“Kita menggaris bawahi perlunya pengembangan IT di lingkungan pendidikan kita. Kebijakan pemerintah di bidang IT ini, kita akan lebih mendayagunakan IT ini untuk pendidikan, good governance, dan dunia bisnis. Pendidikan telah direncanakan, bagaimana aplikasi dari IT ini di pendidikan kita mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Harapan kita akan lebih untuk mendistribusikan pengetahuan dan meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar, dan lain lain, “ kata Presiden.
"Mendiknas telah melaporkan kepada saya apa yang telah dilaksanakan selama ini, sejak akhir tahun 2004 hingga Maret 2007, prioritas dan agenda yang akan dilaksanakan tahun 2007 ini, dan berturut - turut hingga tahun 2009. Dari itu semua kita telah mengambil keputusan dan menetapkan langkah - langkah lanjutan yang akan kita laksanakan secara menyeluruh di seluruh tanah air pada peningkatan pendidikan kita," lanjutnya.
Presiden mengingatkan bahwa pada hakekatnya, pendidikan nasional dijalankan untuk membangun yang disebut human capital atau sumber daya manusia yang bukan hanya cerdas, tapi juga memiliki daya saing tinggi. Memiliki kepribadian yang tangguh, trampil dan lain lain. “Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional kita, sedangkan jabaran dari itu semua, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, telah menetapkan satu kebijakan agar pendidikan 5 tahun ini atau tahun - tahun mendatang benar - benar bisa meningkatkan mutunya, kemudian akuntabel dan lebih merata dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, “ kata Presiden.
“Itu lah yang menjadi landasan dari apa yang kita laksanakan dewasa ini, dan dari apa yang tadi telah kita bahas secara mendalam , maka beberapa hal perlu saya jelaskan kepada rakyat Indonesia apa saja yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita. Pertama, akses atau kesempatan bagi anak - anak kita untuk mengikuti pendidikan. Maka kita terus menerus mengukur akses ini dengan apa yang kita sebut angka partisipasi baik untuk SD, SMP, SMA. Pada prinsipnya sasaran yang telah kita tetapkan dapat kita penuhi. Mudah - mudahan makin ke depan makin banyak kesempatan atau akses atau peluang bagi putra – putri bangsa untuk mengikuti pendidikan, terutama pendidikan dasar 9 tahun, “ kata Presiden.
Hal kedua, lanjutnya, adalah ingin dikuranginya disparitas atau ketidak merataan akses untuk mengikuti pendidikan , baik itu ketidakmerataan yang bersifat parsial, kota dengan non kota misalnya, atau yang bersifat jender. Diharapkan dengan demikian makin baik pemeratan ini, sehingga warga negara Indonesia memiliki peluang yang kurang lebih sama untuk mengikuti pendidikan.
"Ketiga adalah peningkatan mutu yang menjadi faktor sangat penting. Pemerintah telah meningkatkan kualifikasi guru , pendidik, dosen, dengan harapan makin berkualitas mereka tentu akan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Peningkatan mutu juga kita wujudkan dalam penentuan rata - rata nilai ujian nasional, baik SD SMP SMA yang ternyata dari target yang telah kita tetapkan itu dapat dilampaui, “ kata Presiden.
Keinginan untuk menambah jumlah pendidikan profesi atau kompetensi kejuruan, juga menjadi rencana pemerintah, karena dengan demikian lebih banyak lagi hasil pendidikan yang siap pakai untuk mengisi berbagai lapangan pekerjaan yang ada di negeri kita. “ Ini penting, jangan sampai ada gap antara apa yang dihasilkan oleh pendidikan dengan kebutuhan nyata. Dari kehidupan nyata, lapangan pekerjaan tentuya harus klop betul antara lulusan itu dengan kebutuhan yang ada," tambahnya.
Masalah pembangunan infrastruktur pendidikan juga dibahas dalam rapat yang dihadiri juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu. "Bukan hanya gedung – gedung sekolah, memperbaiki yang rusak, membangun yang baru tapi infrastruktur dalam arti umum, juga fasilitas ruang perpustakaan, komputer dan lain - lain. Dengan demikian dari segi itupun kita telah memiliki kecukupan , sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik lagi," lanjut Presiden.
Anggaran pendidikan makin tahun makin naik. “Kita bahas bahwa Rp 44 trilyun rupiah untuk anggaran pendidikan yang menyangkut berbagai proyek pengadaan seperti gedung, fasilitas dan lain – lain itu betul - betul harus akuntabel dapat dipertanggung jawabkan. Tidak ada penyimpangan, tidak ada korupsi, oleh karena itulah upaya untuk membangun good governance pengawasan yang baik dengan mengenalkan e-procurement , e- announcement itu adalah bagian nyata, dan kita terbuka bagi masyarakat luas untuk memastikan bahwa semua proses itu berjalan dengan baik, “ kata Presiden.
Negara, dalam hal ini pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang, jelas Presiden, tentu akan memikirkan bagaimana membantu saudara – saudara kita yang memang tidak mampu untuk membiayai putra putrinya bersekolah. “Inilah yang kita rumuskan. Tanggung jawab pemerintah pusat seperti apa, provinsi seperti apa , kabupaten seperti apa. Pendidikan ini ruangnya luas, mulai dari dasar sampai atas, tentunya bagi yang memiliki kemampuan apalagi jauh lebih dari cukup, diharapkan bisa berkontribusi. Dengan demikian pemerintah hanya berorientasi membantu mereka yang betul tidak mampu. Itupun kita ambil dari anggaran negara dan dengan kontribusi dari mereka – mereka yang memiliki kemampuan lebih, maka kita bisa menghemat anggaran itu, untuk sekali lagi membiayai sektor pembangunan yang lain."
Presiden juga mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang masuk melalui SMS dan surat di banyak tempat, masyarakat sudah merasakan dampak dari kebijakan selama ini. "Seperti BOS misalnya, demikian juga pembangunan gedung – gedung sekolah dan lain - lain. Tentu ini proses panjang, memerlukan waktu, tapi kita berharap tahun demi tahun kita bisa meningkatkan manajemen pendidikan, serta kualitas atau mutu pendidikan kita dan membantu saudara - saudara yang memerlukan bantuan kita, “ kata Presiden.
Rapat yang berlangsung hamper 3 jam itu selain dihadiri Wapres Jusuf Kalla juga diikuti antara lain Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Budiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri M.Ma’ruf, Seskab Sudi Silalahi, Menkes Siti Fadillah Soepari, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menag Maftuch Basyuni, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Mendiknas Bambang Sudibyo selaku tuan rumah, serta kedua Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal.
Sumber :
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/03/12/1640.html