Presiden: Deregulasi Diperlukan untuk Meningkatkan Iklim Investasi

“Walau tergesa-gesa kembali, saat itu saya sampaikan, sebagaimana dikatakan mantan Gubernur California, Arnolzd Schwarzenegger yang terkenal ‘I’ll be back’. Dan sampailah saya disini,” tutur Presiden seraya tersenyum.

 

Seperti dilansir Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, kehadiran Jokowi sebagai rangkaian dalam KTT ASEAN-AS. Acara US-ABC dilaksanakan di Ballroom Hotel St. Regis, San Fransisco, California, AS, Rabu, 17 Februari 2016.

 

US-ABC merupakan forum yang bertujuan mendorong peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan antara AS dengan negara-negara anggota ASEAN. US-ABC dibentuk atas inisiatif dari pemerintah negara-negara ASEAN dalam forum dialog ASEAN-AS pada tahun 1984.

 

Presiden menyampaikan, bahwa Indonesia cukup berbangga dengan kondisi perekonomiannya saat ini. Saat pasar modal di Cina menurun drastis, pasar modal di AS mengalami penurunan, dan harga minyak mentah anjlok di pasaran, rupiah relatif stabil dan hanya mengalami sedikit penurunan pada pasar modal. Bahkan PDB kuartal IV 2015, Indonesia bisa mencapai 5,03%, melampaui prediksi lembaga-lembaga keuangan.

 

Kondisi ini diprediksi sebagai buah dari kerja yang telah dilakukan Indonesia, seperti konsolidasi politik, pembangunan infrastruktur, dan reshuffle kabinet yang memasukkan lebih banyak teknokrat. “Secara keseluruhan saya masih optimis, Indonesia telah mencapai tataran stabilisasi ekonomi,” ujar Presiden.

 

Deregulasi Ekonomi

 

Kendati demikian, Presiden menyatakan, bahwa masih banyak yang harus dilakukan sebagai langkah pembenahan di Indonesia. Diantaranya, penyederhanaan dan pembenahan perijinan, tumpang tindih peraturan, serta deregulasi Daftar Negatif Investasi.

 

“Kami terus melakukan perbaikan, kami terus lakukan reformasi, yang kami lakukan di Indonesia adalah supply-side reforms,” kata Presiden.

 

Reformasi itu pertama diperkenalkan oleh Ronald Reagan saat menjabat sebagai Gubernur Negara Bagian California, bersama dengan Perdana Menteri Inggris waktu itu, Margareth Thatcher yang memberlakukan deregulasi ekonomi Inggris dan AS.

 

“Saat ini, kita harus memberlakukan kebijakan yang sama di negara-negara emerging markets, yakni membebaskan bisnis dan industri dari undang-undang dan peraturan yang berlebihan,” ucap Presiden.

 

Sejak awal tahun ini, menurut Presiden, perekonomian global mengalami perlambatan dan berdampak pada ekonomi maju. Banyak negara emerging markets yang mengalami penurunan.

 

Dengan kondisi tersebut, Bank Sentral Dunia harus menyediakan likuiditas yang diperlukan oleh dunia. “Pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia juga tidak boleh menunda tindakan-tindakan nyata dan aksi mendasar,” lanjut Presiden.

 

Selain itu, mengambil tindakan reformasi struktural, pada investasi jangka panjang yang tidak berfokus pada langkah-langkah jangka pendek. Ini membutuhkan waktu. ”Saya yakin tidak ada jalan pintas. Jamannya sudah berbeda jika dibandingkan dengan era Bapak Reagan dan Ibu Thatcher,” kata Presiden.

 

Perbedaan itu mengacu pada deflasi. Kesalahan era Reagan dan Thatcher pada pemungutan pajak yang berlebihan. Kini, kesalahannya pada pemungutan pajak yang kurang, khususnya pada emerging markets.

 

Dibanyak negara kebijakan fiskal yang buruk akan membuat negara kehilangan sumber daya yang dibutuhkan untuk investasi masa depan, anak-anak kita, anak muda kita, dan infrastruktur kita.

 

Pergeseran Pola Tantangan Ekonomi

 

Tantangan ekonomi yang dihadapi kini sudah bergeser. Bukan lagi kesalahan pemungutan pajak yang berlebihan. Namun sebaliknya, kebijakan fiskal yang buruk, telah menyebabkan negara kehilangan sumber daya, yang dibutuhkan untuk investasi masa depan.

 

Meski demikian, kepemimpinan yang tegas dan jujur tidak boleh berubah. Untuk itu, pada akhir pidatonya, Presiden mengajak untuk melakukan tindakan tegas, jujur, berorientasi jangka panjang, dan siap untuk tidak popular. (Humas Kemensetneg)