Pengantar Presiden pd Ratas Percepatan Penyediaan Infrastruktur Priori, di Jakarta, tgl. 11 Feb 2015
PENGANTAR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
RAPAT TERBATAS MENGENAI PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
DI
KANTOR PRESIDEN, JAKARTA
TANGGAL 26 MEI 2015
Â
Â
Bismillahirahmanirrahim,
Â
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Â
Siang hari ini akan berbicara mengenai percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur berjalan, yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan pelabuhan, yang berkaitan dengan listrik.
Â
Saya ingin memberikan contoh mengenai beberapa hal. Banyak proyek yang terlalu lama penyiapannya, dan tidak segera dan cepat untuk diputuskan. Saya berikan contoh MRT Jakarta, perencanaan sudah 26 tahun yang lalu. Kemudian ada proses-proses lagi, pre-feasibility study, kemudian dimasukan dalam bluebook dan detail study. Kemudian amdal, kemudian ada pencarian untuk funding-nya, kemudian cari lagi untuk fund-channelnya. Kemudian terus men-set-up organisasi yang menurut saya, kalau ini diterus-teruskan seperti ini akan terlalu lama kita mengerjakan infrastruktur kita. Oleh sebab itu, proses percepatan dalam penyediaan infrastruktur ini harus mulai di, mulai disederhanakan dan dipercepat. Sehingga nantinya harapan yang ada dimasyarakat dan realita itu juga betul-betul ada.
Â
Dan, yang kedua, sekarang kita sudah terlalu, sudah terlalu banyak groundbreaking-. groundbreaking, yang ingin saya lihat pada tahapan kedua adalah setelah sebulan, dua bulan atau tiga bulan groundbreaking lapangannya seperti apa? Sudah berapa persen? Saya tidak ingin ada kesan groundbreaking sebagai ceremonial, tetapi tindak lanjutnya tidak cepat. Ke depan saya ingin agar dikerjakan terlebih dahulu, misalnya jalan selesai dua atau tiga kilo baru saya datang. Pelabuhan juga semua alat-alat berat sudah datang, sudah kerja. Nah, sebulan dua bulan baru saya datang.
Â
Artinya kita datang memang sudah pada posisi bekerja. Percepatan-percepatan seperti itu yang terus akan kita lakukan. Karena dari data-data yang ada banyak sekali tidak terjadi sinkronisasi yang baik di dalam level paling atas dalam memutuskan dan juga di dalam implementasinya. Banyak tumpang tindih regulasi pengadaan lahan yang bermasalah proses pengadaannya.
Â
Izin-izin, terutama izin lokasi, izin hutan. Kemudian juga amdal dan kalau menyangkut pinjaman dari luar negeri ini juga sering terlambat untuk segera diputuskan. Inilah saya kira kasus-kasus yang perlu diselesaikan, sehingga sekali lagi, koordinasi komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas itu betul-betul bisa bekerja dengan baik dan kita lihat hasilnya dalam waktu yang secepat-cepatnya.
Â
Itu sebagai pengantar saya, dan saya persilakan Pak Menko Ekonomi.
Â
Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,
Kementerian Sekretariat Negara RI