Pertemuan Presiden Jokowi dengan Romahurmuziy

"Pegangan kita adalah yang tercantum dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, semua harus berjalan berdasarkan atas hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak. Apalagi dengan menggunakan kekuatan massa. Hukum harus menjadi panglima di negara kita," tegas presiden.

 

Dalam kesempatan tersebut, Romi, sapaan akrab Ketua Umum PPP, mengingatkan sekilas bahwa keanekaragaman merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman tersebut seharusnya dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

 

"Kita perlu kembali kepada dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang menjadikan keanekaragaman itu sebagai kekayaan kita dan faktor perekat kita, bukan sebagai faktor pembeda kita. Itu hal yang paling prinsip karena kita adalah negara yang ber-bhinneka tunggal ika," ujarnya.

 

Oleh karenanya, terkait dengan segala perbedaan yang ada, Romi mengajak seluruh pihak, utamanya kaum muslim, agar memberikan kesejukan bagi kalangan masyarakat. Karena menurutnya, kehadiran Islam itu untuk semesta alam, bukan hanya untuk umat Islam sendiri tetapi juga untuk seluruh umat manusia.

 

"Dan dalam kerangka itulah saya kira dalam kedudukan Islam sebagai perekat itu, maka wajah Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah wajah Islam yang ramah, wajah Islam yang menarik, wajah Islam yang merangkul. Bukan wajah Islam yang garang, bukan wajah Islam yang membawakan kekerasan, dan juga bukan wajah Islam yang terus menerus menimbulkan ketegangan," ajak Romi.

 

Hormati Proses Hukum yang sedang Berjalan

 

Sementara itu, terkait dengan proses hukum terhadap petahana Gubernur DKI Jakarta yang kini sedang berjalan, Romi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawalnya sekaligus mempercayakan penanganannya kepada aparat penegak hukum. Ia pun menghimbau kepada seluruh pihak agar tidak menggelar aksi unjuk rasa yang sedianya digelar pada 2 Desember esok.

 

"Kami menghimbau agar aksi tanggal 2 Desember 2016 untuk tidak dilaksanakan. Mengapa? Karena yang kita butuhkan adalah pengawalan intensif terhadap lembaga-lembaga negara, dan itu tidak bisa dilakukan dalam aksi massa berikutnya," ujarnya.

 

Bahkan, meskipun aksi unjuk rasa tersebut telah diniatkan untuk dilakukan secara damai, dirinya tetap menyarankan agar seluruh pihak mengurungkan rencana aksi unjuk rasa tersebut. Sebaliknya, Romi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meredam emosi dan menyejukkan suasana demi menjaga kemajemukan bangsa.

 

"Sebagai bangsa, kita sama-sama memiliki masa lalu, memiliki keharmonisan. Mari kita rawat kebhinnekaan kita dengan sama-sama mengembangkan paham agama yang toleran," ucapnya.

 

Romi juga sempat mengungkap hasil pertemuannya dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kyai Haji Ma'ruf Amin, beberapa waktu sebelumnya. Romi menyebut bahwa antara PPP dan MUI memiliki pandangan yang sama seputar aksi unjuk rasa yang hendak dilakukan beberapa waktu mendatang tersebut. Ia juga berpesan kepada seluruh pemimpin umat untuk memegang kaidah, jangan sampai untuk mencapai kebaikan itu menimbulkan keburukan.

 

"Cukup lama kami bertemu sekitar 3 jam setengah. Kami membahas berbagai hal termasuk pandangan MUI terhadap rencana pelaksanaan aksi damai 2 Desember 2016. Kyai Ma'aruf sendiri mengatakan pada kami bahwa sudahlah, kita sudah pada titik mengantarkan proses hukum itu masuk ke koridornya," ungkapnya.

 

Hak Partai untuk Berbeda Pandangan

 

Sebagai pemimpin negara yang diusung dan didukung oleh sejumlah partai politik, Presiden Joko Widodo tentu dapat menggunakan pengaruhnya untuk menjadikan partai-partai pengusungnya memiliki calon yang sama pada Pilkada serentak di masing-masing daerah. Namun, presiden sama sekali tidak berniat melakukan hal tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal partai yang berlaku.

 

"Itu haknya partai, itu hak setiap partai, dan itu juga haknya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saya tidak mau ikut-ikut di situ," tegas presiden.

 

Romi sendiri menjelaskan, setiap partai politik memiliki mekanismenya masing-masing. Di sejumlah daerah, PPP misalnya, memiliki pilihan calon yang sama dengan partai-partai pengusung pemerintah lainnya. Namun di daerah lainnya, PPP juga memiliki calon pasangan berbeda dengan partai pengusung pemerintah lainnya. Semua itu tentulah didasari dengan pertimbangan matang dari internal partai politik. Meski demikian, Romi memastikan bahwa PPP tetap berkomitmen dalam mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hingga akhir masa jabatan.

 

"Kita bersama-sama dengan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK ini sampai 2019 yang akan datang. Kita memastikan koalisi itu solid, tidak ada perubahan-perubahan apapun. Mengapa? Karena agenda kita, terutama agenda ekonomi kita, jauh lebih besar daripada energi yang kita butuhkan dan kita curahkan beberapa pekan terakhir ini untuk terus berbeda, untuk terus mengangkat satu isu saja," tegas Romi.

 

Untuk diketahui, Romi tiba dan diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka sekitar pukul 13.15 WIB. Keduanya kemudian langsung bersantap siang bersama dengan Coto Makassar yang terhidang di meja makan. Sebelum Romi, Presiden Joko Widodo juga telah menerima kunjungan silaturahmi oleh Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.

 

Di penghujung sesi tanya jawab dengan para jurnalis, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa silaturahmi yang dilakukan kepada sejumlah tokoh dan ormas Islam tersebut akan terus dilakukan. Selain karena memang dirinya bertekad untuk menjadikan hal tersebut sebagai suatu tradisi, silaturahmi juga disebutnya dapat memberikan solusi dan mengetahui segala kekurangan yang dimiliki pemerintah.

 

"Kita menjadi semakin tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita lakukan. Yang sebelumnya kita tidak berpikir sejauh itu, tetapi dengan kita datang berkunjung silaturahmi menjadi semakin tahu betapa pentingnya yang saya sampaikan di depan tadi. Dan ini akan terus kita lanjutkan dalam mengimplementasikan pemantapan ideologi Pancasila," terang presiden. (Humas Kemensetneg)