Presiden Izinkan Politikus di Pemerintahan Lakukan Aktivitas Politik

 
bagikan berita ke :

Senin, 07 April 2008
Di baca 1597 kali

 

"Dibenarkan melakukan aktivitas politik yang berkaitan dengan keberadaan sebagai pimpinan politik. Namun sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya minta agar dalam menggunakan waktunya untuk beraktivitas politik secara proporsional. Harus tetap mengutamakan kepentingan tugas pemerintahan," kata presiden dalam pengantarnya membuka sidang kabinet paripurna di Sekretariat Negara Jakarta, Senin (7/4).

 

Presiden mengakui bahwa pada dua tahun mendatang pemerintah akan menghadapi persoalan fundamental yang memerlukan sinergi, koordinasi, dan keterpaduan dalam penyelesaiannya. Apalagi suhu politik pada 2008 ini mulai memanas, karena pada 2009 Indonesia sudah memasuki masa pemilu legislatif dan pemilu presiden.

 

"Tahun 2008 dan 2009 adalah periode yang penuh tantangan baik dari sisi sosial amupun ekonomi. Karena itu saya mengajak semua pihak dalam jajaran pemerintahan untuk betul-betul all out, bekerja sungguh-sungguh dengan penuh konsentrasi, intensitas, dan prioritas yang tepat," ujar presiden.

 

Presiden meminta agar seluruh jajaran pemerintahan, termasuk yang memiliki aliansi politik, untuk menyukseskan program pemerintah yang telah ditetapkan. Termasuk mengelola situasi sosial yang menyangkut keamanan publik pada saat pemilu.

 

"Tidak boleh bekerja setengah-setengah dalam melaksanakan program dan kebijakan. Jaga keamanan publik. Dengan kondisi yang kondusif semua program akan tetap bisa dilaksanakan dengan baik," ungkap presiden.

 

Presiden meminta jajaran pemerintahan yang memiliki aliansi politik, tetap memegang etika dan tata krama dalam berpolitik. Termasuk agar tidak terlalu dini dalam melakukan aktivitas politik, dan menyerahkan semua sesuai dengan prosesnya. Hal itu agar tugas-tugas pemerintahan bisa dijalankan dengan intensif dan penuh konsentrasi.

 

"Saya tidak senang dalam Pilkada, belum-belum ada tindakan Bupati yang tidak tepat kepada Gubernurnya atau sebaliknya karena sama-sama akan ikut Pilkada. Kecuali kalau sudah dalam status calon," cetus presiden.

 

Pada kesempatan itu juga, presiden memerintahkan agar jajaran kepolisian, TNI, lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk tetap netral. Selain itu, turut berperan aktif dalam memelihara situasi sosial dan keamanan di daerah yang sedang melaksanakan Pilkada.

 

"Mari kita ukir demokrasi yang baik di negeri ini. Tidak perlu melihat ke belakang. Jika ada dispute, kembalikan kepada UU dan mekanisme yang berlaku. Mari kita kawal dan kelola bersama-sama," tegas Presiden.

 

 

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
1           1           0           0           1