sesuai yang dikatakan Presiden akan dilakukan pelantikan pada minggu ini. “ Saya berharap Mendagri segera dilantik sebab banyak tugas yang menanti untuk diselesaikan seperti pembahasan RUU politik, pilkada dan pembahasan calon independen,� ujarnya.

Soal figur Mendagri, Ketua DPR menyatakan itu adalah hak prerogatif Presiden.

“ Apakah dari sipil atau militer bagi saya tidak jadi soal. Yang penting setelah dilantik jadi menteri bisa bekerja dengan baik dan bermitra dengan Komisi II DPR,� ia menjelaskan.