Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan PM Vietnam di Istana Bogor
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính menggelar pertemuan bilateral pada Jumat, 23 April 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Perdana Menteri Vietnam ke Indonesia merupakan yang pertama semenjak dilantik pada 5 April 2021.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, yang mendampingi Presiden selama pertemuan memberikan keterangan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk terus menjalin hubungan bilateral dengan Vietnam untuk kepentingan rakyat kedua negara. Indonesia dan Vietnam diharapkan juga terus bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Kawasan serta bersama keluar dari situasi pandemi.
"Presiden menegaskan, Indonesia memiliki komitmen untuk terus menjalin hubungan bilateral yang saling menguntungkan untuk kepentingan kedua rakyat. Bapak Presiden menyampaikan bahwa Vietnam adalah sahabat Indonesia dan Vietnam adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara," ujarnya dalam keterangan selepas pertemuan.
Terdapat sejumlah isu yang menjadi fokus pada pertemuan bilateral kali ini. Isu pertama ialah mengenai pentingnya penguatan kerja sama di bidang kesehatan antara dua negara. Di masa pandemi saat ini, kerja sama tersebut dinilai krusial dan penting dilakukan.
"Presiden mendorong kedua negara untuk terus menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan untuk jangka panjang menciptakan kesehatan di Asia Tenggara," ucap Retno.
Sementara isu kedua ialah mengenai peningkatan kerja sama ekonomi di mana Presiden Joko Widodo mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan baik di bidang perdagangan maupun investasi.
Vietnam merupakan mitra perdagangan terbesar keempat di ASEAN bagi Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara naik hampir dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.
"Indonesia berada pada urutan ke-28 FDI (foreign direct investment) Vietnam dan urutan ke-5 di antara FDI ASEAN. Investasi Indonesia di Vietnam antara lain di bidang pertambangan, packaging, batu bara, semen, properti, peternakan, otomotif, dan lain sebagainya," tuturnya.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga mendorong percepatan perundingan perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara. Untuk diketahui, perundingan tersebut telah berlangsung selama 11 tahun di mana Presiden menekankan pentingnya percepatan penyelesaian perundingan tersebut dan segera memulai perundingan kembali.
"Ditekankan oleh Presiden bahwa penyelesaian perundingan sangat penting karena memberikan kejelasan mengenai wilayah ZEE masing-masing, mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan, serta menekankan pentingnya klaim mengenai batas ZEE antarnegara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS 1982," tandasnya. (Humas Kemensetneg)