Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Syalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu rahayu.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka.
Para Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua dan Anggota MPR RI.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasco Ahmad; Wakil Ketua DPR RI Saudara Saan Mustopa; Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuliati; Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Syamsurijal; dan seluruh Anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bachtiar Najamudin, beserta para Wakil Ketua dan Anggota DPD RI yang hadir.
Yang saya hormati, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto; yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo; yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Chair Ramadhan; yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun.
Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh Anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati.
Yang terhormat para Pimpinan Partai Politik, Partai PDI Perjuangan diwakili oleh Saudari Puan Maharani; Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia; Ketua Umum Partai Gerindra, saya sendiri, tapi hadir juga Ketua Harian Profesor Sufmi Dasco Ahmad; Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saudara Zulkifli Hasan; Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono; Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Saudara Abdul Muhaimin Iskandar; Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Saudara Al Muzzammil Yusuf; Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh.
Yang saya hormati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai di mana pun engkau berada.

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Mahaesa, Tuhan Mahabesar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian, dan cinta tanah air.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,
Pertama, saya menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara hadir ketika petani membutuhkan pupuk, membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat menyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak membutuhkan makanan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit.

Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera Merah Putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita, kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita, kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap Rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang, suku bunga global tinggi dan bisa naik, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia.

Namun, di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. 

Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh kuat 18,2 persen. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.

Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan,
Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 13 Juli 2026, salah satu rating agency international yang tersohor, Standard & Poor’s (S&P), mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan kata pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita.

Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam memberantas praktik-praktik under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktik penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari Barat.

Dari Timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating juga memberikan rating AAA/Stable yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali.

Sidang yang terhormat,
Kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan,
Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027.  Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong “Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif, program perlindungan sosial harus andal, pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan, dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu.  

RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN, yaitu: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026.

Pendapatan Negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026.

Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang.  Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun Rupiah dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 per 1 dolar Amerika Serikat.

Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen, turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, dan Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575.

Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten, pendapatan negara kita dorong lebih optimal, kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan, perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan.

Saudara-saudara sekalian, 
Angka angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makro ekonomi kita. Angka-angka makro ekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita.

Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita, perlu kita pastikan berhasil.

Saya minta agar Saudara-saudara sekalian, Wakil-wakil rakyat, dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar Saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya.

Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran.

Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun Rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Tapi, jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting.

Saudara-saudara sekalian, 
Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan.

Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. 

Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten.kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia.

Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen diperkirakan pada 2026.

Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah, artinya efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar Dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, Saudara-saudara. 

Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita bisa membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir enam kali, enam kali penghematan. Ini real, 150 juta, kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal, Saudara-saudara sekalian.

Karena itu, saya melaporkan di sini, Pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Dan, untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai K/L membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai.

Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel.

Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi  tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri.

Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita, ruang kelas sekolah yang bisa kita diperbaiki, Puskesmas yang bisa kita renovasi, rumah sakit dan alat-alat yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan, dan ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan,
Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk  menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia.

Pertama, kita akan memperbaiki seluruh Puskesmas di Indonesia. Ternyata Puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit. Di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat.

Mulai tahun 2027, Pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap Puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 514 lab kesehatan masyarakat (labkesmas) di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030.

Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. 

Untuk itu, kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan, banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan sampai tujuh jam sampai sembilan pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah, harus sembilan jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu yang meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif, salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana, Saudara-saudara sekalian.

Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah.

Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita, kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melaporkan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional.

Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT Scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita juga, di setiap gerai koperasi merah putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh.

Saudara-saudara,
Tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan diperkuat terutama untuk menangani penyakit penyebab kematian tertinggi: kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa, karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya, karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten/kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu, kita telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi dan berbasis rumah sakit, dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. 

Saudara-saudara sekalian, 
Bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktik di sini, untuk waktu-waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187 ribu dokter gigi, mungkin kita harus menunggu empat presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita menuntut berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin, kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif.

Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. 

Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak mungkin juga WC yang tidak dan, ruang kelas yang tidak aman.

Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat tahun 2029.

Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita, Saudara-saudara sekalian. Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh ada lagi ruang kelas rusak yang dibiarkan bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus puya kamar kecil yang layak.

Semua ruang kelas juga akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan tiga layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun lalu baru terima satu, semua sekolah di Indonesia akan punya empat ruangan yang memiliki IFP.  IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk belajar an mengajar. Kita juga akan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terk=baik akan bisa mengajar dari  studio guru di Jakarta atau di ibukota-ibukota provinsi. untuk Semua kelas di Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pemimpin bangsa kita. Pendidikan ada hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang memiliki kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi, untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis.

Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingi segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia: kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya.

Tetapi, terlalu sering harga kekayaan yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain, Mereka yang tidak punya komoditas ini,  masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya. 

Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa! Keadaan ini harus kita ubah, saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubah ini. Dan, saya katakan di sini, saya yakin Saudara-saudara mendukung saya, kalau mereka enggak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak-cucu kita. Batu bara kita, emas kita, minyak kita biar di tanah. Kopi kita biar kita minum sendiri. Tapi, tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga terlalu tinggi, itu juga enggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di Republik Indonesia.

Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencana kita, apabila OJK dengan baik dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan pada 1 Januari 2027, kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. KIta targetkan ketentuan penyelenggaraan bursana mineral dan komunitas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja sempat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan, terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini bukan Prabowonomic, ini Marhaen. PDIP susah tidak mendukung ini. 

Saudara-saudara,
Dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi.Dengan data transaksi yang lebih terang. Dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia. Dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya.

Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. 

Kita juga akan mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di Majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan akan kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka kompetitif dan menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia.

Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang mereka sebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, ada airport yang kurang maksimal dioperasikan. Kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? 

Saudara-saudara, sebagai contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara-saudara, itu akan kita rintis. 

Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100 ribu megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan membangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil, kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya selalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita.

Saudara-saudara, 
Idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 gigawatt atau saya ulangi 1 megawatt satu desa.

Saudara-saudara kalian, 
Menko Perekonomian telah menghitung. Dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak di desa. 

Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII.

Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali. Dan, mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bulian, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. 

Pada saat yang sama, aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. 

Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund (DDMF).

Danantara adalah dana kedaulatan kita, Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek, dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas sudah dibangun di daerah Subang, proyek motor nasional juga telah kita luncurkan, ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar telah bekerja, dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik.

Kita juga harus membangun giant sea wall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan, jangan kita tunggu bencana datang, kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang, tanpa perlu menunggu bencana. Giant sea wall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda, dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant sea wall kita di pantai utara Jawa harus kita bangun segera, dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga pantura Jawa. Untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant sea wall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant sea wall ini. Proyek giant sea wall ini akan butuh lima belas hingga dua puluh tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant sea wall ini. Ini waktu yang lama, saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan, tapi saya bertekad presiden ke delapan akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan di bagian 15 segmen, dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Dan, jika dilaksanakan serentak sesungguhnya mungkin berkurang dari dua puluh tahun. Apapun, kita harus berani mulai, ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan, kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi, masa depan industri kita juga dipertaruhkan.

Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan, kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional. Beserta rantai pasok, baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purna jualnya. 

Saudara-saudara, 
Kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik, hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya, setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki tiga kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi keluarga mereka, kita perkirakan mereka akan bayar 50 persen lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30 persen dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Ketiga, pengurangan impor energi dan yang sangat penting pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. 

Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwikewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora, di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia.cSebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain, karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. 

Saudara-saudara sekalian, Pimpinan dan Anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, 
Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa Komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset BUMN akan membuat kekayaan negara lebih produktif.

Indonesia International Financial Center atau PFII akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. 

Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita. Dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan adil dalam pembagian dan pemerataan nyata dalam kehidupan rakyat. 

Saya mengajak DPR RI, DPD, RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban.

Untuk itu, saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama, melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman: ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. 

Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya pemerintah desa. Kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. 

Saya gembira, sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan, saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun-ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara-upacara-upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. 

Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, 
Demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya.

Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia tercinta!
Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat.
Merdeka! 

Terima kasih. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Salam sejahtera kepada sekalian,
Om Swastiastu, 
Namo Buddhaya,
Salam kebijakan, 
Rahayu! Rahayu! 

Selesai.

Sumber: BPMI Setpres