Presiden: Jangan Ada GTM di IPDN

 
bagikan berita ke :

Senin, 16 April 2007
Di baca 647 kali

“Saya mendengar, mungkin penuh dengan emosi melihat kenyataan lembaga pendidikan terhormat itu penuh dengan kekerasan, dan korban masih terus berjatuhan. Masih ada yang mengusulkan untuk membubarkan IPDN. Namun dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, kita tidak boleh emosional, tetapi rasional,� kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengunjungi Kebun Durian Warso di Desa Cihideung, Cipelang, Cijeruk, Bogor, Minggu (15/4) pagi.

“Bayangkan kalau IPDN kita tutup sekarang. Bagaimana nasib 4.653 Praja yang sedang digodok di lembaga pendidikan itu. Paling tidak, sekarang ini kita kawal, kita didik yang benar, kita cegah kekerasan sampai mereka menamatkan pendidikan di lembaga itu,� ujar Presiden. “Setelah itu, baru kita lihat akan seperti apa design baru dari IPDN itu. Kita lihat, bagaimana hubungannya dengan lembaga pendidikan yang ada di provinsi-provinsi, yang lebih dekat dengan para pengguna yaitu bupati dan walikota yang barangkali situasinya khas. Masing-masing provinsi dengan kepentingan untuk menciptakan sebuah kurikulum yang memiliki standar nasional dan mencerminkan birokrasi yang baik dan merupakan bagian dari good governance. Sekaligus diperlukan penguatan wawasan kebangsaan. Itu semua akan kita olah dan dalam evaluasi, dan dalam waktu dua bulan kita harapkan sudah ada suatu pilihan bagaimana design lebih lanjut dari lembaga IPDN itu,� Presiden menambahkan.

Dalam kesempatan itu Presiden mengingatkan kembali enam langkah yang telah diputuskan dan menjadi langkah pemerintah. Pertama, menuntaskan langkah hukum atas meninggalnya Cliff Muntu, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi rasa keadilan. Kedua, pembekuan segala kehidupan Praja, baik di dalam maupun di luar kampus, termasuk kegiatan senior dan junior yang berlaku selama ini. Ketiga, melakukan perubahan total organisasi pengasuhan yang dinilai tidak cukup efektif untuk melakukan pengasuhan pengawasan. Keempat, setiap pengawasan praja diawasi 24 jam oleh lembaga yang sudah diperkuat. Kelima, dilakukannya evaluasi menyeluruh. Keenam, penerimaan Praja baru ditunda sampai betul-betul ditata secara mendasar.

“Tim sudah kita tugasi untuk melakukan apa saja secara objeketif. Saya minta untuk dibuka aksesnya lebar-lebar di IPDN, jangan sampai ada GTM atau gerakan tutup mulut di sana. Siapapun yang memberikan penjelasan dan keterangan harus diterima dengan baik secara objekif karena kita ingin mengidentifikasi seluruh masalah yang ada, menemukan solusi yang tepat, kemudian menjalankan dengan baik,� ujar Presiden.

 

http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/04/15/1726.html

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0