Sesuai amanat Undang-Undang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 beserta nota keuangannya akan disampaikan dalam sidang paripurna di DPR beberapa hari mendatang.
Siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, menyebutkan bahwa terdapat lima hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo kepada para menterinya. Pertama, kondisi perekonomian harus tetap dijaga, antara lain dengan menjaga dan mengendalikan inflasi bersama-sama. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik telah mengumumkan inflasi pada bulan Juli 2016 yang berada di angka 0,69 persen.
"Ini merupakan inflasi terendah jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir sejak 2012. Ini harus kita jaga terus terutama yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan agar dilihat setiap jam, setiap hari, dipantau terus, ditekan sehingga inflasi betul-betul bisa kita kendalikan," tambahnya.
Kedua ialah perumusan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dan pokok besaran awal RAPBN 2017. Terhadap perumusan tersebut, Presiden menginstruksikan agar RAPBN 2017 benar-benar dibuat berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia dam global.
"Dalam merumuskan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro serta pokok-pokok besaran awal RAPBN 2017, harus dipastikan sesuai dengan kondisi perekonomian kita dan kondisi perekonomian global. Karena kita harus mengkalkulasi potensi pengaruh global terhadap ekonomi kita," tegas Presiden.
Ketiga, memanfaatkan momentum amnesti pajak yang sedang digalakkan pemerintah. Presiden meminta untuk menjadikan momentum tersebut sebagai sebuah kesempatan dalam memperbaiki basis data pajak yang valid dan terintegrasi.
Keempat, kebijakan belanja kementerian. Presiden menekankan agar kementerian dan lembaga betul-betul hanya berfokus pada sejumlah program prioritas nasional yang kini digalakkan. Utamakan pembelanjaan pada program pembangunan sesuai dengan prinsip "money follow program".
"Dalam hal kebijakan belanja kementerian/lembaga, saya minta betul-betul fokus pada upaya melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas. Jangan lepas dari program prioritas yang telah kita rencanakan dan kita buat selama ini seperti percepatan pembangunan infrastruktrur dan konektivitas, pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial yang telah kita buat," kata Presiden.
Menutup arahannya, Presiden Joko Widodo kembali menekankan efisiensi pembelanjaan negara. Efisiensi tersebut di antaranya dilakukan dengan pengurangan belanja negara untuk program-program non-prioritas.
"Kita memang harus melakukan efisiensi pada program-program non-prioritas nasional. Efisiensi bisa dilakukan pada belanja-belanja operasional dan belanja barang. Saya juga instruksikan pimpinan kementerian/lembaga untuk dapat disiplin melaksanakan penghematan belanja," tutupnya.
Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga para menteri anggota Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, hingga Menteri BUMN Rini Soemarno. Tampak juga hadir Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?