Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia Harus Dimanfaatkan dengan Optimal
Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi pangsa pasar yang sangat potensial bagi perkembangan industri dan keuangan syariah tanah air. Selain kesadaran masyarakat akan penggunaan produk halal semakin meningkat, pertumbuhan kelas menengah muslim juga semakin besar. Untuk itu, besarnya potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal.
“Besarnya potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dimiliki Indonesia tersebut harus dimanfaatkan dengan optimal,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menyampaikan sambutan kunci pada acara IDX Channel Sharia Fair 2021 secara virtual, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Dipenogoro No.2, Jakarta, Senin (05/04/2021).
Dalam acara yang mengangkat tema “Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia” tersebut, Wapres mengungkapkan, Pemerintah Indonesia saat ini telah berupaya dengan sungguh-sungguh agar berbagai program pada 4 fokus utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan serta perluasan kegiatan usaha syariah dapat segera diimplementasikan.
Lebih jauh Wapres menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah. Untuk pengembangan industri produk halal, pemerintah telah membangun kawasan industri halal yang diharapkan dapat memberikan keseluruhan pelayanan produk halal dalam satu atap (one stop service).
“Kita bersyukur saat ini sudah ada Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten; Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur; dan baru saja ditetapkan Bintan Inti Halal Hub, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah akan menyusul beberapa lagi kawasan industri halal lainnya,” jelasnya.
Sementara, lanjut Wapres, untuk pengembangan industri keuangan syariah, pemerintah telah melakukan penggabungan tiga bank syariah milik Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Melalui penggabungan ini, BSI diharapkan dapat melayani transaksi baik domestik maupun global, dari skala kecil seperti UMKM sampai skala besar di tingkat korporasi baik di dalam maupun luar negeri,” ucapnya.
Dari sektor pengembangan dana sosial syariah, Wapres mengungkapkan, pemerintah telah melakukan upaya transformasi pengelolaan wakaf melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).
“Wakaf selama ini hanya dalam 3M (Masjid, Madrasah dan Makam/Kuburan). Melalui wakaf uang, harta benda wakaf menjadi lebih fleksibel. Wakaf uang akan diinvestasikan yang hasilnya dikembalikan untuk kepentingan umat seperti untuk pendidikan, bantuan sosial, dan pengembangan usaha-usaha kecil syariah, dengan tidak mengurangi pokok wakafnya,” paparnya.
Untuk fokus pengembangan usaha bisnis syariah, Wapres mengatakan, pemerintah mendorong pembentukan inkubasi-inkubasi bisnis dan kemitraan dengan usaha besar, penyediaan lembaga-lembaga keuangan syariah mikro untuk membantu pembiayaan usaha-usaha syariah, pembinaan dan peningkatan skala usaha mikro kecil, serta akselerasi digitalisasi usaha syariah.
Sedangkan, sebagai upaya mendukung percepatan implementasi ke-4 fokus program tersebut, Wapres menyampaikan, pemerintah melakukan pengembangan infrastruktur ekosistem syariah, yakni dengan peluncuran Brand Ekonomi Syariah, sebagai satu logo milik negara yang dapat digunakan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyusunan RoadMap Pembangunan SDM Unggul di sektor ekonomi syariah.
“Upaya ini mencakup penyederhanaan nomenklatur program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah, penyusunan kurikulum, materi edukasi, serta skema sertifikasi kompetensi. KNEKS sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air akan terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengna kementerian/lembaga ataupun stakeholder terkait lainnya,” tutur Wapres.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres memberikan apresiasi kepada IDX Channel yang membantu menyediakan sarana untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat.
“Saya juga mengapresiasi acara ini sebagai bentuk partisipasi IDX Channel membantu pemerintah dalam meningkatkan awareness (kesadaran) masyarakat mengenai perkembangan dari ekonomi syariah dan industri keuangan syariah di tanah air,” ujar Wapres.
Sebelumnya, Direktur Operasional IDX Channel Apreyvita Wulansari mengungkapkan bahwa IDX Channel Sharia Fair 2021 merupakan salah wujud dukungan IDX Channel kepada pemerintah dalam meningkatkan pasar syariah di Indonesia.
“IDX Channel Sharia Fair 2021 sendiri bertujuan untuk mendukung rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia serta membantu dalam memasarkan produk-produk ekonomi syariah,” ujarnya.
Menjadi narasumber dalam rangkaian webinar ini, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia M. Anwar Bashari, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Ventje Raharjo, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Imam Teguh Saptono, dan Direktur Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah Core Indonesia Ebi Junaedi.
Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto (DAS/DMA/SK- BPMI, Setwapres)