Indonesia memberikan perhatian lebih atas isu inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, pada Jumat, 28 Juni 2019. Dalam forum internasional tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan inisiatif Indonesia atas usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub.
Indonesia mengonsepkan IDEA Hub sebagai sebuah wadah global bagi para pelaku bisnis digital, utamanya yang berstatus Unicorn, untuk mengkurasi ide serta berbagi pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, swasta, maupun UMKM. Usulan IDEA Hub ini dicetuskan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara.
"IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat mengkurasi, mengelola, dan berbagi pengalaman model bisnis digital para Unicorn anggota G20," jelas Presiden dalam KTT G20 Sesi II yang membahas soal ekonomi digital dan kecerdasan buatan.
Pembelajaran terhadap model bisnis digital dalam IDEA Hub tersebut mencakup tiga area informasi, yakni sharing economy, workfoce digitalization, dan financial inclusion. Ketiga area informasi itulah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi inklusif secara global.
Isu inklusifitas inilah yang mendorong Indonesia menyelenggarakan 'the 1st World Conference on Creative Economy' di Bali pada November 2018.
Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga memandang perlunya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital yang mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital yang tengah berkembang. Menurutnya, ada tiga pilar utama dalam upaya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital itu.
"Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital penting untuk terus ditingkatkan," kata Presiden.
Dalam hal pembangunan infrastruktur digital, Indonesia sedang membangun proyek Palapa Ring yang nantinya akan menyambungkan jaringan infrastruktur digital sepanjang 13.000 kilometer. Jaringan tersebut akan mampu menjangkau 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Adapun pilar ketiga pembangunan masyarakat ekonomi digital yang disebutkan Presiden ialah perbaikan dan peningkatan iklim investasi dalam mendukung pengembangan ekonomi digital.
"Ketiga, ekosistem dan iklim investasi pengembangan ekonomi digital harus terus diperbaiki," imbuh Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Di hadapan para pimpinan negara-negara G20 yang hadir, ia juga mengingatkan bahwa ekonomi digital dan pemerataannya harus mampu menjangkau kepentingan segenap golongan masyarakat sebagaimana prinsip yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa ekonomi digital tidak boleh melupakan kepentingan setiap orang. Tidak boleh ada orang yang tertinggal, no one left behind," tandas Presiden Jokowi. (Humas Kemensetneg)