Dalam pengantarnya, Presiden Joko Widodo menilai partisipasi pihak swasta sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, mustahil pemerintah dapat berjalan sendiri dalam menggerakkan perekonomian nasional, demikian disampaikan dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Untuk meggerakkan roda perekonomian nasional, tidak bisa sepenuhnya hanya kita lakukan sendiri, tapi swasta perlu dilibatkan. Utamanya dalam prioritas kita dalam pembangunan infrastruktur," ujar Presiden membuka rapat terbatas.
Presiden menyebutkan bahwa di negara-negara lainnya, partisipasi pihak swasta dalam pembangunan suatu negara berkisar antara 22% hingga 40%. Oleh karenanya, Presiden mengajak pihak swasta untuk turut berperan dalam proses pembangunan nasional.
"Kita akan berupaya mendorong swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur kita. Keterlibatan swasta perlu terus didorong karena swasta lebih fleksibel, swasta lebih lincah, dan juga mereka berpeluang untuk menarik dana-dana dari luar negeri," terang Presiden.
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah hendak mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menarik pihak swasta dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan. Presiden juga meminta jajarannya untuk terus menyiapkan skema-skema lain yang diperlukan.
"Untuk menarik swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini, beberapa kebijakan telah kita lakukan. Tetapi juga perlu disiapkan lagi beberapa skema kebijakan-kebijakan sehingga mereka akan tertarik untuk masuk ke sektor-sektor yang siap untuk diinvestasikan mereka," ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan, dukungan iklim investasi, insentif-insentif, dan pelayanan yang prima sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan usaha dan investasi.
"Intinya, keterlibatan swasta harus terus didorong agar pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat dan pergerakan roda perekonomian nasional bisa lebih baik lagi," tutup Presiden.
Hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?