Di awal pidatonya Presiden menyatakan bahwa kemerdekaan tidak hanya membebaskan dari ketertindasan, namun juga mendorong untuk bekerja lebih keras. “Kemerdekaan bukan hanya peristiwa istimewa yang kita rayakan setiap tahunnya, namun juga untuk membuat kita bersatu menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa dan negara," ujar Presiden.
Presiden menambahkan, kemerdekaan tidak hanya meneguhkan kemandirian, namun juga sebuah ajakan untuk bersama dengan bangsa lain mendorong kerja sama dan kemitraan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. "Di atas semua itu, sesungguhnya kemerdekaan adalah sebuah jembatan untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang lebih adil, makmur, unggul, dan bermartabat," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut juga Presiden menyampaikan sasaran pembangunan dan hasil yang ingin dicapai dan telah terlaksana, tantangan yang akan dihadapi serta langkah-langakah yang diambil untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tersebut. Sasaran pembangunan itu mencakup bidang ekonomi, penegakan hukum, pertahanan, pendidikan dan kesehatan, serta politik dalam dan luar negeri.
Dalam bidang ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang paling stabil dan mapan di Asia. “Kini banyak pihak menyebut Indonesia sebagai emerging economy, bukan ekonomi dunia ketiga yang selama lebih dari 60 tahun selalu diasosiasikan dengan negara kita,†tegas Presiden.
Dalam bidang hukum Presiden menyoroti kasus hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. "Tahun ini, ada sejumlah kasus hukum yang menjadi perhatian masyarakat luas. Di antaranya adalah dilakukannya hukuman mati terhadap seorang Warga Negara Indonesia di Arab Saudi," papar Presiden. "Hukum mati itu telah menggores perasaan kita semua."
Presiden menegaskan, pemerintah akan terus memperjuangkan nasib WNI yang dijatuhi hukuman mati di negeri orang tersebut. Prsiden beserta jajaran pemerintahannya terus aktif memintakan ampunan dan keringanan hukuman itu dengan cara membentuk satuan tugas. "Tentu kita terus berjuang dari sisi kemanusiaan dan keadilan, untuk berikhtiar memohonkan pengampunan atau peringanan hukuman bagi mereka," kata dia.
Presiden menjelaskan bahwa upaya untuk memohon pengampunan dan keringanan hukukan WNI di luar negeri sangat sulit. Karena, masing-masing negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Sehingga, SBY meminta pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk lebih diperketat. "Mengambil pengalaman dan pelajaran ini, ke depan, pengawasan terhadap penyiapan dan pemberangkatan TKI kita oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) akan lebih diperketat," kata dia.
Sementara itu, terkait penghentian sementara pengiriman TKI ke luar negeri, menurut SBY ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan penjaminan hak TKI di luar negeri. SBY juga mengatakan percepatan pembangunan diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja yang luas di dalam negeri dalam 15 tahun mendatang. "Sehingga tidak perlu lagi saudara-saudara kita bekerja di sektor informal atau sektor rumah tangga di luar negeri," kata dia.
"Ini sangat penting, karena berkaitan dengan kehormatan dan harga diri kita sebagai bangsa."
Pada bagian pidato mengenai penegakan hukum, Presiden mengajak agar upaya untuk melemahkan KPK harus dicegah denan sekuat tenaga. Proses seleksi pimpinan KPK yang sekarang sedang berjalan perlu sama-sama dikawal agar menghasilkan pimpinan KPK yang berintegritas dan profesional. Untuk itu menurutnya mekanisme kerja di internal KPK perlu disempurnakan agar institusi di KPK tetap steril dari korupsi.
Selain itu Presiden SBY juga menegaskan bahwa lembaga-lembaga antikorupsi akan terus diperkuat dengan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan menyempurnakan regulasi. Pada saat yang bersamaan Presiden juga menyoroti kinerja Kepolisian RI serta kejaksaan agar menjadi lembaga yang semaki kredibel dan berintegritas.
Dalam hal pemberantasan terorisme, Presiden mengatakan pemerintah terus berupaya memberantas teroris, dengan bertindak tegas namun tak lupa juga mengikutsertakan masyarakat sebagai wujud tindakan preventif melalui upaya deradikalisasi, yakni dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat.
Presiden juga menyampaikan pemerintah akan lebih mepriorotaskan alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan nasional dan Kementerian Agama untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun informal.
â€Alhamdulillah dalam RAPBN Tahun 2012 mendatang kita tetap dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN,†Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pemerintah, kata SBY, dalam tahun 2012 juga akan menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebesar rata-rata 10 persen. “Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan.â€
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2012 dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. “Saya meminta agar dilakukan pengawasan yang lebih efektif dalam pemanfaatan Dana Otonomi Khusus,†kata Presiden SBY . Pemerintah merencanakan alokasi anggaran untuk Dana Otonomi Khusus dalam RAPBN 2012 sebesar 11,8 triliun rupiah, masing-masing untuk Provinsi Papua 3,8 triliun rupiah, Papua Barat 1,6 triliun rupiah, dan Aceh 5,4 triliun rupiah.Selain diberikan dana otonomi khusus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar 1,0 triliun rupiah.
Diakhir pidato, Presiden mengatakan bahwa di awal abad ini Indonesia berhasil menunjukan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu berdiri tegak dan bersaing di pentas global. "Kita juga menunjukan pada dunia bahwa sesungguhnya demokrasi, modernitas, dan agama dapat berdampingan secara harmonis," Presiden menegaskan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara pidato kenegaraan tersebut didampingi Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono, serta Wapres Boediono dan Ibu Herawati Boediono. Hadir pula Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu, seperti Presiden ke-3 BJ Habibie, Wapres ke-6 Try Sutrisno, dan Wapres ke-10 Jusuf Kalla. Dari pimpinan lembaga negara, hadir antara lain Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan Ketua DPR Marzuki Alie. Tampak pula sejumlah menteri KIB II, diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perkonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Seskab Dipo Alam.