Penghapusan Ujian Nasional, Presiden Jokowi: Akan Ditentukan dalam Ratas

Usai melakukan sosialisasi amnesti pajak di Hotel Clarion, Kota Makasar, Presiden Joko Widodo pada Jumat, 25 November 2016, menuturkan bahwa penghapusan UN saat ini masih sebatas wacana.

 

"Oh masih proses, belum di rataskan, belum," ujar Presiden Joko Widodo saat ditanya oleh para jurnalis.

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait wacana penghapusan UN tersebut.

 

"Memang dari Menteri Pendidikan menyampaikan itu, tapi tentu saja harus ada ratasnya dulu," imbuhnya.

 

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera melakukan rapat terbatas dengan sejumlah Menteri dan pihak terkait guna membahas langkah-langkah perbaikan di dunia pendidikan. Demikian sebagaimana dilansir dalam rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

 

"Harus ada rapat terbatas yang nantinya kita putuskan kalau itu memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian, dari kualitas pendidikan kita kalau diperlukan, dilakukan," terang Presiden Joko Widodo.

 

Seperti diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menghapuskan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang berada di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya.

 

Hal ini dikarenakan menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional. Sedangkan saat ini sudah banyak sekolah yang levelnya sudah di atas standar nasional yang telah ditetapkan berdasarkan nilai integritas dan skor akademik.

 

“Persoalannya adalah sudah ada 30 persen sekolah yang dari segi integritas maupun skor akademik kan sudah di atas rata-rata nasional. Lah kalau sudah begitu apakah dia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan ga perlu,” ucap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 25 Oktober 2016 lalu. (Humas Kemensetneg)