Presiden Akan Segera Gelar Rapat Kabinet Bahas Kasus Pelanggaran HAM

Komitmen itu disampaikan oleh Presiden Yudhoyono saat menerima Direktur Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, dan beberapa perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Pada pertemuan itu, perwakilan keluarga korban, yaitu Sumarsih, ibu dari Wawan yang tewas tertembak pada tragedi Semanggi I, Ruminah dan Tuti Koto yang merupakan keluarga korban kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis pada 1997, korban peristiwa Tanjung Priok, Tirta, dan korban kasus Talangsari, Azwar Kaeli, melaporkan langsung kepada Presiden mengenai sulitnya memperoleh titik terang untuk mengetahui penanggung jawab dari peristiwa yang telah merenggut nyawa keluarga mereka.

"Tadi kami sampaikan betapa sulitnya perjuangan untuk mencari keadilan," ujar Sumarsih.

Presiden, menurut Sumarsih, mengatakan kepada keluarga korban bahwa kebenaran dan keadilan itu datangnya pasti, meski harus diperjuangkan.

Untuk menanggapi laporan keluarga korban itu, Presiden akan menggelar rapat kabinet terbatas khusus untuk mengumpulkan para menteri serta pembantu Presiden lainnya yang terkait dengan penanganan kasus pelanggaran HAM.

"Itu segera. Presiden akan menggelar rapat kabinet terbatas yang khusus mengagendakan pelanggaran HAM," kata Juru Bicara Kepresidenan, Andi Malarangeng.

Presiden, menurut Andi, juga mempersilakan keluarga korban dan Kontras untuk menghubungi langsung pejabat yang berwenang guna mengadakan dialog dengan mereka serta membantu mereka dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM.

Dalam pertemuan itu, Presiden juga berjanji kepada keluarga korban untuk segera meminta klarifikasi dari Jaksa Agung Hendarman Supanji mengenai pernyataan hilangnya berkas penyelidikan kasus Trisakti dan Semanggi, serta dari Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono tentang pernyataan tidak perlunya pejabat TNI dan purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM.

"Presiden tadi katakan bahwa ia akan mengimbau menterinya untuk tidak berbicara yang di luar kewenangannya masing-masing," kata Usman Hamid.

Khusus untuk mengklarifikasi pernyataan Menhan, Usman mengatakan Presiden juga mempersilakan Kontras untuk menemui Menhan dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

"Pertemuan ini tidak akan berhenti di sini. Tentu kami akan bertemu dengan Menhan dan Panglima TNI setelah ini," ujarnya.

Usai bertemu Presiden, para keluarga korban mengaku menemukan secercah harapan guna menemukan keadilan.


Percayai Presiden

Sumarsih, yang selama ini secara rutin setiap Kamis berdiri selama satu jam di luar Istana Merdeka, guna meminta komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas kasus Semanggi I, mengaku percaya dengan semua perkataan yang disampaikan Presiden untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Tadi, Presiden memang tidak berjanji karena katanya dia pantang berjanji. Tapi Presiden bilang akan cari solusi," tuturnya.

Sumarsih dan para keluarga korban lain mengemukakan meski Presiden tidak berjanji, namun mereka akan tetap mengingatkan dan menagih keseriusan pemerintah untuk mengungkap kasus yang telah bertahun-tahun merupakan kegelapan yang menghantui hidup mereka. (*)