Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan proyek pembangunan 100.000 unit rumah yang dibangun oleh pengembang anggota Real Estate Indonesia (REI) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa.
"Pada tahun 2004 untuk PNS golongan I gajinya memang Rp700.000 namun saat ini Rp1,7 juta, tentu perlu ada kenaikan nilai tabungan yang dikelola Bapertarum," kata Presiden.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara menanggapi permintaan Ketua Umum DPP REI Teguh Satria yang mengatakan bantuan uang muka perumahan bagi PNS dari Bapertarum relatif kecil karena nilai tabungan wajib yang dipungut pun sejak 1993 tidak meningkat.
"Saat ini nilai tabungan perumahan PNS berkisar antara Rp3.000 hingga Rp10.000. Hal tersebut mengakibatkan nilai bantuan uang muka hanya berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2,1 juta," katanya.
Demikian juga dengan pembayaran uang muka perumahan oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian, Satria mengatakan perlunya ada peningkatan jumlah tabungan wajib perumahan prajurit TNI dan anggota Kepolisian.
Meski mendukung adanya kenaikan nilai tabungan perumahan tersebut, namun Presiden meminta agar pihak-pihak yang berkepentingan untuk merumuskan hal tersebut.
"Saya tidak akan menentukan jumlahnya, silahkan dibahas oleh pihak-pihak yang terkait baik kementerian maupun lembaga. Kepada Panglima TNI dan Kapolri juga silahkan lihat lagi bagaimana," kata Presiden.
Sementara itu terkait masukan DPP REI agar pemerintah memberikan sejumlah kebijakan di bidang kepemilikan apartemen dan juga pengurusan surat pertanahan sehingga warga negara asing tertarik untuk berinventasi properti di Indonesia, Presiden meminta agar hal tersebut dilihat secara mendalam dan diperhitungkan implikasinya.
"Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat. Bila di negara lain bagus, tapi tidak cocok di sini jangan buru-buru diterapkan," tegasnya.
Teguh Satria menyampaikan usulan tersebut karena melihat potensi perkembangan apartemen di dalam negeri cukup menjanjikan bila aturan yang ada lebih mengakomodasi warga negara asing yang ingin berivestasi di bidang Properti di Indonesia.
Menurutnya di luar negeri harga apartemen berkisar antara Rp167 juta hingga Rp528 juta per meter persegi, sementara di Indonesia masih berkisar antara Rp10 juta hingga Rp27 juta per meter persegi.
Dalam bagian lain pidatonya, Presiden juga menyambut baik masukan dari REI yang menginginkan ada lembaga keuangan khusus yang mengelola pembiayaan kepemilikan dan investasi perumahan.
Kepala Negara mengatakan yang paling penting adalah bukan lembaga yang dibentuk namun fungsi optimal untuk pembiayaan perumahan.
"Saya kira kita memiliki BTN yang bisa dikembangkan perannya, sama seperti BRI yang memberikan kredit bagi pertanian," kata Presiden yang dalam acara itu didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Dalam acara tersebut dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis bantuan uang muka oleh Kepala Pelaksana Kegiatan Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit pada debitur dari tiga angkatan dan kepolisian masing-masing Rp14 juta.
Juga diserahkan bantuan uang muka oleh Kepala Sekretariat tetap Bapertarum-PNS kepada perwakilan pembeli dari pegawai negeri sipil.
Presiden Yudhoyono juga akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tentang penyediaan perumahan bagi prajurit TNI, nota kesepahaman penyediaan perumahan bagi anggota Polri, nota kesepahaman penanaman pohon penghijauan dan nota kesepahaman persediaan kredit kepemilikan rumah (KPR) rumah sederhana sehat (RSH) dan rusunami.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum DPP REI Teguh Satria, Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan sejumlah pejabat lainnya.
Sumber:
http://www.antara.co.id/arc/2009/2/17/presiden-harapkan-tabungan-perumahan-pns-naik/
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?