Pidato Awal Tahun Presiden SBY

 
bagikan berita ke :

Kamis, 01 Februari 2007
Di baca 1104 kali

Menurut pertimbangan Presiden SBY, pada bulan Januari telah diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang apa yang telah dicapai pemerintah di tahun sebelumnya. �Pertimbangan saya yang lain adalah setiap akhir tahun atau awal tahun baru banyak dilakukan evaluasi dan refleksi kritis terhadap kinerja pemerintah, baik itu oleh DPR, partai-partai politik, lembaga kajian ataupun para pengamat secara perseorangan,� ujar Presiden. �Terhadap kritik dan masukan tersebut, baik yang dengan atau tanpa usulan solusi, saya dan jajaran pemerintah yang saya pimpin telah menyimaknya dengan seksama,� lanjutnya.

Kata Presiden SBY, sebagian kritik yang diterima pemerintah logis dan dapat kami terima, sebagian lagi perlu diberikan klarifikasi dan penjelasan karena cara melihat permasalahan berbeda, atau karena kurang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini. �Namun sulit bagi pemerintah untuk merespons kecaman yang hanya sarat dengan retorika, tanpa data dan fakta yang akurat, dan bernada "pokoknya" pemerintah gagal, jelek, dan tidak ada satupun kemajuan yang dicapai,� ujat Presiden SBY.

Dalam pidato awal tahun ini, Presiden SBY menjelaskan, sejak awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu akhir Oktober 2004, telah dikenali enam masalah mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, besarnya hutang pemerintah, praktek korupsi yang kronis dan penegakan hukum yang lemah, perekonomian nasional yang masih rapuh dan rentan akibat krisis, serta keadaan politik serta keamanan yang masih rentan, termasuk keadaan di Aceh dan Papua.

Upaya-upaya untuk mengatasi keenam masalah mendasar tersebut, selalu ditangani dengan serius oleh pemerintah. �Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi semua goncangan internal dan eksternal berikut dampak yang ditimbulkannya, serta terus melakukan upaya untuk memperbaiki enam permasalahan mendasar yang menjadi agenda besar kita semua,� ujar Presiden.

Kata Presiden, tahun demi tahun besaran anggaran program pengentasan kemiskinan terus kita tingkatkan secara signifikan. "Tahun 2004 anggaran program kemiskinan berjumlah Rp 18 triliun, 2005 meningkat Rp 23 triliun, 2006 melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp 42 triliun, dan 2007 menjadi Rp 51 triliun. Dari segi anggaran per jiwa orang miskin adalah Rp 499 ribu per jiwa untuk 2004, meningkat menjadi Rp 655 ribu per jiwa tahun 2005, lalu tahun 2006 Rp 1,08 juta per jiwa, dan 2007 meningkat lagi menjadi Rp 1,3 juta per jiwa orang miskin."

Ditambahkan, "Program utama pengentasan kemiskinan yang sudah banyak dikenal dan dirasakan oleh masyarakat, antara lain, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Program beras untuk rakyat miskin, bantuan sekolah untuk pendidikan termasuk kesejahteraan guru dan guru agama dengan meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 21,49 triliun tahun 2004 menjadi Rp 50 triliun tahun 2007. Program BOS telah membebaskan 70,3 persen siswa wajib belajar terutama di kawasan pedesaan, dan menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25 persen 2005 menjadi 1,5 persen pada tahun 2006. Bantuan kesehatan gratis untuk berobat di Puskesmas dan rumah sakit, mencakup pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin mencakup 51 juta peserta, pembangunan rumah rakyat, dana bergulir untuk untuk koperasi dan UKM, bantuan untuk petani, bantuan untuk nelayan, peningkatan kesejahteraan PNS dan prajurit TNI dan Polri, peningkatan kesejahteraan buruh, bantuan untuk penyandang cacat, pelayanan publik yang lebih cepat dan murah," kata Presiden. (osa/win)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0