Pidato Kenegaraan Menyambut HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

"Kita juga bersyukur selama tiga tahun terakhir, bangsa kita merayakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Tahun lalu, tanggal 17 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1432 Hijriyah, pada saat umat Islam merayakan Nuzulul Quran. Pada tahun ini, kita merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriyah," kata Presiden.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada situasi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian. Adanya krisis di Eropa yang terus berlanjut dan belum ada titik terang, hingga berpotensi turunnya perekonomian global, adanya transformasi politik di kawasan Timur Tengah yang menyebabkan naiknya harga minyak dunia hingga terjadinyaperubahan iklim yang menyebabkan kekeringan dan banjir. Keadaan tersebut contohnya menyebabkan krisis pangan dan kenaikan harga pangan dunia.

 

Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan bahwa arah pembangunan negara Republik Indonesia jelas yaitu berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Menghadapi pergerakan turun naiknya harga minyak dunia, pemerintah terus berupaya menyehatkan subsidi BBM melalui pembatasan dan penghematan agar beban APBN dapat dikurangi secara bertahap. Untuk menghadapi krisis pangan, pemerintah menyediakan ketersediaan pangan yang memadai melalui optimalisasi sumber daya domestik, dan mengamankan ketersediaan pangan pokok terutama beras.

 

Hal lain yang diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah masalah pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan good governance, kekerasan dan benturan sosial, iklim investasi dan kepastian hukum, pembangunan infrastruktur dan kebijakan fiskal menghadapi krisis ekonomi global.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa tak boleh ada kongkalikong di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan dunia usaha untuk menguras uang negara. SBY juga mengakui masih banyak koruptor di bawah jajarannya.

 

"Dalam bahasa terang dan gamblang pernah saya katakan, tidak boleh terjadi kongkalikong antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, aparat penegak hukum, dan dunia usaha yang menguras uang negara, baik APBN maupun APBD. Namun, harus saya akui, ternyata masih banyak pelaku tindak pidana korupsi, baik dari jajaran pemerintahan, pemerintah daerah, DPR dan DPRD, hingga aparat penegak hukum," tegas Presiden.

 

Mengenai reformasi birokrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewajibkan bahwa seluruh jajaran birokrasi dapat lebih meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal dan maksimal. Pelayanan publik harus menjadi salah satu bagian mendasar dalam reformasi birokrasi.

 

“Percepatan reformasi birokrasi tidajk dapat ditawar tawar. Percepatan reformasi birokrasi sangat penting agar tercipta jajaran aparatur negara yang handal profesional dan bersih berdasarkan kaidah-kaidah good governance and clean government,” tegas Presiden kembali.

 

Mengenai isu kerukunan masyarakat dan benturan sosial, Presiden berharap semua pihak peduli, bertanggung jawab dan terus menjaga kerukunan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Presiden meminta agar Polri harus bertindak cepat tegas dan tepat. Jangan terlambat dan jangan tidak tuntas atau membuat kesan Polri melakukan pembiaran jika sudah terjadi konflik horizontal.

 

Sedangkan mengenai isu yang terkait iklim investasi dan kepastian hukum, Presiden mengajak semua pihak untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi. Untuk meningkatkan aliran investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) perlu diimbangi dengankecepatan dan kemudahan perijinan. “Kita sudah menekan dan mempercepat penerbitan ijin berusaha dari 60 hari menjadi 17 hari,” ungkap Presiden. Presiden juga mengangkat isu pembangunan infrastruktur serta isu kesehatan fiskal.

 

Tampak hadir mantan Presiden ketiga B.J. Habibie, wakil presiden Hamzah Haz serta mantan wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sidang bersama kali ini.