Pengantar Presiden RI pada Sidang Kabinet Bidang Kesra, 18 Maret 2010

Kamis, 18 Maret 2010
Di baca 1075 kali

SAMBUTAN PENGANTAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

SIDANG KABINET BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

DI KANTOR KEPRESIDENAN, JAKARTA
TANGGAL 18 MARET 2010

 

 

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Saudara Wakil Presiden, para Menteri, dan peserta Sidang Kabinet Bidang Kesejahteraan Rakyat yang saya hormati,

 

Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali melaksanakan Sidang Kabinet Bidang Kesejahteraan Rakyat, untuk memastikan bahwa semua program kerja Pemerintah di bidang Kesra dapat kita laksanakan dengan baik sekaligus melakukan koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan, manakala kita ketahui ada implementasi yang tidak baik atau belum seperti yang kita harapkan. Sebelum saya memberi kesempatan kepada Saudara Menkokesra, saya ingin menyampaikan dua hal.

 

Sebagaimana Saudara ketahui, kita telah melaksanakan rapat kerja yang juga dihadiri oleh para Gubernur seluruh Indonesia beberapa saat yang lalu di Cipanas. Dari rapat kerja atau retreat itu, kita telah menghasilkan satu program aksi, katakanlah, yang akan kita lakukan pada tahun 2010 ini, yang kita tuangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, yang dalam Sidang Kabinet hari Senin yang lalu telah dilaporkan, baik oleh Kepala BAPPENAS maupun oleh para Menteri Koordinator, implementasi dari Inpres Nomor 1 itu.

 

Yang ingin saya sampaikan adalah, kita merancang untuk rapat kerja yang kedua, insya Allah, pada bulan April, bulan mendatang, yang juga menghadirkan para Gubernur, para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, serta Badan-Badan Usaha Milik Negara, untuk membahas dua agenda. Agenda pertama, satu evaluasi dari keseluruhan program-program pro-rakyat. Saudara tahu bahwa sejak kita laksanakan program pro-rakyat itu, apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pangan, kredit mikro dan kecil, pemberdayaan masyarakat mandiri, bantuan untuk kaum lanjut usia, dan sebagainya. Saya amati dan saya nilai implementasinya di seluruh tanah air ada yang sudah baik, ada yang belum baik benar. Penyebabnya beragam. Menurut penjelasan para bupati, walikota, gubernur, dan juga pihak-pihak lain, ada yang berkaitan masih belum sinergisnya antara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sosialisasi atau penjelasan yang kurang kepada masyarakat. Kemudian implementasi dari jajaran pusat yang ada di daerah, seperti bank-bank yang menyalurkan kredit usaha rakyat yang sering berbeda-beda. Kemudian kurang dilibatkannya unsur pemerintah daerah, sehingga meskipun banyak yang telah kita capai, saya menilai masih bisa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, agar semua program pro-rakyat itu benar-benar mencapai sasarannya dan makin dirasakan oleh rakyat kita.

 

Disamping evaluasi program-program pro-rakyat yang ada, kita juga ingin dalam rapat kerja nanti memikirkan lagi program apa lagi yang bisa kita lakukan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pembangunan di tingkat lokal atau di tingkat daerah. Kita berharap juga mendengar pandangan dan rekomendasi dari para gubernur.

 

Kepada Sekretaris Kabinet, tolong sampaikan kepada Mendagri agar dalam rapat kerja nanti para gubernur sudah membahasnya dengan para bupati dan walikota sehingga pikiran, rekomendasi dari para bupati dan walikota itu juga disuarakan oleh para gubernur. Dengan demikian, sekali kita sempurnakan kebijakan kita, maka implementasinya menjadi lebih baik lagi. Itu agenda yang pertama nanti dalam rapat kerja mendatang.

 

Sedangkan agenda kedua, yang barangkali akan dilaporkan oleh Menko Kesra pada sidang kali ini adalah yang saya sebut dengan keadilan untuk semua, yang juga sudah kita bahas di ruangan ini, satu sistem, satu Undang-Undang dan peraturannya, termasuk kebijakan yang dilakukan oleh negara dan pemerintah bagi utamanya kaum lemah, kaum marjinal. Dengan demikian, mereka mendapatkan perlakuan yang adil. Diskriminasi tanpa tujuan yang jelas itu sendiri negatif. Tapi, manakala kita melakukan pembedaan dengan tujuan positif, seperti affirmative action,  membantu golongan ekonomi lemah, kaum miskin, itu justru menjadi adil.

 

Oleh karena ini karena ini persoalan yang penting untuk kita jalankan lima tahun mendatang, dalam rapat kerja mari kita bahas bersama para gubernur, dengan demikian, apa yang kita pikirkan itu juga yang nanti dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Tolong juga nanti Sekretaris Kabinet sampaikan kepada Mendagri agar para gubernur juga bisa memberikan pikiran, usulan, dan rekomendasinya tentang bagaimana implementasi dari kebijakan keadilan untuk semua tadi. Dengan demikian, ini benar-benar menjadi sistem dengan kebijakan yang jelas sekaligus penganggaran yang tepat untuk itu semua.

 

Dua hal itu yang dapat saya sampaikan, dan kita mulai tahun  2010 ini, setelah selesai evaluasi, baik program-program pro-rakyat maupun program keadilan untuk semua.

 

Saudara-saudara,

 

Itulah pengantar saya, dan setelah ini saya berikan kesempatan kepada Menko Kesra untuk melaporkan masalah-masalah yang penting, yang menonjol, berkaitan dengan bidang Kesra, utamanya keterkaitan dengan konsep keadilan itu semua tadi. Saya persilakan.

 

 

Biro Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan,

Sekretariat Negara RI