Presiden Joko Widodo gencar mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Meningkatnya literasi dan inklusi keuangan membuat masyarakat akan lebih memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan mereka serta dapat dengan mudah mendapatkan akses maupun layanan terhadap layanan finansial seperti tabungan hingga kredit usaha.
"Ini penting sekali karena dari situlah ekonomi keluarga serta ekonomi usaha mikro dan kecil kita akan bisa naik ke kelas yang lebih atas lagi," kata Presiden selepas memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.
Saat memberikan arahan dalam acara tersebut, Presiden mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan daerah sejak beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah.
"Saya sangat menghargai OJK yang telah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah ini. Nantinya (diharapkan) betul-betul bisa menghasilkan sebuah hal yang konkret sehingga tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan kita bisa naik lebih cepat dan tinggi lagi," kata Presiden.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah ingin mengajak seluruh daerah agar bisa mendorong masyarakat untuk bisa mengakses layanan keuangan atau perbankan baik itu berupa tabungan maupun akses kepada layanan kredit usaha.
Sebagai contoh, pemerintah memiliki program-program pemberdayaan dan peningkatan serta permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tengah berjalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren, dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).
"Di usaha yang mikro dan kecil kita memiliki PNM Mekaar yang sekarang ini jumlahnya sudah 5,9 juta nasabah. Di PNM Mekaar bisa mengambil kredit pertama Rp2 juta hingga bisa naik ke Rp10 juta," imbuh Presiden.
Sementara di program KUR, pemerintah bahkan akan menaikkan total plafon anggaran hingga mencapai Rp190 triliun pada tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun ini yang berada di angka Rp140 triliun.
"KUR itu nanti di tahun 2020 ini target kita Rp190 triliun harus keluar dari perbankan kita untuk usaha-usaha kecil dan usaha-usaha mikro. Target yang saya berikan di tahun 2024 Rp325 triliun harus keluar untuk usaha-usaha mikro dan usaha kecil," tambah Presiden.
Dari semua program yang tengah berjalan tersebut, baik itu KUR, PNM Mekaar, hingga Bank Wakaf Mikro, Presiden mengungkap bahwa hasil dan respons yang didapatkan dari para nasabah amat menggembirakan. Bahkan, berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kredit macet dari program tersebut juga tergolong kecil.
"Artinya yang kecil-kecil ini justru memiliki kedisiplinan, kejujuran, dan memiliki iktikad yang baik untuk mengembalikan. Ini kalau kita tidak memberikan sebuah ruang yang besar untuk bisa kita tambah plafonnya ya kebangetan kita," jelas Kepala Negara.
Untuk itu, Kepala Negara menginginkan daerah untuk turut serta mendorong literasi dan inklusi keuangan di masing-masing wilayahnya. Pemerintah daerah disebutnya dapat membuat kelompok-kelompok usaha untuk kemudian mencarikan akses kepada bantuan permodalan seperti KUR.
"Ini tugas daerah karena banyak masyarakat kita itu enggak tahu bagaimana cara mengakses ke bank. KUR pun yang sampai Rp50 juta itu kalau dalam bentuk kelompok tidak memakai agunan. Kalau satu-satu pasti diminta agunan, tapi kalau dalam bentuk kelompok tidak," tandas Presiden. (Humas Presiden).