Pemerintah bergerak cepat dalam penanganan bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Perbaikan atau pembangunan kembali rumah bagi para korban terdampak gempa sebagaimana yang pernah dikatakan Presiden Joko Widodo akan mulai dilakukan pada 1 September 2018 mendatang.
Melalui akun Twitter pribadi, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pemerintah akan mengirimkan 400 insinyur muda untuk mendampingi masyarakat membangun kembali rumahnya. Terdapat kurang lebih 74.000 rumah tahan gempa yang akan dibangun di NTB.
"Setelah gempa bumi, saatnya NTB bangkit kembali. Perbaikan rumah yang rusak akan kita mulai pada 1 September 2018. Pemerintah mengirimkan 400 insinyur muda CPNS untuk mendampingi masyarakat membangun sekitar 74.000 rumah tahan gempa menggantikan rumah yang rusak di Pulau Lombok," cuit Presiden pada 29 Agustus 2018 sekitar pukul sembilan pagi seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Mengutip siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipublikasikan hari ini, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana gempa di NTB dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 5 Tahun 2018. Pemerintah menargetkan pembangunan maupun perbaikan rumah masyarakat setempat akan selesai dalam waktu enam bulan ke depan.
"Kementerian PUPR akan mengirimkan sebanyak 400 insinyur muda yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 untuk menjadi pendamping masyarakat dalam membangun rumah tahan gempa di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para CPNS akan diberangkatkan secara bertahap mulai Kamis, 30 Agustus 2018 dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI," sebagaimana yang disampaikan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam rilisnya.
Sebelumnya, Kepala Negara memutuskan bantuan sebesar Rp50 juta bagi tiap kepala keluarga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat setelah bencana gempa terjadi. Nantinya, masyarakat akan kembali membangun rumahnya dengan bantuan dari Kementerian PUPR dan anggota TNI. (Humas Kemensetneg)