Jakarta: Pemerintah Indonesia secara resmi, melalui Departemen Luar Negeri, sudah mengeluarkan pernyataan sehubungan dengan dijatuhkannya penahanan rumah kembali selama 18 bulan kepada Aung San Suu Kyi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar keadilan betul-betul ditegakkan kepada Aung San Suu Kyi.
“Yang ingin saya sampaikan hari ini berkaitan dengan isu di Myanmar itu adalah pertama, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Myanmar sendiri, road to democracy, tahun depan ini akan dilaksanakan Pemilihan Umum. Indonesia berharap, dunia berharap, bahwa pemilihan umum itu dapat diselenggarakan secara demokratis, inklusif dan credible. Dan begitulah norma dan nilai demokrasi yang diharapkan bagi rakyat dan juga oleh dunia,†ujar Presiden SBY dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Rabu (12/8) sore.
“Dengan keingan untuk menggelar pemilihan umum di Myanmar sebagai bagian dari road to democracy itu, maka saya berpendapat Aung San Suu Kyi dengan National Lead to Democracy (NLD) harus menjadi bagian dari proses pemilihan umum itu, dari bagian road to democracy itu," Presiden menjelaskan.
Dunia, lanjut Presiden, akan mempertanyakan dan sulit dimengerti kalau itu menjadi solusi politik untuk Myanmar dan diharapkan dengan pemilu maka semua permasalahan akan bisa berakhir. "Karena rakyatlah yang tentunya dalam proses pemilu itu akan memberikan mandatnya kepada siapa yang akan memimpin Myanmar di waktu yang akan datang,†SBY menambahkan.
Bagi Indonesia, prinsip pemilu itu dilaksanakan secara inklusif dan dalam konteks ini maka keikutsertaan Aung San Suu Kyi dengan NLD menjadi bagian dari keberhasilan dan kredibilitas pemilu itu. “Berkaitan dengan itu maka saya sebagai salah satu pemimpin di ASEAN mengusulkan kepada Ketua ASEAN yang sekarang yaitu Perdana Menteri Thailand agar ASEAN sebagai organisasi mengambil langkah-langkah yang semestinya. Saya mendorong agar pada tingkat menteri luar negeri segera melakukan persidangan untuk segera berkomunikasi dengan Myammar agar sekali lagi proses road to democracy dan proses pemilu Myanmar yang akan datang,†SBY menerangkan. “Sekali lagi intinya adalah inklusif, credible dan demokratis,†tambahnya.
ASEAN telah meratifaksi piagam ASEAN yang baru, New ASEAN Charter. Di situ sangat jelas bahwa ASEAN juga ingin membentuk masyarakat ASEAN, masyarakat yang menghormati nilai dan praktik demokrasi. "Nilai dan praktik demokrasi yang dimaksud diantaranya adalah terbangunnya pemerintahan hasil pemilihan umum yang demokratis. Kita ingin tentunya dalam kaitan dengan isu Aung San Suu Kyi ini mengajak Myamnar untuk bersama-sama anggota ASEAN yang lainnya menghormati Piagam ASEAN itu dengan titik berat pada penghormatan nilai-nilai demokrasi yang menjadi semangat dan kesepakatan ASEAN,†Presiden SBY menyeru.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/08/12/4570.html
“Yang ingin saya sampaikan hari ini berkaitan dengan isu di Myanmar itu adalah pertama, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Myanmar sendiri, road to democracy, tahun depan ini akan dilaksanakan Pemilihan Umum. Indonesia berharap, dunia berharap, bahwa pemilihan umum itu dapat diselenggarakan secara demokratis, inklusif dan credible. Dan begitulah norma dan nilai demokrasi yang diharapkan bagi rakyat dan juga oleh dunia,†ujar Presiden SBY dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Rabu (12/8) sore.
“Dengan keingan untuk menggelar pemilihan umum di Myanmar sebagai bagian dari road to democracy itu, maka saya berpendapat Aung San Suu Kyi dengan National Lead to Democracy (NLD) harus menjadi bagian dari proses pemilihan umum itu, dari bagian road to democracy itu," Presiden menjelaskan.
Dunia, lanjut Presiden, akan mempertanyakan dan sulit dimengerti kalau itu menjadi solusi politik untuk Myanmar dan diharapkan dengan pemilu maka semua permasalahan akan bisa berakhir. "Karena rakyatlah yang tentunya dalam proses pemilu itu akan memberikan mandatnya kepada siapa yang akan memimpin Myanmar di waktu yang akan datang,†SBY menambahkan.
Bagi Indonesia, prinsip pemilu itu dilaksanakan secara inklusif dan dalam konteks ini maka keikutsertaan Aung San Suu Kyi dengan NLD menjadi bagian dari keberhasilan dan kredibilitas pemilu itu. “Berkaitan dengan itu maka saya sebagai salah satu pemimpin di ASEAN mengusulkan kepada Ketua ASEAN yang sekarang yaitu Perdana Menteri Thailand agar ASEAN sebagai organisasi mengambil langkah-langkah yang semestinya. Saya mendorong agar pada tingkat menteri luar negeri segera melakukan persidangan untuk segera berkomunikasi dengan Myammar agar sekali lagi proses road to democracy dan proses pemilu Myanmar yang akan datang,†SBY menerangkan. “Sekali lagi intinya adalah inklusif, credible dan demokratis,†tambahnya.
ASEAN telah meratifaksi piagam ASEAN yang baru, New ASEAN Charter. Di situ sangat jelas bahwa ASEAN juga ingin membentuk masyarakat ASEAN, masyarakat yang menghormati nilai dan praktik demokrasi. "Nilai dan praktik demokrasi yang dimaksud diantaranya adalah terbangunnya pemerintahan hasil pemilihan umum yang demokratis. Kita ingin tentunya dalam kaitan dengan isu Aung San Suu Kyi ini mengajak Myamnar untuk bersama-sama anggota ASEAN yang lainnya menghormati Piagam ASEAN itu dengan titik berat pada penghormatan nilai-nilai demokrasi yang menjadi semangat dan kesepakatan ASEAN,†Presiden SBY menyeru.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/08/12/4570.html
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?