Presiden Buka Raker Tampaksiring

"Pertama, untuk merumuskan solusi atas berbagai isu penting di bidang pembangunan, yang nanti akan kita dituangkan dalam kebijakan dan strategi dalam program-program aksi, dan sebagian di antaranya akan saya tuangkan dalam instruksi presiden," SBY menjelaskan.

Tujuan kedua, meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional, dan dalam aspek internasional maupun aspek domestik.

Ketiga, dengan kebersamaan kita ini, dalam forum seperti ini, kita bisa lebih mencegah dan meniadakan berbagai tumpang-tindih, over lapping, kemungkinan kekosongan karena tidak ada yang menangani. "Dan yang tidak kalah pentingnya, tidak untuk saling salah-menyalahkan, saling melempar tanggung jawab," kata Presiden SBY. Presiden berharap pembangunan yang kita laksanakan di seluruh tanah air akan berjalan lebih efektif dan lebih berhasil lagi.

Presiden SBY kemudian menjelaskan 4 agenda dan topik dalam raker ini. Pertama, upaya untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan ekonomi 5 tahun mendatang. "Ada kerangka waktu, ada timeline yang mesti kita penuhi," SBY mengingatkan.

Topik kedua,lanjut SBY, kita ingin melakukan evaluasi komprehensif dan kemudian menyempurnakan program-program prorakyat yang selama ini kita jalankan, terutama program-program penanggulangan kemiskinan.

Topik ketiga, kita ingin memperluas, meningkatkan dan juga menyempurnakan program keadilan bagi semua, justice for all. Seperti penegakkan hukum yang benar-benar adil, dan keadilan sosial yang nyata. Demikian juga keadilan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"Topik yang keempat, berkaitan dengan itu semua, kita ingin memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi dan mencapai sasaran Millenium Development Goals atau MDGs, yang telah menjadi komitmen dunia dimana Indonesia berada di dalamnya," Presiden menjelaskan.

Raker ini dihadiri Wapres Boediono, para menteri KIB II, gubernur, ketua DPRD provinsi, anggota wantimpres, kepala lembaga negara non-kementerian, dirut BUMN, pelaku dunia usaha, teknolog dan inovator, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. (arc)