Tamu negara PM Norwegia juga hadir pada acara ini, disamping Menko Perekonomian Boediono, Menko Polhukkam Widodo A.S., Menlu Hassan Wirajuda, Meneg Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta, Seskab Sudi Silalahi, Jubir Kepresidenan Andi A. Mallarangeng dan Dino Patti Djala, perwakilan duta besar negara-negara sahabat, dan perwakilan dari negara-negara yang mengikuti forum konsultasi ini.
Dalam laporannya, Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa forum konsultasi yang berlangsung tanggal 29-30 Maret 2007 ini adalah hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia. “Konsultasi regional ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti The Report of the UN Secretary General’s High Level Panel on UN System-Wide Coherence in the areas of development; humanitarian assistance and the environment: Delivering as One, “ jelas Hassan.
“Tujuan dari konsultasi regional ini adalah untuk mendiskusikan, bertukar pikiran dan berbagi pengalaman mengenai berbagai isu terkait dengan Rekomendasi Panel, serta meningkatkan pengertian di kalangan pemangku kepentingan di negara-negara kawasan Asia Pasifik terhadap laporan,� Hassan menambahkan. Diharapkan, konsultasi regional ini akan dapat memberi masukan untuk sidang umum PBB ke-62 pada tahun 2007.
Presiden SBY dalam sambutannya antara lain menjelaskan bahwa tugas besar dari forum konsultasi ini adalah untuk mengidentifikasikan cara mempertinggi efisiensi PBB dalam memenuhi tujuan utamanya mengabadikan piagamnya. “Usaha ini sangat penting untuk keseluruhan proses perbaikan di sistem PBB yang lebih efisien, saling berhubungan, dan efektif bagi kehadiran negara PBB di bidang pembangunan, kemanusiaan, dan lingkungan hidup,� kata Presiden di hadapan lebih kuran 300 undangan.
“Fokus Rekomendasi Panel adalah pada pembangunan One Delivery System dari PBB di level negara. Meskipun kesuksesannya pada agenda pembangunan di tahun 90an, keefektifan PBB telah terkikis oleh duplikasi dan ketidaklogisan dari program itu. Ini tampak seperti penilaian yang kasar, mengingat kesuksesan PBB yang luar biasa pada misi kemanusiaan di dunia,� jelas Presiden. “Tetapi dunia telah berubah secara radikal oleh globalisasi, standar keprofesionalitasan telah meningkat, dan cara baru dalam mengukur kesuksesan di dunia internasional telah berubah. Oleh karena itu, penyesusaian harus dibuat,� lanjutnya.
Hal pertama yang harus dilakukan, menurut Presiden adalah mempelajari masalahnya. "Masalah terbesar dalam sistem PBB adalah masalah duplikasi. Isu tentang air, contohnya, menurut laporan panel telah diikuti lebih dari 20 badan-badan PBB. Ini tentu saja membuang uang dan tenaga. Masalah juga terletak pada kompetisi yang ketat untuk penggalangan dana dari negara-negara donor diantara badan-badan PBB,� ujar Presiden.
“Saya tidak dapat memberikan contoh baik lainnya bagaimana pentingnya kehadiran PBB di level negara, sebaik apa yang telah diselesaikan PBB di Aceh. Dalam hitungan hari pada tragedi hebat itu di bulan Desember 2004, PBB telah melaksanakan operasi kemanusiaan darurat besar-besaran. Secara pribadi saya memberi hormat atas respon cepat tersebut,� puji Presiden. “Tetapi setelah respon cepat tersebut, terdapat masalah-masalah pada kebijakan yang saling berhubungan dan koordinasi pada pelaksanaanya. Berton-ton makanan ditinggalkan di gudang bersamaan dengan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang tidak didistribusikan. Hal ini tidak akan terjadi apabila terdapat kebijakan yang saling berhubungan dan koordinasi pada tugas lapangan,� Presiden menjelaskan.
Presiden SBY percaya bahwa perbaikan pada tugas PBB di level negara membutuhkan empat hal yaitu prediksi penggalangan dana bagi semua program nasional, penyederhanaan proses administrasi pada program yang disalurkan, pensejajaran program-program PBB dengan program-program nasional, dan kepemilikan nasional dari program-program PBB di level negara.
“Kita harus memastikan bahwa perbaikan di tubuh PBB tidak mengurangi karakter pada operasi PBB yang harus tetapi universal, sukarela, netral dan multilateral. Mereka juga harus selalu cukup fleksibel untuk merespon kebutuhan khusus dari negara yang mereka layani,� tegas Presiden.
Ditambahkan Presiden SBY, PBB dibutuhkan di Indonesia untuk mencapai strategi ekonomi nasional yaitu pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan dan memberantas kemiskinan sehingga Indonesia dapat meraih target MDG. “Itulah mengapa kami serius dalam rencana memakai sistem nasional pada badan PBB, seperti yang telah dilakukan beberapa negara. Dengan mengambil langkah tersebut, kita dapat meningkatkan kerjasama untuk membangun dengan PBB,� kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Di akhir sambutannya, Presiden SBY membuka secara resmi forum konsultasi tersebut. Dalam kesempatan itu, PM Stoltenberg memberikan pidatonya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam forum ini. Konsultasi regional dihadiri sekitar 150 peserta dari perwakilan pemerintahan negara-negara Asia Pasifik, perwakilan PBB dan akademisi.
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/03/29/1684.html