Hal tersebut menjadi masukan yang disampaikan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam Stakeholder Consultation Day, di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali (25/3).
Ide-ide lain yang juga mengemuka dalam pertemuan konsultasi tersebut, antara lain, dorongan kepada Panel untuk pelibatan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam perumusan agenda pembangunan pasca 2015, serta pentingnya kemitraan publik-swasta-masyarakat dalam mengatasi kemiskinan global, mendorong pertumbuhan ekonomi-sosial sekaligus melindungi kelangsungan lingkungan.
Â
Stakeholder Consultation Day merupakan kegiatan pembuka rangkaian Pertemuan Keempat High Level Panel (HLP) of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda yang dilaksanakan pada 26-27 Maret 2013, dengan tema “Global Partnership and Means of Implementationâ€.
Sebelum pertemuan puncak HLP, Panel ingin mendapatkan sebanyak mungkin masukan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dalam menggalang dukungan bagi aksi penghapusan kemiskinan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Konsultasi dan Outreach
Proses konsultasi menjadi tahapan penting dalam penyusunan agenda pembangunan pasca 2015. Aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan akan diformulasikan dalam laporan akhir Panel HLP kepada Sekjen PBB, mengenai rekomendasi visi dan bentuk agenda pembangunan pasca 2015 untuk menghapus kemiskinan global, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial, serta kelestarian lingkungan.
Konsultasi dan outreach dibagi dalam lima kelompok, yaitu sektor publik (pemerintah, organisasi multilateral), sektor swasta, masyarakat madani (NGO/CSOs), akademia dan pemuda. Khusus pada kegiatan outreach sektor publik, pembahasan tematik difokuskan untuk menjawab isu-isu prioritas agenda pembangunan pasca-2015 dan keterkaitannya dengan agenda MDG yang tengah berlangsung.
Konsultasi membahas mekanisme kemitraan baru dalam mengedepankan agenda pembangunan dan cara pelaksanaannya melalui kontribusi sektor publik, baik dalam hal pembiayaan, pengembangan kapasitas, pertukaran pengetahuan maupun perpindahan teknologi.
Sektor publik mengobservasi kemajuan pencapaian MDG dan bagaimana kondisi dunia berubah cukup signifikan sejak MDG diadopsi; upaya mempromosikan keadilan, kesetaraan dan prinsip-prinsip kunci (akuntabilitas dan good governance) dalam memformulasikan kerangka kerja pasca 2015; serta peran penting sektor publik dalam pembangunan dan bidang keahlian yang dapat ditawarkan dalam memformulasikan agenda pembangunan pasca 2015.
Kemitraan Global
Titik berat pembahasan pertemuan keempat HLP Bali adalah kemitraan global dan cara pelaksanaannya. Hal ini didasari fakta bahwa tidak ada satu pun negara atau komunitas yang dapat menjawab permasalahan pembangunannya sendiri.
Kemiskinan merupakan masalah global dengan cakupan cross-cutting issues yang luas dan kompleks, sensitif dan membutuhkan biaya besar dalam mengatasinya. Ketersediaan sumber daya, kerja sama, komunikasi, interaksi yang intensif dan solid dengan berbagai pihak mutlak diperlukan.
Kerangka kerja sama pembangunan pasca-2015 yang diusulkan harus mampu meningkatkan kemitraan dan mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan, menjangkau masyarakat akar rumput dalam implementasinya, menciptakan harmoni kemitraan baik di tingkat lokal, regional maupun global, serta membangun tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam menjamin tujuan yang berkesinambungan dan mengevaluasi implementasinya. (dukjak-humas setneg)
  Â
Ide-ide lain yang juga mengemuka dalam pertemuan konsultasi tersebut, antara lain, dorongan kepada Panel untuk pelibatan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam perumusan agenda pembangunan pasca 2015, serta pentingnya kemitraan publik-swasta-masyarakat dalam mengatasi kemiskinan global, mendorong pertumbuhan ekonomi-sosial sekaligus melindungi kelangsungan lingkungan.
Â
Stakeholder Consultation Day merupakan kegiatan pembuka rangkaian Pertemuan Keempat High Level Panel (HLP) of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda yang dilaksanakan pada 26-27 Maret 2013, dengan tema “Global Partnership and Means of Implementationâ€.
Sebelum pertemuan puncak HLP, Panel ingin mendapatkan sebanyak mungkin masukan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dalam menggalang dukungan bagi aksi penghapusan kemiskinan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Konsultasi dan Outreach
Proses konsultasi menjadi tahapan penting dalam penyusunan agenda pembangunan pasca 2015. Aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan akan diformulasikan dalam laporan akhir Panel HLP kepada Sekjen PBB, mengenai rekomendasi visi dan bentuk agenda pembangunan pasca 2015 untuk menghapus kemiskinan global, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial, serta kelestarian lingkungan.
Konsultasi dan outreach dibagi dalam lima kelompok, yaitu sektor publik (pemerintah, organisasi multilateral), sektor swasta, masyarakat madani (NGO/CSOs), akademia dan pemuda. Khusus pada kegiatan outreach sektor publik, pembahasan tematik difokuskan untuk menjawab isu-isu prioritas agenda pembangunan pasca-2015 dan keterkaitannya dengan agenda MDG yang tengah berlangsung.
Konsultasi membahas mekanisme kemitraan baru dalam mengedepankan agenda pembangunan dan cara pelaksanaannya melalui kontribusi sektor publik, baik dalam hal pembiayaan, pengembangan kapasitas, pertukaran pengetahuan maupun perpindahan teknologi.
Sektor publik mengobservasi kemajuan pencapaian MDG dan bagaimana kondisi dunia berubah cukup signifikan sejak MDG diadopsi; upaya mempromosikan keadilan, kesetaraan dan prinsip-prinsip kunci (akuntabilitas dan good governance) dalam memformulasikan kerangka kerja pasca 2015; serta peran penting sektor publik dalam pembangunan dan bidang keahlian yang dapat ditawarkan dalam memformulasikan agenda pembangunan pasca 2015.
Kemitraan Global
Titik berat pembahasan pertemuan keempat HLP Bali adalah kemitraan global dan cara pelaksanaannya. Hal ini didasari fakta bahwa tidak ada satu pun negara atau komunitas yang dapat menjawab permasalahan pembangunannya sendiri.
Kemiskinan merupakan masalah global dengan cakupan cross-cutting issues yang luas dan kompleks, sensitif dan membutuhkan biaya besar dalam mengatasinya. Ketersediaan sumber daya, kerja sama, komunikasi, interaksi yang intensif dan solid dengan berbagai pihak mutlak diperlukan.
Kerangka kerja sama pembangunan pasca-2015 yang diusulkan harus mampu meningkatkan kemitraan dan mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan, menjangkau masyarakat akar rumput dalam implementasinya, menciptakan harmoni kemitraan baik di tingkat lokal, regional maupun global, serta membangun tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam menjamin tujuan yang berkesinambungan dan mengevaluasi implementasinya. (dukjak-humas setneg)
  Â
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?