Persiapkan KEK Sorong untuk Percepatan Pembangunan Tanah Papua

Membuka pengantar rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri terkait agar pembangunan di Tanah Papua semakin dipercepat. Tak hanya membangun infrastruktur yang terkait dengan konektivitas, namun juga yang terkait dengan kawasan ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi di tanah Papua. Demikian seperti dilansir Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana.

 

"Pembangunan tanah Papua, baik di Papua maupun Papua Barat, perlu kita percepat. Untuk membangun tanah Papua, bukan hanya memperkuat konektivitas seperti membangun jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, tapi kita juga harus menciptakan kawasan-kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi," tutur Presiden.

 

Menurut Presiden, kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi perlu dipersiapkan di tanah Papua agar kelak ketika tol laut selesai dibangun, mobilisasi barang-barang yang diproduksi di tanah Papua dapat dengan mudah didistribusikan.

 

"Untuk itu saya minta agar tol laut ini benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan pusat-pusat produksi yang ada di tanah Papua," tambahnya.

 

Sebagai persiapan pembangunan KEK di Sorong, Papua Barat, Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memastikan kesiapan lokasi, zonasi, lahan, dan lain sebagainya. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan apakah saat ini wilayah tersebut benar-benar sudah layak untuk disiapkan menjadi sebuah KEK.

 

"Saya minta betul-betul dipastikan dari sisi kesiapan lokasi, zonasi, lahan, infrastruktur, transportasi, dan juga kelembagaannya. Tolong juga dihitung, dikalkulasi, apakah KEK ini sudah sangat diperlukan di tanah Papua karena ini menyangkut ada tidaknya bahan baku di sana," tegas Presiden.

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung kebutuhan pasokan listrik yang diperlukan untuk pertumbuhan industri suatu daerah. Presiden meminta agar hal tersebut benar-benar dipersiapkan dengan baik.

 

"Listrik sangat penting untuk menunjang kelangsungan KEK ini. Oleh sebab itu, persiapan menuju Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong ini betul-betul harus dikalkulasi," terangnya.

 

Adapun terkait masalah kelembagaan, Presiden meminta hal tersebut menjadi perhatian serius para menterinya. Presiden tidak menginginkan masalah kelembagaan menjadi penghambat pengembangan di Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.

 

"Saya minta masalah kelembagaan harus menjadi perhatian. Pengalaman kita mengenai Batam itu harus jadi acuan kita bersama. Saya tidak ingin masalah kelembagaan menjadi penghambat pengembangan KEK dan juga tidak tumpang tindih kewenangannya dengan apa yang sudah dimiliki pemerintah daerah," ucap Presiden sembari menutup pengantar rapat terbatas.

 

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli; Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro; Menteri Perindustrian, Saleh Husin; Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basuki Hadimuljono; dan beberapa anggota kabinet kerja lainnya. (Humas Kemensetneg)