Presiden: Bersama Menjadikan Indonesia Yang Lebih Baik

Pagi tadi, Selasa, 19 Januari 2015, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersilaturahmi bersama Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang berasal dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jakarta. Demikian sebagaimana dilansir dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana.

Dalam silaturahmi ini Presiden menyampaikan, bahwa dalam peristiwa ledakan dan serangan bersenjata di Jalan Thamrin yang terjadi belum lama ini, aparat keamanan dapat bertindak cepat. "Alhamdulillah tindakan cepat dari aparat kemanan dapat mengatasi aksi teror itu dengan cepat dengan hitungan jam aksi teror dapat diatasi aparat keamanan dan tidak hanya kita, tetapi dunia internasional juga mengapresiasi," kata Presiden.

Pencegahan Tindak Terorisme

Presiden juga telah memerintahkan Kapolri untuk mengejar, menangkap, dan mengusut jaringan yang berkaitan dengan aksi terorisme. "Ahamdulillah juga situasi sudah normal kembali dan oleh sebab itu momentum yang ada ini saya ingin mengajak kembali kita mengkaji penguatan instrumen pencegahan tindak pidana terorisme," ucap Presiden.

Presiden menggarisbawahi, bahwa selama ini payung hukum yang digunakan dalam menghadapi terorisme adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undangdan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. "Apakah cukup memadai dalam melakukan pencegahan aksi terorisme atau memang perlu direvisi karena memang perubahan yang sangat cepat terhadap idelogi terorisme," ujar Presiden.

Komitmen Bersama Menyelesaikan Permasalahan 

Dalam konferensi pers Presiden menjelaskan, bahwa dalam silaturahmi selain pencegahan terorisme juga dibahas tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), keberhasilan pilkada serentak, penyelesiaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu, agar tidak menjadi beban sejarah, dan amnesti untuk gerakan politik baik di Aceh maupun Papua, serta yang berkaitan dengan haluan negara untuk pembangunan jangka panjang.

“Alhamdulillah semua pimpinan lembaga negara menyambut baik keenam hal tersebut. Kita semua berkomitmen untuk mencari penyelesaian bersama-sama dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tutup Presiden.(Humas Kemensetneg)