Raker kali ini mengagendakan pembahasan laporan realisasi penggunaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2012 dan pembahasan pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2013, Seskemsetneg menjelaskan beberapa hal termasuk penyerapan Kementerian Sekretariat Negara yang baru mencapai 20,23 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp.2.067.094.616.000,-. Penyerapan sebesar itu disebabkan adanya proses e-procurement rata-rata sebesar 10 persen, sebagian besar kegiatan hingga akhir bulan Juni 2012 masih dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan pembayarannya belum ditagihkan, realisasi anggaran pada satker LPSK yang mengikuti jumlah permohonan yang diterima serta dampak komitmen mengedepankan efisiensi di seluruh kegiatan khususnya pembatasan penyelenggaraan rapat di luar kantor Kementerian Sekretariat Negara serta perjalanan dinas.
Sedangkan pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.479.618.564.000,-. Anggaran ini termasuk alokasi anggaran untuk satker unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), serta alokasi untuk kenaikkan gaji pokok PNS tahun 2013, tanpa terdapat usulan penambahan anggaran untuk kegiatan yang anggarannya belum tertampung pada pagu anggaran tahun 2013.
"Berhubung pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2013 telah menampung seluruh anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara yaitu pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan negara, maka kami tidak memiliki usulan tambahan anggaran," tegas Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara mengenai agenda usulan penambahan anggaran pada RAPBN 2013.
Dalam kesempatan kali itu Ketua Komisi II DPR meminta Kementerian Sekretariat Negara agar menyiapkan dokumen pembahasan anggaran yang lebih rinci terhadap pagu anggaran serta laporan kegiatan yang menggambarkan kinerja serta pencapaian pelaksanaan kinerja Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga-lembaga yang tercakup dalam pagu anggaran tahun 2013, antara lain Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Hukum Nasional (KHN).Â
Lambock V. Nahattands juga berkesempatan memperkenalkan Direktur Utama Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) yang baru dilantik bulan Agustus lalu yaitu Mayor Jenderal TNI (Purn) Tabrie, selain itu Lambock juga memperkenalkan Brigadir Jenderal TNI (Purn) Djumadi sebagai Direktur Pemberdayaan Kawasan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran serta Direktur Keuangan dan Umum Pusat Pengelola Komplek Kemayoran, Nanik Sri Pujiastuti, SE, M.Si yang semula memang sudah menjadi Pelaksana Tugas Harian di Direktorat tersebut.
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?