Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan dua hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan investasi dan nilai ekspor.
Begitu pula saat berbicara di hadapan gubernur dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), pada Kamis, 22 Februari 2018, Presiden kembali mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan yang dinilai dapat menghambat kegiatan investasi dan ekspor.
“Problemnya seperti yang sering disebutkan, saya sampaikan, saya ulang-ulang terus mengenai lamanya perizinan, banyaknya aturan, banyaknya rekomendasi, banyaknya persyaratan. Itu yang saya minta untuk secepat-cepatnya dipangkas, sebanyak-banyaknya disederhanakan,” kata Kepala Negara kepada para jurnalis usai memberikan sambutan dalam pengarahan kepada peserta Rakernas APPSI di Hotel The Trans Luxury, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Menurut Presiden, penyederhanaan perizinan inilah yang akan mempercepat dunia usaha untuk bergerak, berekspansi, serta berinvestasi.
“Sehingga kita harapkan lapangan kerja semakin bertambah,” kata Presiden.
Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah berencana membuat sebuah peraturan yang akan mengintegrasikan pola distribusi antar provinsi di seluruh Tanah Air agar lebih efektif dan efisien.
"Ini nanti kita siapkan setelah bertemu detailnya seperti apa sih. Jangan sampai ini malah meruwetkan, harusnya memudahkan, mempercepat," kata Presiden, seperti yang dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Tak hanya sampai disitu, pemerintah juga akan mengintegrasikan pola distribusi tersebut dengan program pemerintah lainnya, seperti tol laut.