Pemerintah tidak akan mengubah data penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia seperti yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus lalu.
Data tersebut juga akan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengagendakan pidato kenegaraan presiden hari Rabu (23/8) di Jakarta.
Pemerintah tidak akan mengubah data penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia seperti yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus lalu.
"> Pemerintah tidak akan mengubah data penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia seperti yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus lalu.
Data tersebut juga akan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengagendakan pidato kenegaraan presiden hari Rabu (23/8) di Jakarta.
Pemerintah tidak akan mengubah data penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia seperti yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus lalu.
"> Pemerintah tidak akan mengubah data penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia seperti yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus lalu.
Data tersebut juga akan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengagendakan pidato kenegaraan presiden hari Rabu (23/8) di Jakarta.
Pemerintah tidak akan mengubah data penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia seperti yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus lalu.
">

Pemerintah tak akan ubah angka penurunan kemiskinan

 
bagikan berita ke :

Rabu, 27 Desember 2006
Di baca 1167 kali

Data tersebut juga akan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengagendakan pidato kenegaraan presiden hari Rabu (23/8) di Jakarta.
"Kalau data dipastikan tidak berubah, itu adalah data resmi yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPS bekerja sesuai tugas dan kewenangannya, dan data itu tidak diutak-atik oleh pemerintah," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/8).

Dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen dari jumlah seluruh penduduk pada 2005. Sejumlah pengamat bahkan anggota DPR meragukan angka tersebut . Anggota F-PAN Dradjad mencurigai adanya data-data terbaru yang disembunyikan sehingga data yang dikemukakan dalam pidato tersebut menjadi tidak valid. "Indikasi angka pengangguran sudah ada, kemudian indikasi angka kemiskinan juga ada. Data-data mutakhir itu tidak disampaikan," katanya.

Menanggapi keraguan ini, Yusril mengatakan, data yang diperoleh pemerintah adalah benar dan akurat berdasarkan data yang dikeluarkan BPS bulan September 2005 lalu. "Itulah data yang kita peroleh, bahwa kemudian ada sisipan lain, ya itu tergantung bagaimana orang mengolah dan menganalisis, tapi data yang dikeluarkan BPS adalah data resmi tahunan yang dikeluarkan bulan September 2005 lalu," ujar Yusril.

"Sebenarnya data BPS itu sebenarnya data yang formil, orang yang menyalahkan itu tergantung kepentingannya, saya melihat data BPS itu objektif, tapi mereka yang menggunakan data BPS itu bisa jadi subjektif, jadi sebenarnya objektifitas dan subjektifitas itu sebenarnya persoalan yang sangat sederhana," tambah Yusril.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, penurunan angka penduduk miskin itu didasarkan pada data BPS dan faktual meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekaligus juga menurunkan jumlah penduduk miskin.
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0