Pemerintah Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal Pertama 2026 Tumbuh Kuat

Pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 2026 tetap terjaga kuat dan stabil di tengah dinamika global. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (08/04/2026).

“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5 persen,” jelasnya.

Airlangga menjelaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang tetap kuat, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga.

“Kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54 persen dari PDB,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN juga menunjukkan peran yang signifikan yang didukung oleh penerimaan pajak hingga akhir kuartal pertama yang meningkat.

“Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 (triliun) dan manufaktur juga ekspansif,”kata Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga turut menjelaskan kondisi ketahanan pangan nasional yang juga menunjukkan tren positif. Menurutnya, stok beras Bulog saat ini mencapai 4,6 juta ton.

“Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025, 34,7 (juta ton) dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton,” imbuhnya.

Meskipun demikian, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang dinilai dapat meningkatkan ketahanan anggaran negara.

“Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah juga berkomitmen menjaga disiplin fiskal, khususnya dalam pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran.

“Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60 persen. Demikian pula juga budget deficit dijaga di level 3 persen dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun,” pungkasnya. (BPMI Setpres)