“Tadi sudah banyak
disampaikan oleh Pak Wiranto mengenai hal-hal berkaitan denganÂ
kebangsaan terutama yang berkaitan dengan hati nurani. Saya setuju
sekali hati nurani adalah sumber kemuliaan. Jadi setiap ingin memutuskan
sesuatu saya juga bertanya kepada hati saya. Bener nggak ya bener nggak
ya. Kalau hati saya ngomong bener pasti akan saya putuskan,†ujar
Presiden Jokowi menjelaskan nama partai Hanura yang berarti hati nurani
rakyat.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi kembali mengatakan bahwa terkadang laporan yang diterima tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Seperti halnya jumah penduduk miskin yang disampaikan awalnya hanya 11 persen, tetapi faktanya yang ditemui berbeda di lapangan, karena terlalu banyak kategori. Menurut Presiden Jokowi kategori lebih baik tiga saja, yaitu miskin, cukup, dan kaya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
Jumlah pengangguran yang ada di data juga tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tugas negara adalah bagaimana menampung mereka dengan cara mengembangkan investasi kecil, besar, dan menengah yang harus terbuka seluas-luasnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Presiden Jokowi menyampaikan hasil Pertemuan Bilateral dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina dalam Kunjungan Kenegaraan Perdana pada tanggal 5 s.d. 9 Februari lalu. “Ini masalah martabat kita, ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia saya juga betul-betul malu. Pak, dari pihak negara Malaysia menyampaikan, Pak ini yang banyak masalah di sini adalah pembantu rumah tangga. Waktu beliau-beliau ngomong pembantu rumah tangga, hati saya sakitnya setengah mati,†ujar Presiden Jokowi penuh keharuan mengenai masalah TKI (Pembantu Rumah Tangga) yang telah direncanakan dan diberikan target roadmap-nya dengan Menteri Tenaga Kerja kapan akan diberhentikan pengirimnya, karena kita punya harga diri dan martabat.
Satu lagi tugas berat Pemerintah adalah masalah pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan atau gap antara yang kaya dan miskin saat ini betul-betul sudah mengkhawatirkan.
Presiden Jokowi juga membahas masalah korupsi, pengalihan subsidi BBM ke petani, irigasi, dan waduk serta nelayan. Tidak lupa penegakkan hukum tentang masalah narkoba juga ditegaskan lagi oleh Presiden Jokowi bahwa tidak akan ada pengampunan bagi mereka yang terkait masalah narkoba.
Turut hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menkopulhukam, Menko PMK, Menpan, Menteri Perindustrian, Ketua Bawaslu Dr. Muhammad, pimpinan partai politik, Megawati Sukarno Putri (Presiden Indonesia ke-5, dan Ketua PDIP), Surya Paloh (Nasdem), Agung Laksono , Nurdin Halid (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Romi, Epyardi Asda (PPP), Anis Matta (PKS), Sutiyoso (PKPI), tokoh Masyarakat dan tokoh dan Nasional Prof. Din Syamsuddin, (Muhamadiyah), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, tokoh Nasional Akbar Tanjung, Gubernur Jawa Tengah, Walikota dan Bupati–Surakarta. (Verbatim-Humas)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?