Presiden Joko Widodo terus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Salah satunya adalah dengan menetapkan target penerbitan sertifikat di setiap daerah di seluruh Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Presiden pada Senin, 6 November 2017, saat menyerahkan 8.950 sertifikat kepada masyarakat dari lima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di antaranya adalah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo.
"Saya perintahkan kepada Menteri BPN tahun ini 5 juta sertifikat harus keluar, lalu tahun depan 7 juta, dan tahun depannya lagi 9 juta. Saya sudah perintahkan juga di Jawa Timur tahun 2023 semuanya pegang sertifikat," kata Presiden kepada masyarakat yang hadir di Alun-Alun Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, target tersebut ditetapkan bukanlah tanpa alasan, mengingat selama ini masih banyak sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, sengketa tersebut terjadi akibat masyarakat belum memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah mereka.
"Kita harapkan dengan semuanya pegang sertifikat tidak ada lagi yang akan sengketa-sengketa. Tidak ada," ungkapnya.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menggunakan sertifikat yang dimiliki dengan sebaik dan seproduktif mungkin.
"Hati-hati saya ingatkan kalau ingin pinjam di bank, ingin dipakai untuk jaminan di bank, silakan. Tapi dihitung dan dikalkulasi bisa masuk atau tidak bisa mencicil setiap bulan atau tidak? Kalau tidak bisa ya jangan," ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Humas Kemensetneg)
| Kategori : |