Komitmen untuk mengatasi akar masalah gerakan separatis di Papua ditunjukkan oleh pemerintah dengan pemberlakuan otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi rakyat Papua terkait dengan format otonomi khusus yang sesuai dengan Papua melalui dialog antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Di bidang keamanan dan penegakan hukum, Presiden SBY mengungkapkan komitmen Pemerintah RI untuk menghormati HAM dengan memberikan tindakan tegas pada oknum TNI dan Polri yang melakukan pelanggaran HAM terhadap warga sipil Papua. Presiden SBY juga menekankan bahwa saat ini tidak ada operasi militer yang berlangsung di Papua. Personil TNI dan Polri yang ada di Papua terbatas hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Menanggapi hal tersebut, PM Kevin Rudd mengungkapkan sikap Pemerintah Australia yang mengakui dan menghormati kedaulatan wilayah Indonesia, dan tidak akan ikut campur terhadap masalah internal Indonesia. PM. Kevin Rudd juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan mendukung upaya dialog Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat untuk merumuskan format otonomi khusus yang sesuai untuk Papua dan Papua Barat.
Pada kesempatan tersebut, PM Kevin Rudd mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan mitra kerja sama yang penting bagi Australia, dan meminta masukan dari Indonesia terkait penyelenggaraan pertemuan G-20 di Canberra, Australia, tahun 2014. (dukjak-humassetneg)