Presiden Berkisah Soal Perjuangan RI Ambil Alih Pengelolaan Blok Tambang dari Asing
Pemerintah mengambil langkah serius terhadap upaya penguasaan negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas. Beberapa aset yang berhasil diambil alih pengelolaannya oleh Indonesia antara lain Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Mahakam di Kalimantan Timur dan yang terbaru Blok Migas Rokan di Riau.
"Blok Mahakam dulu dimiliki Prancis dan Jepang, 100 persen sekarang kita berikan pada Pertamina. Blok Rokan dulu dikelola Chevron, Amerika, sekarang sudah diambil oleh Pertamina 100 persen juga," kata Presiden saat meresmikan Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, pada Rabu, 8 Agustus 2018, seperti dilansir dalam siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Selain itu, Kepala Negara juga mengabarkan upaya yang masih ditempuh pemerintah untuk dapat mendapatkan bagi hasil yang lebih adil dan menguntungkan Indonesia dari Freeport.
"Freeport, wah ini memang sulit banget," kata Presiden.
Menurut Presiden, selama 40 tahun rakyat Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan sebesar 9,3 persen dari Freeport Indonesia. Karena itu, pihaknya dalam 3,5 tahun belakangan ini masih terus mengupayakan negosiasi soal divestasi saham Freeport ini.
"Saya negosiasi 3,5 tahun, alot sekali. Jangan dipikir itu mudah. Saya sampaikan, jangan mundur! Minta mayoritas 51 persen. Ditawar 30 persen tidak boleh, 51 persen mayoritas!" tuturnya.
Upaya panjang tersebut pada akhirnya membuahkan sebuah kesepakatan awal di mana Indonesia nantinya dapat meningkatkan kepemilikan saham Freeport Indonesia menjadi 51 persen.
Meski demikian, kesepakatan awal tersebut justru sempat menuai nada sumbang dari sejumlah pihak dari dalam negeri. Menurut Presiden, langkah penting ini seharusnya didukung penuh sebagai bagian dari mengupayakan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya.
"Mestinya seluruh rakyat mendukung penuh agar itu betul-betul bisa dikelola oleh bangsa ini," tandas Presiden. (Humas Kemensetneg)