Presiden Buka Munas Himpunan Kawasan Industri - PP Tentang Kawasan Industri Sudah Tahap Finalisasi

Dalam sambutannya Presiden SBY antara lain berharap agar dalam pembangunan kawasan industri sejak awal melibatkan pemerintah pusat dan daerah. ”Duduk bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengembang atau pelaku usaha, pastikan tidak saling menghambat, tapi justru bersinergi, saling mempercepat, saling memberikan kemudahan,” ujar Presiden SBY.

Presiden SBY juga minta Peraturan Pemerintah tentang kawasan industri agar dipercepat penyelesaiannya.”Tadi Pak Fahmi Idris sudah bisik-bisik kepada saya, sudah finalisasi. Para menteri terkait sudah diajak bicara, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah terbit,” kata Presiden disambut aplaus panjang peserta Munas HKI. Dengan terbitnya PP ini, tambah Presiden, diharapkan kepastian makin nyata termasuk kepastian hukum. Pembangunan instruktur makin terpadu jangan saling menunggu,dan yang paling penting pengaturan kewenangan dan kewajiban pusat, daerah dan pelaku usaha,” kata Presiden.

Sebelumnya Ketua Umum HKI Johannes Archiadi dalam laporannya mengatakan, tema Munas ke V HKI kali adalah Membangun Industri Melalui Penataan Ruang lingkungan dan Infrastruktur yang Lebih Baik .” HKI ini didirikan 20 tahun yang lalu tepatnya 20 Juni 1988, dan saat ini beranggotakan 86 perusahan kawasan industri baik milik pemerintah maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia mulai Medan hingga Makassar, dengan total luas kawasan 31 ribu hektar tercakup sekitar 6 ribu pabrik dengan tenaga kerja 888 ribu di 13 propinsi ,” katanya. HKI, lanjut Johannes, akan berusaha menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif meskipun ada banyak hal diluar kewenangan dan tanggung jawab pengelola Kawasa Industri itu sendiri,” kata Johannes

Sementara itu, Menteri Peridustrian Fahmi Idris mengatakan bahwa pembangunan kawasan industri diarahkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan dan mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, kepastian lokasi dan perencenaan serta pembangunan infrastruktur secara terkordinasi antara instansi terkait yang ditangani secara multi sektor

Tampak hadir beberapa menteri antara lain, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Purnomo Yusgihantoro, Menteri Perdagangan Mari E Pangestu, Menteri PU Joko Kirmanto, Menhub Jusman Syafii Djamal, Mensesneg Hatta rajasa, Seskab Sudi Silalahi, dan Kapolri Jenderal Sutanto.

Sumber :

http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2008/06/19/3179.html