Presiden Jokowi
memberikan gambaran kepada para Mahasiswa bahwa Indonesia akan
menghadapi apa yang disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean
Economic Community), pada awal tahun 2016 yang akan datang dengan
sejumlah realitas yang mesti dihadapi, diantaranya adalah fakta bahwa
jumlah penduduk Indonesia yang masih buta huruf sangat tinggi. Fasilitas
pendidikan, yang merupakan modal utama pembangunan sumber daya manusia,
baik dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, masih sangat
kurang. Untuk itu, Pemerintah akan mengatasinya dengan mendirikan
sekolah Inpres, bila sebelumnya pada tingkat sekolah dasar (SD Inpres),
ke depan akan dibuka hingga tingkat atas atau kejuruan (SMK Inpres),
baik yang umum maupun yang agama.
Disamping itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan semua pihak, termasuk mahasiswa bahwa ke depan, pertarungannya adalah pertarungan kualitas SDM, bukan pertarungan atas kekuatan sumber daya alam. Presiden Jokowi mencontohkan negara tetangga Singapura, Jepang, dan Korea yang tidak memiliki potensi kekayaan alam melimpah seperti Indonesia, tetapi memiliki daya saing yang baik, karena unggul dalam hal kualitas SDM. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal. “Kita tidak punya pondasi untuk membangun perekonomian dengan baikâ€, terang Presiden Jokowi.
Pernyataan Presiden Jokowi tersebut merujuk kepada Indonesia yang tidak bisa membangun industri hilir, seperti tambang Batubara yang diekspor secara mentah, (raw materials), ke negara lain untuk diolah dan Indonesia justru membeli produk hasil olahan Batubara dari negara tersebut. Dengan membangun industri hilir, Indonesia akan mendapat keuntungan, diantaranya keuntungan pajak, nilai tambah, tenaga kerja, dan lain sebagainya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menjelaskan kepada mahasiswa mengenai kebijakannya menaikkan harga BBM yang tetap diambil meskipun akan menggerus popularitasnya. Pengalihan subsidi tersebut dipandang penting mengingat selama ini anggaran negara banyak digunakan untuk mensubsidi hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti BBM. Untuk itu, diperlukan pengalihan dari subsidi untuk hal konsumtif kepada subsidi untuk hal-hal produktif seperti membangun infrastruktur yang dapat mendorong aksesibilitas suatu daerah dan mempercepat arus barang dan jasa.
Tampak hadir mendampigi Presiden Jokowi, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, diantaranya, Menteri Sekretarsi Negara, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pariwisata, Menristek, dan Menpora. (Verbatim-Humas)
Disamping itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan semua pihak, termasuk mahasiswa bahwa ke depan, pertarungannya adalah pertarungan kualitas SDM, bukan pertarungan atas kekuatan sumber daya alam. Presiden Jokowi mencontohkan negara tetangga Singapura, Jepang, dan Korea yang tidak memiliki potensi kekayaan alam melimpah seperti Indonesia, tetapi memiliki daya saing yang baik, karena unggul dalam hal kualitas SDM. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal. “Kita tidak punya pondasi untuk membangun perekonomian dengan baikâ€, terang Presiden Jokowi.
Pernyataan Presiden Jokowi tersebut merujuk kepada Indonesia yang tidak bisa membangun industri hilir, seperti tambang Batubara yang diekspor secara mentah, (raw materials), ke negara lain untuk diolah dan Indonesia justru membeli produk hasil olahan Batubara dari negara tersebut. Dengan membangun industri hilir, Indonesia akan mendapat keuntungan, diantaranya keuntungan pajak, nilai tambah, tenaga kerja, dan lain sebagainya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menjelaskan kepada mahasiswa mengenai kebijakannya menaikkan harga BBM yang tetap diambil meskipun akan menggerus popularitasnya. Pengalihan subsidi tersebut dipandang penting mengingat selama ini anggaran negara banyak digunakan untuk mensubsidi hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti BBM. Untuk itu, diperlukan pengalihan dari subsidi untuk hal konsumtif kepada subsidi untuk hal-hal produktif seperti membangun infrastruktur yang dapat mendorong aksesibilitas suatu daerah dan mempercepat arus barang dan jasa.
Tampak hadir mendampigi Presiden Jokowi, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, diantaranya, Menteri Sekretarsi Negara, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pariwisata, Menristek, dan Menpora. (Verbatim-Humas)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?