Pengantar Presiden RI pada Acara Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta, 27 November 2012

Selasa, 27 November 2012
Di baca 720 kali

PENGANTAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA

SIDANG KABINET PARIPURNA

DI KANTOR PRESIDEN, JAKARTA

 PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2012

 

 

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Saudara Wakil Presiden dan para Peserta Sidang Kabinet Paripurna yang saya hormati,

 

Alhamdulillah, kita dapat kembali menyelenggarakan Sidang Kabinet Paripurna. Saya ingin menyampaikan pengantar sebelum nanti Mendagri akan menyampaikan penjelasan di hadapan sidang ini, berkaitan dengan e-KTP, DAK II, dan hal-hal menonjol dari Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden tahun 2014 mendatang. Saya berharap, kita bisa menyimaknya dengan baik karena meskipun Pemilihan Umum itu diselenggarakan oleh KPU, dan ada Bawaslu, serta organ-organ yang dibentuk oleh undang-undang untuk itu, tetapi kewajiban pemerintah, kewajiban Presiden, kewajiban kita semua, ikut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu itu. Pemilu yang berlangsung secara damai, demokratis, tertib, dan insya Allah hasilnya baik untuk bangsa ini dalam proses penyegaran kepemimpinan sesuai dengan regularitas demokrasi.

 

Sekali lagi sebelum Mendagri menyampaikan penjelasan tentang hal-hal itu, saya ingin mengingatkan kembali kepada Saudara semua, utamanya para Menteri dan Anggota Kabinet dan jajaran Wantimpres bisa bersama-sama saya dan Wapres ikut memantau, ikut mengawasi dan memberikan saran, serta pertimbangan untuk suksesnya pekerjaan Kabinet ini, suksesnya pelaksanaan program kerja pemerintah.

 

Saya pernah menyampaikan bahwa bulan November dan Desember, jadi dua bulan terakhir ini, saya berharap kita menjalankan tiga pekerjaan pokok.

 

Pertama adalah penuntasan Implementasi Program Kerja Kabinet tahun ini. Masing-masing menteri bisa mengevaluasi, bisa melihat apa yang perlu dituntaskan. Masih ada waktu satu bulan lebih, pusatkan perhatian, fokuskan pekerjaan untuk menuntaskan program kerja Saudara-saudara.

 

Bersamaan dengan penuntasan program kerja itu, maka yang kedua, sekaligus lakukanlah evaluasi, koreksi, dan kemudian untuk perbaikan di tahun mendatang. Jadi, jangan seolah-olah lewat begitu saja, padahal Saudara sendiri merasa ada yang tidak pas, ada yang belum puas, lakukan sesuatu.

 

Dan yang ketiga, masih dua bulan terakhir ini, mari kita persiapkan bersama-sama, Saudara persiapkan di masing-masing kementerian pelaksanaan program kerja tahun depan. Jangan menunggu sampai tengah tahun atau akhir tahun depan, mulai Januari menangkan semua yang menjadi tugas dan kewajiban kita semua.

 

Saya ingin kita fokus pada dua hal itu. Kepada para Menteri dan Anggota Kabinet, batasi pekerjaan-pekerjaan lain, tetapi pusatkan semuanya untuk menjalankan tiga agenda itu. Kalau tidak sangat perlu, tidak perlu ke luar negeri dulu. Saya masih ada satu kali, karena itu agenda ke seluruh pemimpin ASEAN, sepuluh pemimpin ASEAN bersama India akan ada acara dua hari, itu saja, sehingga para Menteri yang tidak sangat perlu tunda saja. Mari kita tangani semua permasalahan di dalam negeri, permasalahan pada portfolio masing-masing, agar tuntas untuk tahun ini.

 

Berkaitan dengan itu, masih bicara pada akhir tahun ini, ada tiga hal, ada tiga isu yang harus menjadi perhatian kita. Kalau tidak kita tangani dengan baik, tidak kita kelola dengan baik, dan tidak kita lakukan langkah-langkah yang tepat, tiga-tiganya bisa mengganggu, mengganggu kehidupan masyarakat, mengganggu capaian ekonomi kita, mengganggu pemenuhan keadilan sosial, dan sebagainya.

 

Tiga hal itu adalah, satu permasalahan tenaga kerja. Saya sudah menyampaikan sejumlah arahan dan instruksi kepada menteri terkait, dan sore nanti jam empat akan ada rapat terbatas khusus membahas permasalahan tenaga kerja ini, harus kita carikan solusinya, baik untuk para buruh, baik untuk dunia usaha, baik untuk negara dan masyarakat, kuncinya di situ.

 

Isu yang kedua adalah, masih sering terjadi konflik komunal dan kekerasan horizontal. Ini tidak bisa dianggap remeh manakala rasa aman dan tenteram masyarakat terganggu berarti ada yang keliru. Kebetulan lusa atas prakarsa Mendagri akan berkumpul para gubernur, bupati, dan wali kota untuk tujuan yang lain, tetapi Mendagri menyampaikan kepada saya barangkali bagus kalau saya juga ikut menyampaikan sesuatu yang saya pandang perlu. Oleh karena itu, insya Allah hari Kamis tanggal 29 siang hari nanti, tolong saya didampingi oleh Saudara semua, saya ingin memberikan instruksi langsung, langsung instruksi saja kepada para gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian dihadirkanlah jajaran kepolisian di Tanah Air, hadirkanlah jajaran Komando Teritorial TNI, dan unsur-unsur yang lain.

 

Antara lain instruksi saya menyangkut upaya pencegahan dan penanganan konflik komunal ataupun kekerasan horizontal. Sejauh makin dicegah kalau tetap terjadi, respons dengan cepat dan tepat, dan kemudian tidak berkembang.

 

Isu yang ketiga yang juga harus kita tangani secara serius adalah sengketa pertanahan dan beberapa kasus disertai kekerasan, ini harus kita hentikan. Sama, karena sering terjadi di area perkebunan, ada komunitas masyarakat. Mari kita carikan solusi yang baik, baik untuk masyarakat yang ada di areal itu, baik untuk usaha perkebunan, dan baik untuk ekonomi kita. Semuanya harus win-win berdasarkan hukum yang berlaku, berdasarkan kebijakan yang kita kembangkan nanti, kebijakan yang tepat.

 

Tiga isu inilah saya minta perhatian yang sangat serius dari Saudara semua, dari Menteri dan pejabat terkait. Saya ingin ada perubahan tahun depan, dan nanti di hadapan para gubernur, bupati/wali kota, jajaran kepolisian, jajaran Komando Teritorial TNI, jajaran penegak hukum, saya akan instruksikan semuanya secara jelas dan kemudian saya harapkan dijalankan.

 

Saudara-saudara, saya ingin menutup pengantar saya ini untuk melengkapi apa yang telah saya sampaikan tadi, mengapa kita sungguh berharap tiga isu sosial tadi, itu iya isu sosial, isu ekonomi, isu hukum, perlu ditangani secara sungguh-sungguh. Saya kira kita sepakat bahwa tujuan kita membangun ini tiada lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu tujuannya.

 

Untuk mencapai tujuan itu, semua juga tahu ekonomi kita mesti tumbuh, lapangan pekerjaan mesti tercipta lebih banyak lagi, dan sejalan dengan itu kemiskinan mesti terus kita kurang, kita turunkan.

 

Di kala dunia mengalami resesi seperti ini, andalan pertumbuhan kita, Saudara juga tahu ini, adalah investasi serta konsumsi dalam negeri, domestic comsumption. Agar investasi tumbuh dan berkembang, iklim investasi harus baik. Memang Indonesia tahun-tahun terakhir ini dinilai sebagai tempat atau tujuan investasi yang berperingkat tinggi, tapi itu pun tidak akan terwujud, terealisasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi dari partner kita negara-negara sahabat manakala iklimnya tidak baik, manakala tidak ada legal certainty, manakala tidak ada predictability menyangkut kebijakan dan regulasi. Itulah sebabnya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membubarkan BP Migas, dalam hitungan sekian jam kita langsung merespon dengan cepat agar tidak terjadi masalah baru yang mengguncangkan iklim investasi.

 

Di samping iklim investasi harus baik, karena pilihan investasi itu banyak, maka insentif untuk investasi juga harus nyata, tepat, nyata dan menarik. Itu logikanya, kalau kita sepakat ke situ, semua juga mengarah ke situ. Inilah mengapa tiga isu sosial, keamanan, ekonomi, hukum tadi sangat penting, karena selalu ada mata rantai dengan kepentingan yang lebih luas yang muaranya atau tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

 

Saudara-saudara, itu dan terakhir saya memantau apa yang dilaksanakan oleh para Menteri. Saya ingatkan, kita ini ada dalam satu kabinet, kabinet punya rencana kerja, program kerja, APBN, dan sejumlah kebijakan yang sama-sama sudah Saudara ketahui ataupun yang saya instruksikan, baik lisan maupun tertulis, wajib hukumnya semua menjalankan itu.

 

Kalau Saudara para Menteri punya ide, punya pikiran, punya inisiatif yang membawa kebaikan, itu bagus sekali, saya acungkan jempol, tetapi setelah tugas dan kewajiban pokok kita itu dijalankan. Jangan sampai yang sudah menjadi tujuan APBN, RKP, program aksi yang lain itu diabaikan, kemudian Saudara melakukan sesuatu yang dipikirnya sendiri barangkali bagus di situ, tapi mengganggu keseluruhan pencapaian tugas dan sasaran, saya ingatkan itu. Evaluasi yang saya lakukan ada yang terabaikan yang pokok-pokok, kemudian melakukan sesuatu yang baru.

 

Sekali lagi saya puji, saya hargai manakala tambahan inisiatif, prakarsa, dan kegiatan itu melengkapi, membulatkan, dan meningkatkan lagi capaian, bukan untuk mengganti sesuatu yang pokok, yang wajib, karena sudah kita tetapkan dalam APBN dan dalam RKP. Itu etika organisasi dan itu sistem yang harus kita jalankan.

 

Demikianlah pengantar saya dan mengapa besok, ulangi, tanggal 29 kalau tidak salah pukul 14.00 yang seyogyanya ada sidang kabinet seperti ini, kita akan pindahkan acaranya di Bidakara. Para Menteri dan Anggota Kabinet saya harapkan hadir, karena instruksi saya nanti juga berlaku bagi kita semua.

 

Demikian Saudara-saudara, setelah break ini saya persilakan Mendagri untuk menyampaikan penjelasan tentang tiga hal tadi. Terima kasih.

 

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI