Pemerintah Prioritaskan AIDS di Papua

 
bagikan berita ke :

Kamis, 13 Maret 2008
Di baca 901 kali


Acara itu diikuti Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nafsiah Mboi, perwakilan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, serta perwakilan 33 provinsi.

Departemen Kesehatan, ia melanjutkan, sedang menyiapkan mobile clinic, lengkap dengan dokter ahli, perawat, dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan di Papua. Di klinik tersebut warga diperiksa tak hanya status HIV-nya, tapi juga penyakit menular lainnya, seperti malaria dan tuberkulosis.

Keistimewaan tersebut patut diberikan karena minimnya akses warga Papua terhadap fasilitas kesehatan. Jika penyakit telah diketahui, warga yang perlu mendapat perawatan intensif akan dibawa ke pusat kota.

Upaya melaksanakan program ini, kata Siti, tidak perlu bergantung pada pinjaman luar negeri. "Harus ada kepedulian dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat."

Dana Rp 664 miliar yang dibutuhkan saat ini, Siti melanjutkan, masih dalam kemampuan negara lewat dana dekonsentrasi, dana alokasi khusus, dan Global Fund, yang biasa membantu penanganan penyakit AIDS, tuberkulosis, dan malaria.

Aburizal mengakui selama ini 70 persen pengeluaran negara untuk penanggulangan HIV/AIDS bersumber dari bantuan luar negeri. Pada 2007, kata dia, pemerintah menganggarkan 240 miliar untuk AIDS dari Departemen Kesehatan, 19 miliar dari APBD kabupaten/kota, 57 miliar dari APBD provinsi, dan 5,9 miliar dari Komisi Penanggulangan AIDS.

Karena itu, Aburizal, yang juga Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, mentargetkan dapat menghimpun dana Rp 1 triliun untuk penanggulangan AIDS 2008. Dana itu diharapkan dapat membiayai penanggulangan, sosialisasi, pengobatan, dan perawatan 193 ribu orang dengan HIV/AIDS. Pemerintah daerah dan pusat, kata dia, dapat berbagi beban membiayai penanggulangan AIDS.
 
 
 
 
Sumber:
http://www.korantempo.com/korantempo/2008/03/13/Nasional/krn,20080313,11.id.html
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0